Negara bagian Wyoming, Amerika Serikat (AS), mensahkan undang-undang perbankan blockchain dengan suara nyaris bulat, meski menerima perlawanan dari pihak bank, Bitcoinist melansir, Minggu (02/12). Langkah ini semakin memperkuat posisi Wyoming yang bersikap terbuka terhadap pemaduan blockchain di sektor finansial yang berkembang di negara bagian tersebut.
Reputasi Wyoming yang ramah terhadap blockchain diperkuat dengan komite legislatif yang setuju dengan rancangan undang-undang di mana bank diperbolehkan menyediakan layanan keuangan yang melibatkan aset berbasis blockchain. Komite tersebut mencapai kesepakatan dengan 13 anggota yang setuju dan 1 anggota yang tidak setuju.
Berita ini disambut baik oleh Caitlin Long, pakar hukum yang pernah bekerja di kelompok blockchain internal Morgan Stanley, salah satu raksasa perbankan di AS. Ia mencuit melalui akun Twitternya, “Komite legislatif Wyoming mensahkan undang-undang perbankan blockchain 13 banding 1 melawan oposisi berat dari industri perbankan. Selamat dan terima kasih untuk semua pendukung kami!”
Para legislator bertemu dalam rapat komite khusus Satuan Kerja Blockchain dan membahas beberapa undang-undang berbeda, termasuk tentang Teknologi Perbankan dan Revisi Saham, Sandbox bagi Teknologi Finansial serta Bank Deposit Tujuan Khusus.
Undang-undang tentang Bank Deposit Tujuan Khusus, yang sementara berjudul 19LSO-0055, menyorot beberapa tantangan yang dihadapi inovator blockchain.
“Perkembangan inovasi teknologi blockchain yang pesat, termasuk pertumbuhan penggunaan uang virtual dan aset digital, menyebabkan banyak inovator blockchain tidak bisa mengakses layanan perbankan yang aman dan dapat diandalkan, sehingga menghambat perkembangan layanan dan produk blockchain di pasar,” tulis undang-undang tersebut.
Menurut undang-undang baru itu, akan ada institusi finansial jenis baru, disebut Bank Deposit Tujuan Khusus yang dirancang untuk menyediakan layanan keuangan bagi inovator blockchain.
Undang-undang itu memberikan izin untuk pendirian bank deposit tujuan khusus di Wyoming yang menyediakan layanan finansial bagi inovator blockchain. Diharapkan hukum ini dapat menunjukkan kekompakan Wyoming dengan sektor teknologi dan industri finansial serta menumbuhkan sektor finansial secara aman di negara bagian tersebut.
Undang-undang yang mendukung blockchain tersebut adalah kabar baik bagi industri blockchain. Long juga menekankan hal ini meningkatkan peluang lebih banyak rancangan undang-undang sejenis disahkan dan menjadi hukum yang berlaku.
“Selain menashkan lima undang-undang blockchain di 2018, ada enam rancangan undang-undang lain yang meningkat peluangnya menjadi hukum sebab sudah masuk dalam rencana komite,” cuit Long.
Salah satu rancangan undang-undang yang disorot Long adalah Undang-Undang Token Utilitas yang disahkan pada bulan Maret silam, yang mengatur utility token atau token utilitas sebagai kelas aset baru.
Langkah Wyoming merupakan angin segar bagi industri blockchain global. Di kala berbagai negara “tampak terkesan sengaja” menunda-nunda aturan mengenai blockchain dan kripto, beberapa negara bagian di Amerika justru berlomba-lomba menjadi “ibukota blockchain” di negara tersebut.
Negara bagian Arizona berusaha mengizinkan wajib pajak membayar pajak dengan Bitcoin, sementara Tenessee berencana mensahkan pembelian dengan uang kripto dengan melegalkannya. Baru-baru ini, Ohio mensahkan penggunaan Bitcoin untuk pembayaran pajak. [ed]
