Dalam laporan terbaru yang dirilis Jumat (07/11), Forum Observasi Blockchain Uni Eropa (EUBOF) mengkaji penggunaan sistem identitas digital berbasis blockchain dan mata uang nasional versi digital, Cointelegraph melansir.
Laporan tersebut disusun oleh perusahaan teknologi blockchain ConsenSys AG atas nama EUBOF, dan fokus menganalisa apa sifat-sifat blockchain yang bermanfaat dan menguntungkan bagi pemerintah negara-negara Uni Eropa.
EUBOF menyarankan pemerintah sebaiknya mengembangkan identitas berdaulat dan mandiri yang dikendalikan pengguna demi menciptakan identitas yang aman, pribadi, unik dan dapat diverifikasi.
Sistem ini sebaiknya mampu memberikan bukti identitas yang memadai tanpa harus mengungkap data lebih dari yang dibutuhkan untuk sebuah transaksi. Laporan EUBOF tersebut mengakui hal ini sulit dicapai menggunakan teknologi tersentralisasi.
Identitas berdaulat mandiri berbasis blockchain memang bertujuan mendukung individu menyimpan informasi pribadi terverifikasi bagi diri mereka sendiri, tetapi EUBOF menyatakan hal tersebut menyebabkan beberapa tantangan bagi pemerintah.
EUBOF menekankan, sebuah kerangka dan standar identitas harus terlebih dulu dibangun, selain mendefinisikan sejauh apa masyarakat menginginkan sebuah sistem identitas yang terdesentralisasi.
“Pihak pemerintah harus mempertimbangkan bagaimana atribut identitas berubah seiring waktu dalam perjalanan hidup seorang individu, serta harus memberikan tingkat transparansi yang berbeda-beda tergantung konteks yang berlaku,” tulis EUBOF.
Forum Uni Eropa tersebut memberikan contoh kasus memverifikasi usia seorang warga diatas 18 tahun tanpa harus mengungkap tanggal lahirnya. Platform-platform identitas juga harus meliputi semua warga, termasuk yang tidak memiliki akses atau tidak mampu menggunakan teknologi terkait, lanjut EUBOF.
Selain identitas digital, isu penting lain yang disorot laporan tersebut adalah mata uang nasional versi digital di blockchain, atau kemampuan pemerintah menaruh uang fiat di blockchain.
“Menaruh mata uang nasional di blockchain berarti uang digital tersebut kemudian menjadi bagian integral smart contract. Hal tersebut akan membuka potensi inovasi blockchain sebab memungkinkan beragam pihak menciptakan perjanjian yang otomatis, termasuk transaksi langsung menggunakan uang digital tersebut, dan tidak harus menggunakan uang kripto sebagai perantara,” jelas EUBOF.
Laporan EUBOF menyoroti rencana dan inisiatif para bank sentral untuk mentokenisasi mata uang nasional serta pembayaran antarbank menggunakan distributed ledger untuk membuat transaksi lebih transparan, kuat dan hemat. Selain itu, pemerintah bisa menggunakan token berbasis blockchain untuk penggunaan non-moneter, seperti e-voucher yang dapat ditukarkan untuk layanan pemerintah.
Pekan ini, Malta, Perancis, Italia, Siprus, Portugal, Spanyol dan Yunani merilis deklarasi yang meminta dukungan untuk mempromosikan penggunaan distributed ledger technology (DLT) di wilayah tersebut. Negara-negara itu mengklaim teknologi DLT bisa merevolusi ekonomi di Uni Eropa Selatan serta menyebut kegunaan blockchain untuk melindungi privasi warga dan membuat proses birokrasi lebih efisien. [ed]
