AS Sanksi Perusahaan Kamboja Terkait Pencucian Uang Korut Lewat Kripto

Pada 1 Mei 2025, Departemen Keuangan AS melalui Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mengumumkan temuan terkait Huione Group, perusahaan yang berbasis di Kamboja dan dianggap sebagai entitas yang memfasilitasi pencucian uang. 

FinCEN mengusulkan aturan yang dapat memutus akses Huione Group ke sistem keuangan AS, mengingat perannya yang sangat penting dalam transaksi ilegal yang melibatkan kejahatan dunia maya oleh Korea Utara serta kelompok kejahatan transnasional di Asia Tenggara.

Peran Krusial Huione Group dalam Pencucian Uang 

Menurut laporan FinCEN, Huione Group telah menjadi jaringan utama yang digunakan untuk mencuci aset hasil kejahatan dunia maya yang dilakukan oleh Korea Utara, serta penipuan investasi mata uang kripto.

“Huione Group berperan sebagai titik penting untuk mencuci hasil dari perampokan virtual yang dilakukan oleh DPRK, serta untuk organisasi kriminal transnasional Asia Tenggara yang melakukan penipuan investasi CVC, yang dikenal dengan istilah penipuan ‘pig butchering‘, serta jenis penipuan lainnya,” jelas temuan FinCEN.

Terungkap! Lazarus Group Ternyata Dalang di Balik Peretasan Bybit

Huione Group mengoperasikan sejumlah entitas yang saling terhubung, di antaranya Huione Pay PLC yang menyediakan layanan pembayaran, Huione Crypto sebagai penyedia layanan aset virtual (VASP), dan Haowang Guarantee yang berfungsi sebagai marketplace untuk transaksi ilegal. 

Jaringan ini menyediakan berbagai layanan, mulai dari pasar online untuk barang-barang yang digunakan dalam tindak kejahatan, hingga fasilitas pembayaran dalam mata uang fiat dan cryptocurrency yang sering dimanfaatkan untuk pencucian uang.

“Huione Group telah membuktikan dirinya sebagai marketplace pilihan bagi pelaku kejahatan siber seperti DPRK dan sindikat kriminal, yang telah mencuri miliaran dolar dari masyarakat Amerika sehari-hari,” kata Menteri Keuangan Scott Bessent.

Transaksi Ilegal Huione Group Capai Rp64 Triliun

Otoritas AS juga mengungkapkan bahwa antara Agustus 2021 hingga Januari 2025, Huione Group telah memfasilitasi transaksi ilegal dengan total setidaknya Rp64 triliun dari hasil kejahatan.

“Penyelidikan FinCEN mengidentifikasi bahwa, secara keseluruhan, Huione Group telah mencuci setidaknya US$4 miliar hasil pendapatan ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025,” sebagaimana tercantum dalam laporannya.

Di antaranya, terdapat US$37 juta yang berasal dari peretasan dunia maya oleh DPRK, US$36 juta dari penipuan investasi crypto, dan sekitar US$300 juta dari jenis aktivitas ilegal lainnya.

Riset Ungkap Transaksi Kripto Ilegal Capai Rp624 Triliun!

Jumlah ini menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh Huione Group dalam mendukung aktivitas pencucian uang yang berasal dari tindak kejahatan yang merugikan warga AS dan negara-negara lainnya.

Lemahnya Sistem Keamanan

Salah satu temuan penting dalam laporan FinCEN adalah kurangnya kebijakan Anti-Money Laundering (AML) dan prosedur Know Your Customer (KYC) yang efektif di dalam Huione Group. 

Meskipun informasi publik telah mengungkapkan bahwa kelompok kejahatan terorganisir menggunakan layanan Huione Group untuk menjalankan aktivitas scam, ketiga komponen utama dalam grup tersebut tidak memiliki kebijakan AML/KYC yang memadai.

Bahkan, Huione Group sendiri mengakui bahwa kemampuan KYC mereka sangat kurang, setelah gagal mendeteksi bahwa salah satu komponennya menerima dana yang berasal dari peretasan DPRK.

FinCEN bertekad mengurangi kemampuan Huione Group dalam memfasilitasi transaksi ilegal dengan memutus akses mereka ke layanan perbankan korespondensi, untuk mengurangi dampak negatif pencucian uang internasional yang melibatkan kripto. [dp]

Terkini

Warta Korporat

Terkait