Azerbaijan Jajaki Blockchain untuk Sistem Hukum

Menyusul negara lainnya, Azerbaijan akan menjadi negara yang menjajaki adopsi blockchain. Pemerintah Azerbaijan menunjukkan minat untuk mempromosikan teknologi distributed ledger. CryptoGlobe melansir, Minggu (04/11), Azerbaijani Internet Forum (AMF) melaporkan bahwa negara tersebut akan mulai menerapkan teknologi berbasis blockchain di sistem informasi dan pencatatan Kementerian Hukum. Ketua AMF Osman Gunduz mengumumkan berita itu ketika berbicara kepada kanal berita Trend.

Tentang beragam layanan elektronik yang dapat memanfaatkan teknologi distributed ledger di Kementerian Hukum, Gunduz berkata, “Saat ini adalah lebih dari 30 layanan elektronik, dan ada sekitar 15 sistem dan pencatatan informasi. Pendaftaran notarisasi elektronik, sidang elektronik, lembaga pemasyarakatan, sistem informasi organisasi non-pemerintah, dan pencatatan penduduk termasuk di antaranya. Proyek yang diberi tajuk Kantor Notaris Mobile yang mengumpulkan semua dokumen notaris terkait satu kasus terlihat sangat menarik.”

BERITA TERKAIT  Konferensi Blockchain Asia Tenggara Buka Peluang Bisnis Lebih Luas

Salah satu alasan utama pemerintah Azerbaijan ingin mengadopsi solusi blockchain adalah notarisasi dokumen elektronik. Negara dan bisnis lainnya sudah berhasil menerapkan teknologi blockchain terhadap aktivitas registrasi mereka.

AMF percaya penggunaan distributed ledger dapat meningkatkan transparansi bagi sistem usang Azerbaijan yang rentan terhadap kesalahan, terutama dalam hal pencatatan penduduk negara tersebut.

Pemerintah Azerbaijan merencanakan riset lebih lanjut di bidang solusi blockchain dengan tujuan memperluasnya ke sektor lain, seperti sumber daya alam. Berbicara kepada Trend, Gunduz memberikan gambaran lebih mendalam tentang usaha tersebut:

“Minat Kementerian Hukum terhadap pengenalan teknologi blockchain menarik perhatian. Mereka mengumumkan di masa depan, smart contract akan diterapkan di sektor utilitas publik (air, gas dan persediaan listrik). Hal ini menandakan perubahan kontrak utilitas publik penduduk dari yang sudah ada menjadi smart contract, yang akan memastikan transparansi dan mengurangi kasus pemalsuan di sektor ini. Para warga sendiri akan bisa mengendalikan semua proses ini secara mandiri.”

BERITA TERKAIT  Miliarder Wall Street Ini Tetap Yakin Bitcoin Bisa Lawan Inflasi

Selain itu, Gunduz menekankan ada beberapa industri di mana penggunaan teknologi blockchain sangat penting. Salah satunya adalah sidang elektronik, dimana usaha pemerintah Azerbaijan sejauh ini masih terasa lemah. Proyek tersebut sudah dijalankan selama lima tahun, tetapi aspek elektronik dari sistem persidangan baru digunakan dalam beberapa kasus di negara tersebut. Menurut Gunduz, dukungan blockchain di program ini sangat dibutuhkan.

Sedangkan untuk institusi notaris, Gunduz mengamati sudah ada kemajuan. Sebagai contoh, beberapa rangkuman dari pendaftaran tentang properti dan perumahan sudah diintegrasikan ke sistem daring.

Beberapa spekulator berpendapat, seiring Bank Sentral Azerbaijan yang sedang memodernisasi organisasinya terhadap teknologi blockchain, sekarang merupakan saat yang tepat bagi pemerintah Azerbaijan untuk mengadopsi sikap yang lebih pragmatis terhadap solusi blockchain dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem pemerintah. [ed]

BERITA TERKAIT  Bitcoin Halving 2020, Hugo Prasetyo: Harga Bitcoin Mungkin Tak Naik Sampai 30 Kali Lipat

 

Ikuti media sosial kami

INFO IKLAN/AD INFO