Setelah Menteri Keuangan El Salvador Alejandro Zelaya memohon bantuan teknis dari Bank Dunia bagi penerapan Bitcoin di negara tersebut, lembaga itu menolak untuk mendukung Bitcoin.
Reuters melansir, Bank Dunia merespon tidak bisa membantu penerapan Bitcoin di El Salvador mengingat kekurangan transparansi dan dampak lingkungan Bitcoin.
Bank Dunia mengutip juru bicara lembaga tersebut yang mengkonfirmasi pemerintah Salvador meminta bantuan dan menjelaskan alasan penolakan.
Menurut laporan, Bank Dunia menyatakan berkomitmen membantu El Salvador dengan beragam cara, termasuk transparansi keuangan dan proses regulasi. Kendati El Salvador memohon bantuan, Bitcoin bukanlah sesuatu yang didukung Bank Dunia dengan dalih transparansi dan dampak lingkungan.
Tanggapan dari Bank Dunia tersebut senada dengan organisasi internasional yang menyatakan keraguan tentang penerapan Bitcoin sebagai legal tender di El Salvador.
Sebelumnya, Menteri Keuangan berkata telah memohon dukungan dari CABEI dan Bank Dunia untuk melancarkan aset kripto di El Salvador setelah hukum Bitcoin yang disetujui pekan lalu akan mulai diberlakukan pada September mendatang.
Bank Dunia menolak membantu El Salvador menyusul penolakan dari pengusaha dan konsumen tentang kewajiban pembayaran gaji menggunakan Bitcoin.
Beberapa waktu lalu, misalnya Kamar Dagang dan Industri El Salvador mengatakan, bahwa sebagian warga El Salvador, termasuk di dalamnya pengusaha dan konsumen enggan pakai kripto itu.
Presiden Nayib Bukele sudah meminta bantuan Bank Pembangunan Amerika Tengah untuk urusan teknis.
Pejabat Kamar Dagang Carmen Irene Alas menyebutkan, fakta itu berdasarkan jajak pendapat yang digelarnya belum lama ini kepada sejumlah pengusaha dan konsumen di negara Amerika Tengah itu.
“Sekitar 93,2 persen responden jajak pendapat tidak setuju dengan kewajiban pembayaran gaji pakai Bitcoin. Seharusnya itu bersifat pilihan. Sementara itu 82,5 persen tidak tertarik menerima Bitcoin sebagai dana kiriman dari luar negeri (remitansi-Red),” kata Irene, dilansir dari media lokal, ElSalvador.com.
Kemudian ada lagi, Rolando Monroy, Kepala Unit Penyelidikan Kejaksaan di El Salvador mengatakan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tambahan, agar undang-undang kripto itu tidak bertentangan dengan kebijakan FATF (Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang) dan norma komunitas internasional.
Kata Monroy, jika tidak akan ada sentimen bahwa Bitcoin bisa digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan aksi terorisme.
“El Salvador bisa digolongkan sebagai wilayah yang rentan terhadap isu tersebut oleh FATF dan komunitas internasional,” tegasnya, dilansir dari media lokal ElSalvador.com. [elsalvador.com/ed]
