People’s Bank of China (PBoC atau Bank Sentral Tiongkok) disinyalir membuka lowongan kerja bagi kriptografer dan insinyur blockchain demi meluncurkan uang digital nasional, di tengah-tengah masih berlakunya larangan terhadap uang kripto, seperti dilansir CryptoSlate, Senin (15/10).
Daftar lowongan kerja tahun 2019 PBoC untuk divisi Institut Riset Uang Digital menunjukkan bank sentral tersebut aktif mencari tenaga kerja di bidang keuangan, kriptografi, dan disiplin lain relevan terhadap uang digital.
Menurut deskripsi lowongan, PBoC mencari empat orang karyawan yang berspesialisasi di kriptografi, mikroelektronik, ilmu komputer yang memiliki gelar master atau lebih tinggi. Peran-peran ini akan bertanggung jawab menciptakan model enkripsi, riset dan pengembangan peranti lunak dan manufaktur cip untuk membuat uang fiat digital serta perdagangannya.
Selain itu, pakar-pakar di bidang ekonomi dan hukum bertanggungjawab menganalisa dampak ekonomi, manajemen resiko dan studi kebijakan mengenai pembuatan uang digital yang legal.
Langkah ini menandakan Tiongkok akan berperan di ekosistem global uang kripto. Selama ini, pihak pemerintah di berbagai negara cenderung anti terhadap uang kripto seperti Bitcoin dan Ethereum. Kendati demikian, pemerintah merespon positif terhadap ide kripto nasional yang didukung negara. Kondisi ini menunjukkan pemerintah berkeberatan tidak terhadap teknologi kripto itu sendiri, tetapi terhadap tidak adanya kendali pusat bagi sebuah aset finansial yang dipakai luas.
Menanggapi isu uang digital terbitan PBoC, Imantaka Nugraha, seorang pegiat kripto, berkata “Permasalahan utama penerbitan dan pengelolaan mata uang kripto oleh pemerintah bukan soal ketidakmampuan pemerintah menciptakan kripto yang ideal. Persoalannya adalah pemerintah tidak selalu memiliki insentif politik untuk menciptakan kripto yang sesuai dengan nafas dan cita-cita uang kripto itu sendiri, yaitu desentralisasi, transparansi, skeptisisme terhadap bank sentral, serta perlawanan terhadap sensor pemerintah.”
Iman menekankan skeptisisme terhadap uang fiat bukan karena berbentuk kertas dan tidak didukung cadangan apapun, tetapi karena diterbitkan otoritas sentral serta tidak transparan. Lebih jauh lagi, uang fiat tidak diterima oleh masyarakat secara sukarela karena dianggap ideal, melainkan karena ada unsur pemaksaan berupa legal tender (mata uang yang diakui secara sah).
“Mata uang kripto yang diterbitkan bank sentral dan mendapat status legal tender serta diterima karena ada unsur pemaksaan tentu sangat berbeda dengan mata uang kripto yang diterima dan digunakan secara sukarela dari masyarakat karena faktor stabilitas harga, kecepatan transaksi, rendahnya biaya transaksi, dan lain-lain,” jelas Iman dalam wawancara kepada BlockchainMedia melalui Telegram.
PBoC sudah menjajaki aset digital sejak 2014, tetapi baru benar-benar mengambil langkah saat Institut Riset Uang Digital dibentuk tahun lalu. Kendati belum jelas apakah lowongan kerja di institut ini benar untuk membuat uang digital atau bukan, pimpinan PBoC Zhou Xiaochaun berkata bahwa uang digital yang ideal akan memastikan semua kebijakan moneter dan kestabilan finansial terpenuhi serta melindungi konsumen dari penipuan.
Masih belum pasti sebuah yuan digital akan terbit di tahun 2019. Tetapi dengan berbagai pemerintah di dunia bergerak cepat demi mengatur uang kripto atau uang digital nasional, langkah Tiongkok bukan sebuah kejutan, mengingat kebiasaan Negeri Tirai Bambu tersebut yang hadir di semua isu global.
Menurut Iman, mata uang kripto yang ideal lahir dari adanya kompetisi yang sehat dan penuh insentif diantara para developer mata uang kripto. Apabila penciptaan serta penerbitan uang kripto dimonopoli pemerintah, ia mengkhawatirkan ke depannya perkembangan dunia kripto akan terhambat atau hilang sama sekali, dikarenakan hilangnya kompetisi dan insentif. [ed]
