Bank Sentral Tiongkok secara resmi melarang semua Security Token Offering (STO) serta investasi dan bisnis terkait dengan praktik tersebut, CryptoSlate melansir.
Mengutip South China Morning Post, pasar STO yang masih muda dan penuh peluang tersebut mungkin tidak akan berumur panjang di kalangan investor Tiongkok setelah hukum yang melarang STO segera diterapkan.
Tidak seperti Initial Coin Offering (ICO) dan kripto yang umumnya hanya merupakan data digital yang diwakili dalam bentuk token, STO mewakili aset dunia nyata, seperti emas, properti, ekuitas serta profit perusahaan. Nilai sebuah STO didapatkan dari harga aset-aset tersebut.
Selain stablecoin, STO dianggap oleh komunitas penggiat kripto sebagai sektor besar berikutnya yang bisa berdampak bagi token digital dan teknologi blockchain. Miliaran dolar investasi korporat dan individu sudah digelontorkan ke kedua kelas aset itu. Tetapi, mengingat ketatnya regulasi global dan kewenangan administratif, banyaknya dana investasi tersebut tidak bisa menjadi indikator akan kesuksesan STO dan stablecoin.
Hukum yang melarang aktivitas STO ditetapkan oleh People’s Bank of China (PBoC), Bank Sentral Tiongkok yang menangani lebih dari US$3,21 triliun aset dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan moneter dan regulasi finansial Tiongkok.
Pan Gonsheng, Wakil Gubernur PBoC, mengatakan ICO dan bentuk pendanaan token lainnya masih menjamur di negara tersebut kendati sudah dilakukan pelarangan besar-besaran terhadap semua bisnis dan individu yang terlibat dengan uang digital.
“Bisnis STO yang telah muncul baru-baru ini pada dasarnya merupakan aktivitas keuangan yang ilegal di Tiongkok. Uang virtual menjadi alat bantu berbagai bentuk kegiatan ilegal dan kriminal,” katanya.
Sebelum Tiongkok menerapkan pelarangan nasional terhadap kripto dan ICO pada September 2017, Negeri Tirai Bambu tersebut menguasai 80 persen transaksi kripto dan pendanaan token di dunia. Tetapi, pejabat seperti Gongshen percaya token digital rentan dipakai untuk mendukung skema piramida, penggalangan dana ilegal dan bentuk penipuan keuangan canggih lainnya.
Seorang pejabat tinggi Tiongkok lainnya, Huo Xuewen dari Biro Kerja Finansial Beijing, menerbitkan peringatan terpisah terhadap STO dalam sebuah acara di ibukota tersebut. Ia menyatakan promotor STO di kota Beijing akan ditendang keluar bila tertangkap menggalang dana menggunakan STO.
Pelarangan Tiongkok tidak hanya terbatas di sektor kripto. Negara itu meningkatkan kebijakan finansial melawan semua bentuk layanan peer-to-peer setelah sejumlah operator gulung tikar di 2018. Peristiwa tersebut menyebabkan penipuan finansial dan kebangkrutan besar-besaran serta membahayakan ratusan milyar yuan uang investor.
Cao Hua, seorang mitra di grup ekuitas privat United Asset Management, berkata, “Regulator akan terus memperkuat regulasi di pasar teknologi finansial untuk menjamin kestabilan ekonomi. Model bisnis baru di sektor teknologi finansial tidak disambut di Tiongkok saat ini.” [ed]
