Kasus FTX membuka kesadaran bagi crypto exchange lainnya tentang betapa pentingnya menerapkan Proof-of-Reserve (PoR) demi transparansi bagi pengguna.
Pembahasan sangat terperinci tentang pentingnya PoR dijabarkan oleh The Bitcoin Policy Institute (BPI) dalam laporan “Proof of Reserves: A Report on Mitigating Crypto Custody Risk“, diterbitkan pada 14 November 2022. BPI sendiri adalah organisasi nirlaba yang fokus pada pengembangan strategi adopsi Bitcoin.
Apa Itu Proof-of-Reserves (PoR)?
Proof-of-Reserves adalah audit independen oleh pihak ketiga yang bertujuan untuk memberikan transparansi dan bukti bahwa kustodian (crypto exchange dalam konteks ini) benar memegang aset yang diklaim sebagai miliknya atas nama kliennya (pengguna/nasabah).
Auditor kemudian mengumpulkan saldo menjadi sesuatu yang disebut Merkle Tree, yang mencakup semua saldo klien. Untuk mengaksesnya, pengguna atau publik dapat melihatnya di blockchain.
Misalnya tautan blockchain ini, merupakan konsep dasar dari PoR milik Indodax. Indodax menyebutkan per 14 November 2022, ada 4 alamat wallet yang secara akumulatif, Indodax memiliki reserve senilai Rp1,2 triliun dengan reserve terbesar dalam bentuk Ethereum (ETH) senilai Rp431,5 miliar.
Selanjutnya adalah Tether (USDT) senilai Rp153,3 miliar, Shiba Inu (SHIB) senilai Rp152,2 miliar dan sisanya sepertiSAND, USDC, MATIC, dan lain-lain senilai Rp463 miliar atau.
Dari alamat wallet ETH tersebut, tertaut juga jaringan BNB Chain yang memiliki Binance Coin (BNB) senilai Rp34,9 miliar dan Binance USD (BUSD) senilai Rp24,4 miliar.
Proof-of-Reserves, Akibat Jatuhnya FTX Crypto Exchange
Dalam bagian pengantar, isi laporan BPI memang bersandar pada peristiwa heboh bangkrutnya FTX dan ratusan perusahaan afiliasinya pada pekan lalu. Menurut BPI, crypto exchange manapun harus melakukan dan menerapkan Proof-of-Reserve (PoR) terhadap cadangan aset mereka.
Ini penting agar pengguna mereka bisa melihatnya secara transparan sekaligus demi meningkatkan trust. BPI juga memandang PoR penting sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna.
“Sekaranglah saatnya crypto exchange berubah dan berbenah dengan menerapkan PoR sebagai best practice,” tulis BPI.
BPI menjelaskan lebih lanjut tentang kegagalan sistematis yang terjadi pada industri kripto. Hal ini menarik perhatian para pembuat kebijakan. Contohnya saja CFTC dan SEC yang akan menginvestigasi perusahaan FTX.
Oscar Darmawan Sarankan Audit Total Crypto Exchange di Indonesia
Kurangnya transparansi menjadi alasan utama bangkrutnya banyak perusahaan di tahun sebelumnya. Karena itu, BPI berpendapat bahwa cara terbaik untuk mengembangkan industri adalah dengan menerapkan PoR, karena PoR ini bisa menjadi “jaminan keamanan” tersendiri bagi para pengguna.
Sam Abassi CEO Hoseki, menjelaskan betapa pentingnya tahapan ini bagi perkembangan industri kripto.
“Kami senang dengan edukasi dari BPI yang diberikan secara luas mengenai transparansi lebih lanjut. Pekerjaan ini sangat penting untuk membuat aset industri digital yang lebih sehat, aman, teratur dan kuat,” ujarnya dilansir dari Bitcoin Magazine.
Pada Rabu (9/11/2022), delapan bursa kripto mengikuti jejak Binance untuk meningkatkan transparansi di dalam ekosistem dengan menerapkan PoR.
“Kebangkrutan FTX menjadi pengingat bagi kita semua bagaimana menjaga aset digitak tanpa harus mengambil risiko dengan menyimpannya sendiri,” ujar David Zell, Pendiri BPI.
Tapi, jika pengguna ingin menggunakan pihak ketiga, maka perusahaan itu harus setransparan mungkin akan kondisi dana tersebut. Solusi seperti bukti cadangan akan memegang peranan penting untuk hal ini,” tambahnya.
Kendati masih langkah awal, PoR ini masih terus dikembangkan agar praktiknya bisa menyebar luas di industri kripto. Tentu harapannya hal ini dapat mencegah kejadian rubuhnya FTX crypto exchange di masa depan. [az]