Stablecoin kini memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan modern. Mata uang digital tidak lagi dianggap sekadar alternatif, melainkan dianggap sebagai alat transaksi yang efisien dan stabil. Indonesia pun tak ingin tertinggal. Melalui BI, pemerintah tengah menyiapkan stablecoin nasional sebagai bagian dari transformasi keuangan digital.
Lahirnya Stablecoin Nasional dengan Jaminan SBN
Bank Indonesia tengah menyiapkan strategi yang akan mengubah wajah sistem keuangan tanah air. Dikutip dari CNBC Indonesia, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan rencana peluncuran stablecoin Indonesia yang didukung oleh Surat Berharga Negara (SBN).
Inisiatif ini merupakan turunan dari proyek CBDC Indonesia dan menjadi bagian penting dari transformasi keuangan digital. Perry menjelaskan, mata uang digital akan berbentuk sekuritas digital Bank Indonesia yang di-backup oleh digital rupiah dan aset pemerintah.
“Kita akan keluarkan bagaimana sekuritas Bank Indonesia, kita ada versi digitalnya, digital rupiah Bank Indonesia dengan underlying SBN, versi stablecoin-nya nasional Indonesia,” ujar Perry dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia & Indonesia Fintech Summit and Expo 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Langkah ini menegaskan fokus BI pada tiga pilar utama yang tengah digarap pemerintah: mendorong inovasi dan adopsi, memperkuat struktur industri keuangan digital, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menekankan pentingnya pengawasan stablecoin agar tetap aman. Kepala Departemen Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Dino Milano Siregar, menilai mata uang digital berpotensi menjadi instrumen lindung nilai, meski belum diakui sebagai alat pembayaran resmi.
“Terutama stablecoin yang memiliki underlying asset yang sah dan juga kredibel. Aset ini sudah bisa diperdagangkan, dan volatilitasnya relatif lebih stabil dibandingkan kripto lainnya,” ujarnya dalam Coffee Morning CNBC Indonesia, Rabu (30/7/2025).
OJK juga menegaskan komitmen menjaga keseimbangan antara inovasi dan stabilitas melalui penerapan prinsip anti-money laundering dan kewajiban pelaporan berkala. Dengan koordinasi BI dan OJK, Indonesia mulai menapaki era baru keuangan digital yang lebih aman dan inklusif.
Dari Rupiah Digital ke Stablecoin Nasional
Jika CBDC Indonesia adalah “uang digital resmi” yang diterbitkan langsung oleh bank sentral, maka stablecoin nasional bisa dianalogikan sebagai “adik kandung” yang lahir dari sumber yang sama—digital rupiah—namun memiliki fungsi berbeda.
Bayangkan CBDC sebagai “buku rekening digital” milik negara, sementara stablecoin berperan seperti “uang kertas digital” yang dapat digunakan lintas platform, mudah berpindah tangan, dan tetap stabil karena dijamin oleh aset nyata, yakni Surat Berharga Negara (SBN).
Langkah ini menunjukkan strategi dua lapis yang digunakan oleh Bank Indonesia: memperkuat fondasi digital melalui digital rupiah sekaligus memperluas fungsinya lewat tokenisasi aset pemerintah.
Stablecoin nasional akan berbasis pada digital securities atau sekuritas digital bank sentral yang didukung secara langsung oleh digital rupiah dan SBN, menjadikannya bagian integral dari ekosistem keuangan digital Indonesia.
Adopsi Kripto Indonesia Tinggi, Stablecoin Jadi Pilar Penting
Rencana stablecoin nasional BI menjadi langkah strategis yang relevan dengan tren global. Laporan State of Crypto 2025 yang dipublikasikan oleh a16z pada pekan lalu mencatat bahwa mata uang digital menjadi tulang punggung ekonomi on-chain, dengan volume yang mendekati transaksi Visa dan PayPal.
“Stablecoin mencatat transaksi tahunan senilai US$46 triliun (US$9 triliun setelah disesuaikan), menyaingi volume pembayaran Visa dan juga PayPal,” seperti tercantum pada laporan tersebut.
Posisi Indonesia dalam peta adopsi kripto pun cukup kuat. Saat ini kita menempati peringkat dua besar dunia dalam aktivitas on-chain, berdampingan dengan Peru dan Pakistan. Angka tersebut mencerminkan tingginya penggunaan aset digital.
Kondisi ini menunjukkan perlunya alat transaksi yang stabil dan terintegrasi dengan sistem nasional — celah yang berpotensi diisi oleh BI. Dengan kehadiran stablecoin nasional, transaksi dapat lebih efisien sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap nilai tukar rupiah.
Sementara itu, laporan Chainalysis 2025 Global Crypto Adoption Index menempatkan Indonesia di peringkat ketujuh dunia dalam adopsi kripto. Meski turun dari posisi ketiga tahun lalu, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan basis pengguna aset digital terbesar.
Indonesia Turun ke Peringkat ke-7 dalam Adopsi Kripto Global 2025
Data dari OJK juga memperkuat tren positif ini. Hingga September 2025, total transaksi aset kripto di Indonesia — termasuk spot dan derivatif — mencapai Rp446,55 triliun. Angka tersebut menandakan kepercayaan pasar terhadap ekosistem digital dalam negeri terus tumbuh.
Secara khusus, perdagangan spot tercatat naik hingga 16 persen pada Q3 2025 menjadi Rp136,31 triliun, menunjukkan bahwa meski volatilitas tinggi, minat masyarakat terhadap aset digital tetap kuat. Dengan fondasi ini, peluncuran stablecoin nasional bukan sekadar inovasi, tetapi juga respon terhadap kebutuhan pasar yang semakin matang.
Menuju Sistem Keuangan Masa Depan
Langkah BI merilis stablecoin nasional dengan underlying SBN dapat menjadi jembatan antara dunia tradisional dan digital, di mana aset milik negara diubah menjadi sebuah token yang bisa diperdagangkan secara transparan, efisien, dan aman.
Seperti mata rantai yang menghubungkan dua dunia, stablecoin Indonesia akan menjadi medium penting antara CBDC (uang digital resmi) dan juga ekonomi on-chain (ekonomi berbasis blockchain).
Dengan dasar yang kuat—fondasi teknologi BI, dukungan regulator dan pasar yang terus tumbuh—Indonesia tampak siap menapaki era baru keuangan digital, di mana kepercayaan bukan hanya dibangun oleh kertas dan tinta, melainkan oleh kode dan kriptografi. [dp]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
