Peretasan Binance senilai sekitar US$6,3 miliar kini memunculkan tuduhan baru yang cukup kontroversial. Di tengah penyelidikan terhadap salah satu pencurian kripto terbesar dalam sejarah, muncul dugaan bahwa insiden tersebut sengaja direkayasa untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.
Tuduhan itu disampaikan oleh Coin Signals melalui media sosial pada Jumat (30/10/2026). Akun tersebut menyebut peretasan Binance sebagai inside job yang terencana, sekaligus mengklaim bahwa Pendiri Binance, Changpeng Zhao (CZ), menggunakan narasi peretasan untuk menghemat pajak sebesar US$6 miliar.
Unggahan tersebut juga mengaitkan insiden Binance dengan perkembangan Hyperliquid dan aktivitas peminjaman ETH menggunakan USDT curian melalui Aave.
Namun, tuduhan itu tidak disertai bukti bahwa Binance mengatur serangan, dokumen perpajakan yang mendukung klaim penghematan US$6 miliar, ataupun pernyataan asli CZ yang membenarkan motif tersebut.
Meski demikian, persoalan pajak membuka pertanyaan menarik. Jika perusahaan benar-benar menanggung kerugian hingga miliaran dolar, apakah kerugian tersebut dapat mengurangi, bahkan menghapus kewajiban pajak penghasilan badan?
Kerugian Binance US$6,3 Miliar, Berapa Pajak yang Bisa Berkurang?
Secara umum, perusahaan yang mengalami kerugian dapat memiliki kewajiban pajak penghasilan badan sebesar nol apabila penghasilan kena pajaknya tidak positif. Namun, kerugian finansial tidak otomatis memiliki nilai yang sama dengan pengurangan pajak.
Sebagai ilustrasi, Kementerian Keuangan Uni Emirat Arab menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 9 persen untuk bagian penghasilan kena pajak yang melampaui AED375.000.
Jika seluruh kerugian US$6,3 miliar secara hipotetis memenuhi syarat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, penggunaan tarif 9 persen menghasilkan potensi pengurangan pajak sebesar US$567 juta, dengan asumsi perusahaan mempunyai penghasilan kena pajak yang cukup besar untuk memanfaatkan seluruh pengurangan tersebut.
Angka itu jauh di bawah klaim penghematan US$6 miliar yang beredar.
Bahkan, untuk menghasilkan pengurangan pajak sebesar US$6 miliar menggunakan tarif 9 persen, dibutuhkan pengurangan penghasilan kena pajak sekitar US$66,7 miliar.
Perhitungan ini hanya simulasi matematika, bukan estimasi pajak Binance. Belum diketahui entitas hukum mana yang menanggung kerugian, yurisdiksi pajak yang berlaku, maupun besarnya penghasilan kena pajak perusahaan tersebut.
Uni Emirat Arab juga memiliki ketentuan pajak minimum tambahan bagi kelompok multinasional besar yang memenuhi persyaratan tertentu, sehingga tarif 9 persen tidak bisa dianggap berlaku untuk seluruh struktur bisnis internasional.
Lebih lanjut lagi, ketentuan pajak korporasi Uni Emirat Arab menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak dihitung dari laba atau rugi akuntansi setelah penyesuaian tertentu.
Artinya, tidak semua kerugian yang tercatat otomatis dapat dikurangkan sepenuhnya. Perlakuannya bergantung pada hubungan kerugian dengan kegiatan bisnis, kepemilikan aset, serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dana Pengganti Binance dan Kerugian Sebenarnya
Persoalannya semakin menarik ketika melihat bagaimana Binance berencana menanggung aset yang hilang.
Dalam pembaruan resmi pada 30 Oktober, Binance menyatakan telah menyiapkan lebih dari US$6,34 miliar melalui dana perusahaan dan Secure Asset Fund for Users (SAFU).
Dari jumlah tersebut, US$5 miliar telah tersedia dalam jenis aset yang terdampak, sementara perusahaan masih membeli aset tambahan untuk menyelesaikan penggantian.
Binance juga mengungkap bahwa sekitar US$3 miliar aset curian telah dibekukan melalui kerja sama dengan mitra blockchain dan penerbit token.
Namun, dana yang berhasil dibekukan belum tentu sudah kembali kepada Binance. Begitu pula, penyediaan aset pengganti tidak otomatis berarti seluruh US$6,34 miliar merupakan kerugian yang dapat dibebankan dalam perhitungan pajak.
Terdapat perbedaan antara aset pengguna yang dicuri, kewajiban Binance untuk menggantinya, aset perusahaan yang digunakan sebagai kompensasi, serta dana yang berpotensi dipulihkan.
Perbedaan tersebut penting karena nilai kerugian akuntansi dan nilai kerugian yang diakui untuk kepentingan perpajakan dapat berbeda.
Hingga kini, Binance belum memublikasikan rincian akuntansi maupun perlakuan pajak atas insiden tersebut.
Investigasi Peretas Justru Mengarah ke Korea Utara
Di luar persoalan pajak, bukti teknis yang telah dipublikasikan sejauh ini belum mendukung tuduhan bahwa Binance sengaja merekayasa peretasan.
Perusahaan intelijen blockchain TRM Labs mengaitkan pencurian tersebut dengan TraderTraitor, kelompok peretas yang berafiliasi dengan Korea Utara (Korut), dengan tingkat keyakinan tinggi.
Kesimpulan itu didasarkan pada kombinasi intelijen on-chain dan off-chain, termasuk pola persiapan serangan, penggunaan Tornado Cash, serta kesamaan metode dengan pencurian kripto sebelumnya.
TRM memperkirakan sekitar US$6,36 miliar aset dipindahkan dari sejumlah wallet Binance di sepuluh jaringan blockchain. Sebagian besar perpindahan tersebut berlangsung dalam waktu sekitar 20 menit.
Sementara itu, penyelidikan internal Binance awalnya mengarah pada laptop seorang insinyur DevOps yang disusupi. Investigasi lanjutan kemudian menemukan titik kompromi tambahan, meskipun penyebab lengkap serangan belum dipublikasikan.
Atribusi TRM Labs belum merupakan kesimpulan hukum final. Namun, temuan tersebut memberikan penjelasan teknis yang lebih substansial dibandingkan dugaan rekayasa bermotif pajak yang belum disertai bukti.
Binance sendiri menargetkan publikasi Proof of Reserves terbaru pada Senin (2/11/2026), untuk memperlihatkan kondisi aset dan cadangan yang mendukung saldo pengguna.
Laporan tersebut dapat membantu menguji klaim kecukupan cadangan Binance, tetapi bukan bukti mengenai kewajiban pajak ataupun identitas pelaku serangan.
Dengan demikian, kemungkinan kerugian perusahaan mengurangi pajak memang memiliki dasar dalam prinsip perpajakan. Namun, belum ada bukti bahwa peretasan Binance direncanakan untuk tujuan tersebut, apalagi menghasilkan penghematan pajak sebesar US$6 miliar.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.