Binance disebut beroperasi secara ilegal di wilayah Filipina, karena tidak mengantongi izin dari regulator. Hal itu disampaikan resmi oleh pihak Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Filipina pada Selasa (28/11/2023). SEC pun mewanti-wanti publik agar lebih waspada dan berhati-hati.
SEC Filipina baru telah mengeluarkan peringatan keras kepada masyarakat terkait kegiatan tanpa izin yang dilakukan oleh crypto exchange Binance di Filipina. Peringatan ini, yang dirilis pada Selasa, 28 November 2023, menggarisbawahi keprihatinan serius terkait operasi Binance, dengan menegaskan bahwa platform tersebut tidak memiliki izin untuk menjual atau menawarkan sekuritas kepada masyarakat Filipina secara daring.
Binance Ilegal di Filipina
SEC menyebutkan, Binance telah aktif mempromosikan layanannya di Filipina melalui berbagai kampanye di media sosial, menarik perhatian investor dan trader Filipina. Namun, peringatan SEC ini membawa penjelasan mengenai persyaratan hukum dan kerangka regulasi yang mengatur penawaran sekuritas di Filipina, dengan jelas menyatakan bahwa Binance tidak memenuhi persyaratan tersebut.
“Binance, meskipun merupakan crypto exchange yang dikenal luas, telah beroperasi di Filipina tanpa izin yang diperlukan untuk menawarkan sekuritas (efek). SEC telah menyatakan keprihatinan terhadap aktivitas promosi Binance yang menargetkan warga Filipina. Kami meminta masyarakat berhati-hati,” tulis SEC di situs resminya.
Warga Filipina Bisa Dihukum Penjara 21 Tahun
Tertera juga, bahwa Binance ilegal, karena juga menawarkan beragam layanan keuangan dan produk investasi, termasuk perdagangan spot dengan leverage, kontrak berjangka, kontrak options, rekening tabungan cryptocurrency, layanan staking, dan platform untuk initial coin offering (ICO).
“Meskipun penawaran ini mungkin menarik bagi investor, SEC menekankan publik harus mematuhi regulasi yang ada di Filipina. Dan kami memperingatkan bahwa individu yang bertindak sebagai penjual, broker, dealer, agen, perwakilan, promotor, perekrut, influencer, pemberi dukungan, atau penyedia fasilitas untuk Binance di Filipina, bahkan melalui media sosial, dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius. Konsekuensi ini dapat mencakup denda maksimal sebesar lima juta peso (Rp1,3 milyar) atau hukuman penjara selama 21 tahun,” tegas SEC Filipina.
Binance ilegal di Filipina adalah buntut dari peristiwa pada Selasa pekan lalu, Binance dan Changpeng Zhao (CZ) mengaku bersalah atas pelanggaran mereka terhadap undang-undang anti pencucian uang di AS dan sejumlah pelanggaran lain. Binance pun diharuskan membayar denda sebesar US$4,3 miliar. CZ sendiri secara personal, setelah mundur dari CEO, dia harus membayar penalti sebesar US$50 juta. Denda itu tergolong yang terbesar dalam sejarah AS yang ditujukan kepada perusahaan asing. Peristiwa bersejarah selain FTX itu adalah hasil penyelidikan pemerintah AS sejak tahun 2018.
Binance US Mengaku Tak Terkait Kasus di AS
Dalam perkembangan terkini, Binance US, cabang Binance di Amerika Serikat mengatakan di X pada Selasa lalu, mengklarifikasi operasi independen mereka dari perusahaan induknya. Pesan tersebut, ditujukan untuk komunitas mereka, menjelaskan bahwa Binance US diluncurkan untuk melayani pasar Amerika Serikat dan setelah itu mengikuti peraturan dan regulasi negara tersebut.
Pengumuman ini bertepatan dengan upaya berkelanjutan dari SEC AS untuk menyelidiki bukti aktivitas penipuan yang melibatkan Binance US. The Wall Street Journal melaporkan pada Senin lalu, bahwa salah satu pendiri dan mantan CEO Binance, CZ, mungkin memiliki back door untuk mengelola aset yang disimpan di unitnya di Amerika Serikat.
Binance US menegaskan bahwa mereka tetap beroperasi penuh dan bukan merupakan pihak dalam settlement yang melibatkan Binance dan salah satu pendirinya. Mereka menambahkan bahwa mereka tidak memiliki masalah penegakan hukum yang belum diselesaikan dengan Departemen Kehakiman AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan, atau Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Amerika. [ps]
