Crypto aset, dijual sebagai masa depan keuangan, tidak hanya gagal memenuhi janjinya tetapi juga menambah risiko keuangan di negara-negara berkembang, menurut sebuah makalah dari Bank for International Settlements.
Laporan BIS: Crypto Berisiko di Negara Berkembang
“Crypto menawarkan daya tarik yang palsu sebagai solusi sederhana dan cepat untuk tantangan keuangan,” terutama di pasar-pasar baru, tetapi “hingga saat ini tidak mengurangi tetapi justru memperkuat risiko keuangan di negara-negara yang kurang berkembang,” laporan BIS menunjukkan.
Laporan ini melihat apa yang akan terjadi jika pasar keuangan kripto dan tradisional lebih terintegrasi di masa depan, dengan fokus pada risiko stabilitas keuangan yang mungkin terjadi karena cryptoaset harus dinilai dari segi risiko dan regulasi seperti halnya semua aset lain.
Risikonya beragam, dengan kerentanannya berasal dari sifat, struktur, komposisi, dan fungsi pasar-pasar tersebut, dikutip dari Reuters.
Sebagai cara yang mungkin untuk melangkah ke depan, makalah tersebut berpendapat bahwa otoritas nasional dapat bekerja sama untuk mendefinisikan data yang mereka butuhkan untuk memantau pasar dengan efektif.
Hal ini dilakukan dengan penekanan pada identifikasi titik-titik koneksi kritis dengan lembaga-lembaga keuangan dan infrastruktur pasar inti.
Namun, hal ini datang dengan elemen-elemen pengungkapan yang bertentangan dengan anonimitas yang mendorong beberapa orang dan entitas untuk mengadopsi aset crypto pada awalnya.
Pedoman laporan untuk mengatur dan mengawasi pasar crypto termasuk larangan, pengendalian, dan regulasi.
“Karena sifat pasar kripto yang berada di luar negeri dan pseudo-anonim, pelarangan mutlak mungkin tidak dapat ditegakkan,” demikian tertulis dalam laporan BIS.
“Sebaliknya, para pembuat kebijakan akan kehilangan pandangan mereka terhadap pasar ini, membuat pasar ini bahkan lebih tidak transparan dan dapat diprediksi. Selain itu, semua potensi keuntungan inovasi dari pasar kripto akan hilang.”
Memegang kendali atas aliran antara sistem keuangan tradisional dan aset kripto, atau pengendalian, menghadapi hambatan serupa dengan larangan karena mengendalikan dana mungkin tidak mungkin dilakukan dalam praktiknya.
Regulasi, demikian berpendapat laporan tersebut, datang dengan motivasi yang bervariasi di yurisdiksi yang berbeda dan menambah masalah kesenjangan dalam data, di mana pengungkapan lagi memainkan peran penting.
Pada awal tahun ini, kepala layanan keuangan Uni Eropa mengatakan bahwa seluruh dunia seharusnya meniru aturan Uni Eropa untuk aset crypto guna menciptakan pendekatan global yang melindungi konsumen dan stabilitas keuangan.
Sekitar dua puluh empat bank sentral di seluruh ekonomi baru dan maju diharapkan akan memiliki mata uang digital dalam sirkulasi pada akhir dekade ini, menurut survei BIS yang diterbitkan bulan lalu dan dilakukan akhir tahun lalu. [az]