Sejak disahkannya Bitcoin sebagai alat pembayaran sah di El Salvador sejak 9 Juni 2021 lalu, sangat banyak tantangan yang harus dihadapi negara di Amerika Tengah itu. Yang terbaru adalah pernyataan dari pejabat kejaksaan.
Rolando Monroy, Kepala Unit Penyelidikan Kejaksaan di El Salvador mengatakan pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tambahan, agar undang-undang Bitcoin itu tidak bertentangan dengan kebijakan FATF (Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang) dan norma komunitas internasional.
Kata Monroy, jika tidak akan ada sentimen bahwa Bitcoin bisa digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan aksi terorisme.
“El Salvador bisa digolongkan sebagai wilayah yang rentan terhadap isu tersebut oleh FATF dan komunitas internasional,” tegasnya, dilansir dari media lokal ElSalvador.com.
Menurut Monroy, dampaknya bisa lebih besar bagi El Salvador, sebab organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Islam, dan CABEI memberikan pinjaman berdasarkan laporan evaluasi oleh FATF dan organisasi regional serupa.
Badan-badan ini dapat mengajukan syarat bahwa negara tertentu sudah mematuhi standar FATF untuk menerima pinjaman.
Regulasi tersebut menyatakan setiap negara anggota harus memastikan penyedia layanan aset virtual, termasuk kripto sudah mematuhi regulasi serta dipantau dan diawasi.
Penerapan aturan tersebut harus disertai dengan ketaatan negara anggota demi mengurangi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme terkait aset kripto, seperti Bitcoin.
Regulasi lain yang diajukan FATF adalah penyedia layanan aset virtual harus berlisensi atau terdaftar.
Artinya, usaha-usaha ini terkena yurisdiksi dan mencatat informasi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi serta menyimpan data tersebut untuk keperluan pihak berwenang.
Monroy mewanti-wanti, jika El Salvador tidak menuruti tolok ukur yang ditentukan FATF terkait pengelolaan resiko layanan aset virtual, maka El Salvador dapat masuk daftar sanksi.
FATF memiliki sistem sanksi termasuk daftar dengan simbol warna untuk mencerminkan tingkat risiko, yaitu warna merah untuk risiko tinggi, hitam untuk tidak kooperatif, dan abu-abu untuk hati-hati.
Sementara itu ahli hukum lain, Marcela Galeas berpendapat transaksi melalui aset kripto membuka celah anonimitas bagi kriminal dan membuka peluang tindak kejahatan lain selain pencucian uang.
Tindak kejahatan lain tersebut meliputi penjualan narkoba, penyelundupan senjata api, penipuan, pengemplangan pajak, serangan siber, penghindaran sanksi, eksploitasi anak dan perdagangan manusia.
FATF mengingatkan penyedia layanan kripto harus jadi sasaran utama pengawasan untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Galeas menyarankan standar yang ditetapkan FATF harus dipenuhi. Jika tidak, El Salvador bisa didepak dari negara anggota badan internasional tersebut.
Galeas meyakini penting pematuhan standar internasional soal pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme harus menjadi prioritas bagi pemerintah.
Sebab, ketidakpatuhan terhadap standar tersebut akan menjadi peringatan pendeteksian aktivitas ilegal terkait aset virtual. [elsalvador.com/ed]