Bayangkan uang hasil penipuan sebesar Rp10 miliar diubah menjadi Bitcoin (BTC), kemudian berhasil disita aparat penegak hukum. Namun, ketika persidangan berlangsung selama dua tahun, harga Bitcoin melonjak tiga kali lipat sehingga nilai aset sitaan tersebut mencapai Rp30 miliar.
Pertanyaannya, siapa yang berhak menikmati kenaikan nilai sebesar Rp20 miliar itu? Korban yang kehilangan uangnya, atau justru pelaku kejahatan?
Persoalan tersebut menjadi sorotan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, Olivia Putri Damayanti, dalam artikel analisis hukum yang diterbitkan MARINews, kanal Mahkamah Agung RI, pada Jumat (13/11/2026).
Melalui ilustrasi tersebut, Olivia mengangkat potensi ketidakadilan dalam penanganan aset kripto hasil tindak pidana, terutama ketika nilainya berubah drastis selama proses hukum berlangsung.
Ia menilai penerapan mekanisme penyitaan dan restitusi yang berorientasi pada nilai rupiah berisiko mengabaikan kenaikan nilai aset digital yang sebenarnya berkaitan dengan kerugian korban.
Celah Hukum yang Bisa Menguntungkan Pelaku Penipuan
Persoalan ini berkaitan dengan dua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pertama, Pasal 123 ayat (3) menyatakan bahwa nilai keseluruhan benda yang disita tidak boleh melampaui nilai kerugian akibat tindak pidana.
Kedua, Pasal 181 ayat (6) mengatur bahwa apabila restitusi yang dititipkan dan hasil lelang harta kekayaan terpidana melebihi nilai restitusi yang ditetapkan pengadilan, kelebihannya dikembalikan kepada terpidana.
Jika kedua ketentuan itu diterapkan pada kasus yang melibatkan Bitcoin, muncul pertanyaan mengenai perlakuan terhadap kenaikan harga selama aset berada dalam penguasaan aparat.
Dalam ilustrasi Olivia, korban mengalami kerugian awal Rp10 miliar, tetapi Bitcoin yang dibeli menggunakan dana tersebut kemudian bernilai Rp30 miliar.
Apabila hak korban hanya dihitung berdasarkan nominal kerugian awal, sementara kelebihan nilai diperlakukan sebagai sisa harta terpidana, terdapat risiko keuntungan dari kenaikan harga justru tidak dinikmati korban.
Namun, perlu dibedakan antara aset yang menjadi milik sah korban dan harus dikembalikan dengan harta milik terpidana yang disita untuk memenuhi kewajiban restitusi.
Pasal 181 ayat (6) secara khusus mengatur kelebihan pembayaran restitusi dan hasil lelang harta terpidana. Ketentuan tersebut tidak otomatis berarti seluruh keuntungan Bitcoin hasil kejahatan menjadi hak pelaku.
Status kepemilikan aset, bentuk kerugian korban, serta isi putusan pengadilan tetap menjadi faktor penentu.
Karena itu, skenario Rp10 miliar menjadi Rp30 miliar yang dikemukakan Olivia merupakan ilustrasi persoalan hukum, bukan laporan tentang kasus nyata ketika seorang penipu telah menerima keuntungan Rp20 miliar dari Bitcoin sitaan.
Usul Hakim: Kembalikan Bitcoin dalam Jumlah Koin, Bukan Rupiah
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Olivia mengusulkan pendekatan yang disebut nominalisme unit.
Prinsipnya, pemulihan aset kripto dilakukan berdasarkan jumlah unit yang menjadi hak korban, bukan semata-mata nilai rupiahnya ketika tindak pidana terjadi.
Misalnya, seseorang kehilangan 5 BTC akibat pencurian. Apabila aset tersebut berhasil ditemukan dan kepemilikan korban terbukti, pemulihannya diusulkan tetap berupa 5 BTC.
Dengan demikian, apabila harga Bitcoin meningkat selama proses persidangan, kenaikan nilai tersebut tetap melekat pada aset yang dikembalikan kepada pemilik sahnya.
Pendekatan ini berbeda dari restitusi yang hanya menetapkan nominal ganti rugi dalam rupiah.
Olivia mengaitkan gagasan tersebut dengan prinsip pengembalian barang menurut jumlah dan jenisnya dalam hukum perdata.
Meski demikian, penerapannya terhadap perkara ketika korban awalnya kehilangan rupiah yang kemudian dikonversi pelaku menjadi Bitcoin masih membutuhkan penilaian hukum tersendiri.
Olivia juga mengusulkan pembentukan kurs referensi yudisial untuk aset kripto melalui kerja sama Mahkamah Agung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Referensi harga tersebut dapat digunakan ketika pengembalian aset dalam bentuk kripto tidak memungkinkan sehingga nilainya harus dikonversi menjadi rupiah.
Menyita Bitcoin Belum Tentu Berarti Menguasainya
Selain persoalan kenaikan harga, Olivia menyoroti masalah mendasar lain dalam penyitaan aset kripto, yakni perbedaan antara menyita perangkat fisik dan benar-benar menguasai aset digital.
Bitcoin tidak tersimpan secara langsung di perangkat seperti ponsel atau komputer. Asetnya tercatat di blockchain, sedangkan akses untuk memindahkannya bergantung pada private key.
Artinya, penyitaan perangkat elektronik tidak serta-merta menghalangi perpindahan Bitcoin apabila pihak lain masih mempunyai akses ke private key yang sama.
Untuk mengatasi risiko tersebut, Olivia mengusulkan penerapan uji penguasaan efektif.
Melalui pendekatan ini, penyitaan kripto dianggap benar-benar terlaksana ketika aset telah dipindahkan ke wallet yang berada dalam kendali negara.
Bukti pemindahan tersebut juga perlu dicatat melalui identitas transaksi blockchain atau transaction hash, sehingga perpindahan aset dapat diverifikasi secara independen.
Indonesia sebenarnya telah memiliki Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanganan Aset Kripto sebagai Barang Bukti dalam Perkara Pidana.
Namun, menurut Olivia, penanganan aset kripto masih membutuhkan pendekatan yang lebih terkoordinasi di antara aparat penegak hukum, pengadilan dan otoritas terkait.
Nasib Bitcoin Sitaan Kini Jadi Tantangan Peradilan
Perubahan nilai Bitcoin sepanjang proses hukum memperlihatkan tantangan yang tidak selalu muncul dalam penanganan barang bukti konvensional.
Aset yang awalnya bernilai Rp10 miliar bisa meningkat menjadi Rp30 miliar, tetapi juga berpotensi mengalami penurunan tajam sebelum perkara memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, mekanisme pengamanan, penentuan nilai, dan pengembalian aset menjadi bagian penting dalam memastikan pemulihan kerugian korban.
Gagasan nominalisme unit dan kurs referensi yudisial yang disampaikan Olivia masih berupa usulan penafsiran dan pembenahan praktik hukum, bukan kebijakan baru yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.
Meski demikian, pembahasan tersebut mengangkat pertanyaan penting bagi penanganan kasus penipuan kripto di Indonesia.
Ketika Bitcoin yang berasal dari suatu tindak pidana mengalami kenaikan harga signifikan, sistem peradilan perlu memastikan siapa pemilik sah aset tersebut sebelum menentukan pihak yang berhak menerima keuntungan dari perubahan nilainya.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.