Pembentukan cadangan Bitcoin oleh negara sering dipandang sebagai langkah bersejarah menuju adopsi global. Namun, banyak pihak menilai kebijakan ini bisa menjadi bumerang, tidak hanya bagi pasar kripto, tetapi juga bagi stabilitas keuangan dunia.
Cadangan Bitcoin Rentan pada Perubahan Kebijakan
Dalam wawancara dengan Cointelegraph pada Minggu (28/09/2025), Haider Rafique, Global Managing Partner di OKX, menegaskan bahwa kepemilikan Bitcoin dalam jumlah besar oleh pemerintah berisiko mengikis esensi desentralisasi.
Selain itu, Rafique menekankan bahwa nasib cadangan Bitcoin sangat bergantung pada arah kebijakan pemerintahan yang berkuasa. Menurutnya, kebijakan semacam ini tidak memiliki kepastian jangka panjang karena sepenuhnya ditentukan oleh siapa yang memimpin.
“Meskipun ada dukungan bipartisan terbaru untuk kripto, penting diingat bahwa kebijakan administratif bisa berubah dengan cepat. Jika kondisi berbalik, konsentrasi BTC dalam jumlah besar di neraca negara dapat menjadi risiko likuidasi,” ujarnya.
Strategi Tersembunyi? AS Dituding Gunakan Kripto Demi Hapus Utang Negara
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Pada 2024, pemerintah Jerman menjual 50.000 BTC yang sempat menekan harga di bawah US$60.000. Rafique menilai, langkah serupa di masa depan bisa memicu efek domino hingga ranah makroekonomi, termasuk pelemahan dolar AS.
Pandangan Rafique juga sejalan dengan sejumlah kritikus lain. Nic Carter, salah satu investor kripto terkemuka, juga menyebut ide cadangan Bitcoin negara sebagai hal yang buruk karena bisa sewaktu-waktu dibatalkan oleh pemerintahan baru.
Volatilitas dan Agenda Politik Masih Membayangi
Selain kebijakan, volatilitas harga menjadi alasan lain mengapa cadangan Bitcoin dianggap rapuh. Dalam sebulan terakhir saja, harga BTC mencatat pergerakan naik-turun lebih dari 10 persen, jauh berbeda dengan emas yang stabil dan lebih cocok sebagai aset cadangan negara.
Jan Kubicek, pejabat bank sentral Ceko, dalam wawancara dengan Reuters para Rabu (19/03/2025) menolak ide cadangan Bitcoin dengan alasan status hukumnya masih belum jelas dan berisiko terhadap akuntabilitas.
“Kita tidak bisa memastikan bahwa volatilitas Bitcoin di masa depan akan mengikuti pola dekade terakhir, karena saya menduga hal itu berbeda,” tegasnya.
Pandangan senada datang dari Gina Alsdorf, shareholder di Carlton Fields. Menurutnya, urgensi cadangan Bitcoin tidak memiliki dasar yang jelas, sebab BTC tidak digunakan oleh masyarakat luas dalam kebutuhan harian.
“Berbeda dengan cadangan minyak—yang dibentuk setelah embargo 1974 untuk menyimpan minyak dan mencegah gangguan ekonomi—masyarakat tidak bergantung pada BTC dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembentukan cadangan strategis serupa tidak dapat dibenarkan,” jelasnya.
Kritik terhadap cadangan Bitcoin negara semakin relevan bila dikaitkan dengan kondisi AS. Dengan utang nasional yang sudah menembus US$30 triliun, sebagian pihak menilai adopsi Bitcoin bukan semata karena inovasinya, melainkan cara mencari jalan keluar dari tekanan fiskal.
Anton Kobyakov, penasihat senior Presiden Rusia Vladimir Putin, menuding Washington tengah menyusun strategi sistematis untuk mengalihkan utangnya ke kripto. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi mendevaluasi pasar global sekaligus membuka jalan bagi penghapusan utang AS.
Cadangan Bitcoin di Tingkat Negara: Bom Waktu?
Cadangan Bitcoin negara kerap disebut sebagai langkah strategis untuk mendorong adopsi global. Dengan legitimasi di tingkat negara, BTC bisa bergeser dari aset spekulatif menjadi instrumen strategis dalam sistem keuangan modern.
Namun, sisi gelapnya juga tampak. Volatilitas harga Bitcoin yang tinggi, status hukum yang belum jelas, dan penggunaan dalam agenda politik membuat kebijakan semacam ini tetap penuh risiko.
Pada akhirnya, cadangan BTC bisa menjadi inovasi atau justru bom waktu. Masa depannya akan ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan ambisi geopolitik dengan kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi. [dp]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.