CEO perusahaan peranti lunak Autodesk, Andrew Anagnost berkata blockchain dapat memerangi korupsi di industri, Cointelegraph melansir dari Australian Financial Review, Senin (19/11).
Didirikan pada tahun 1982, Autodesk menghasilkan peranti lunak bagi industri konstruksi, arsitektur, media dan hiburan. Pada 2018, perusahaan tersebut mencetak omzet US$2,06 miliar.
Berbicara di Konferensi Autodesk 2018 di University di Las Vegas, Amerika Serikat, Anagnost berkata, teknologi blockchain dapat mengurangi praktik korupsi di industri konstruksi, sekaligus meningkatkan kepercayaan di sektor tersebut. Industri konstruksi telah membahas beragam cara untuk menerapkan blockchain di proses konstruksi, terutama soal penggunaan smart contract dan identitas.
Kendati Anagnost percaya pada kemampuan blockchain meningkatkan pelacakan dan transparansi di industri konstruksi, Autodesk belum mengumumkan pembuatan produk berbasis blockchain. Tetapi, Anagnost memastikan bahwa perusahaannya telah mempertimbangkan blockchain sebagai bagian dari pengembangan masa depannya. “Hanya saja kami belum punya pandangan yang sudah kami umumkan secara publik,” jelas Anagnost.
Menurut Financial Review, Autodesk sudah menggarap sistem escrow digital non-blockchain sendiri untuk memperbaiki kepercayaan di industri konstruksi. Demi mengatasi masalah korupsi, Anagnost berkata sulit untuk melacak siapa yang bertanggungjawab atas apa, sehingga salah satu hambatan teknologi yang dihadapi dan harus dipecahkan adalah memastikan bahwa pelacakan dan akuntabilitas bukan pilihan, melainkan kewajiban.
“Korupsi di industri konstruksi bukan tidak lazim. Ketika terjadi transaksi senilai ratusan juta dolar pada proyek-proyek besar, selalu ada sesuatu yang terjadi di suatu tempat yang tidak benar. Selalu terdapat seseorang yang mengambil untung dengan cara yang salah,” lanjut Anagnost.
Anagnost memberikan contoh kasus di mana pemeriksa mutu menemukan isu di lapangan, dan terkadang melaporkan isu tersebut, terkadang tidak. Ketika ditanya kenapa isu tersebut tidak dilaporkan, pemeriksa mutu berkata karena ia mengenal orang yang bermasalah, sehingga hanya akan menegurnya dan tidak melaporkannya.
Beragam bisnis dan pemerintah di dunia telah mempertimbangkan menerapkan teknologi blockchain untuk meredam korupsi dan pengemplangan pajak. Spanyol aktif melawan korupsi dengan mengamandemen hukum anti-korupsinya dan mengembangkan solusi blockchain serta kecerdasan buatan. Menurut regulator Spanyol, blockchain dapat digunakan sebagai langkah pencegahan terhadap korupsi.
Di Tiongkok, otoritas perpajakan kota Shenzhen dan sebuah perusahaan dirgantara milik negara memilih blockchain untuk pencatatan dokumen yang transparan dan permanen, demi melawan korupsi. Organisasi-organisasi tersebut menggunakan e-invoice berbasis blockchain, yang memungkinkan penerbitan invoice yang terotentifikasi dan kredibel, pengedaran yang dapat dilacak, serta pengawasan yang efisien dan hemat biaya oleh otoritas perpajakan. [ed]