Senat Amerika Serikat kembali memperketat pembahasan regulasi kripto. Lewat pembaruan CLARITY Act, rancangan undang-undang itu berpotensi membatasi Donald Trump dan pejabat tinggi lainnya dalam mempromosikan maupun menerbitkan aset kripto selama menjabat.
Senat AS Usulkan Aturan Etika Baru Soal Kripto
Senat dari Partai Republik merilis versi terbaru CLARITY Act setelah melakukan pembahasan bersama para pemangku kepentingan. Informasi tersebut pertama kali diungkapkan jurnalis kripto Eleanor Terrett melalui akun X miliknya pada Rabu (23/07/2026).
Dalam pembaruan tersebut, aturan etika menjadi bagian yang menyita perhatian. Bagian ini melarang presiden, wakil presiden, anggota Kongres, hakim federal, serta pejabat lainnya menerbitkan atau mensponsori aset digital demi memperoleh kompensasi menjabat.
Menurut Eleanor Terrett, ketentuan tersebut juga berlaku bagi pasangan pejabat yang termasuk dalam kategori tersebut. Meski begitu, aturan ini memiliki sunset clause, sehingga hanya berlaku hingga beberapa tahun mendatang.
“Melarang Presiden, Wakil Presiden, anggota Kongres, hakim federal, serta pejabat yang tercakup dalam atura, termasuk pasangan mereka, untuk menerbitkan atau mensponsori aset digital demi memperoleh kompensasi selama menjabat. Ketentuan ini berlaku hingga 20 Januari 2029,” tulis Terrett.
Apa Itu Clarity ACT? Ini Pengertian dan Dampaknya ke Investor Kripto!
Selain itu, RUU juga mewajibkan pejabat yang tercakup untuk melepaskan seluruh kepemilikan aset kripto maupun investasi di perusahaan kripto. Sebagai alternatif, aset tersebut harus ditempatkan dalam blind trust yang tidak berada di bawah kendali mereka.
Pembaruan itu juga memberikan kewenangan kepada Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) untuk menegakkan aturan etika secara perdata. Namun, poin ini justru menjadi sumber perdebatan karena mendapat penolakan dari Partai Demokrat.
“Partai Demokrat mengaku belum melihat naskah RUU tersebut dan menentang keras usulan yang memberikan kewenangan penegakan aturan kepada DOJ tanpa melibatkan jaksa agung di tingkat negara bagian,” tambah Terrett.
Bukan Hanya Etika, CLARITY Act Perkuat Perlindungan Industri Kripto di AS
Meski paket etika menjadi pusat perhatian, sebagian besar substansi regulasi sebelumnya tetap dipertahankan. Salah satunya adalah Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA) yang tidak mengalami perubahan dibandingkan versi yang lolos di Komite Perbankan Senat pada Mei lalu.
Aturan tersebut juga memberikan perlindungan yang lebih baik kepada para pengembang blockchain dengan menegaskan peran mereka sebagai penyedia infrastruktur teknologi, bukan pelaku layanan keuangan.
“RUU ini menegaskan bahwa pengembang perangkat lunak non-kustodian dan penyedia infrastruktur blockchain tidak akan dikategorikan sebagai penyedia jasa pengiriman uang hanya karena membangun atau memelihara jaringan yang terdesentralisasi,” tulis Terrett.
Hak pengguna untuk melakukan self-custody melalui Keep Your Coins Act juga dipertahankan. Dengan kata lain, masyarakat tetap memiliki hak penuh untuk menyimpan aset kripto mereka sendiri tanpa harus bergantung pada pihak ketiga.
Di sisi lain, RUU ini juga memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan kripto melalui tambahan pendanaan investigasi blockchain, pelatihan aparat, serta pembentukan pusat keamanan siber untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara dan Iran.
Selain itu, penerbit stablecoin diwajibkan mematuhi hukum untuk membekukan, menyita, membakar (burn), hingga menerbitkan ulang token apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum. Aturan ini juga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pengguna.
“Aturan ini memastikan aset pelanggan memperoleh perlindungan yang setara dengan aset keuangan tradisional dan diakui sebagai milik pelanggan, bukan menjadi bagian dari harta pailit perusahaan. Ketentuan ini diharapkan mencegah terulangnya kasus FTX,” pungkas Terrett.
CLARITY Act Bisa Membatasi Bisnis Kripto Trump
Jika bagian etika dalam CLARITY Act disahkan tanpa banyak perubahan, Presiden Trump berpotensi menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Trump dan keluarganya aktif membangun narasi kripto sejak kampanye Pemilu AS 2024.
Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Trump juga dikaitkan dengan berbagai proyek aset digital, termasuk peluncuran WLFI dan sejumlah meme coin lainnya. Hal itu membuat hubungan politik dan industri kripto semakin menjadi sorotan.
Keluarga Trump Raup Rp41 Triliun dari Kripto Saat Investor Merugi
Laporan sebelumnya bahkan menyebutkan bahwa berbagai bisnis kripto keluarga Trump menghasilkan pendapatan lebih dari Rp41 triliun. Angka tersebut muncul ketika banyak investor ritel justru mengalami kerugian.
Karena itu, bagian etika pada CLARITY Act bukan sekadar memperketat regulasi industri kripto, tetapi juga berupaya mengurangi potensi konflik kepentingan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis aset digital.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [dp]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.