CLARITY Act kembali melaju setelah lama tersendat oleh tarik-ulur politik. Namun, menjelang voting krusial di Senat AS, nasib regulasi kripto tersebut masih menggantung dan jauh dari kata aman.
CLARITY Act Direvisi, Voting Senat Jadi Ujian Berikutnya
Reuters melaporkan pada Senin (14/09/2026), Senator Partai Republik merilis draf terbaru CLARITY Act setelah memasukkan perubahan yang ditujukan untuk menjawab keberatan Demokrat dan kekhawatiran industri perbankan.
Tiga senator utama, Cynthia Lummis, John Boozman, dan Tim Scott, menyebut versi baru tersebut memuat 126 perubahan substantif yang diminta Demokrat setelah negosiasi lintas partai berlangsung hampir setahun.
Meski demikian, revisi besar itu belum otomatis mengamankan nasib RUU CLARITY AS. Voting prosedural pada Selasa membutuhkan sedikitnya 60 suara, angka yang sejauh ini masih belum dipastikan tercapai.
Apa Itu Clarity ACT? Ini Pengertian dan Dampaknya ke Investor Kripto!
Demokrat bahkan menggelar pembicaraan internal pada Minggu malam untuk membahas teks terbaru. Pertanyaannya kini sederhana, apakah 126 perubahan cukup untuk mengubah suara yang sebelumnya masih ragu.
“Setelah setahun menjalani negosiasi bipartisan yang intens setiap hari, RUU ini sudah siap. Demokrat sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, sekarang mereka harus menerima kesepakatan ini,” ujar Lummis.
Bisnis Kripto Pejabat Jadi Sorotan, Trump Ikut Terseret
Salah satu titik paling sensitif dalam negosiasi CLARITY Act berada pada aturan etika. Demokrat mendorong pembatasan lebih ketat agar pejabat publik tidak dapat mengambil keuntungan dari bisnis kripto milik mereka sendiri.
Dorongan itu ikut menyentuh Presiden AS Donald Trump, yang terkait dengan World Liberty Financial. Pada Juni, Trump mengungkap pendapatan triliunan rupiah dari berbagai usaha kripto, termasuk meme coin.
Draf terbaru memperkuat larangan bagi pejabat untuk meraup keuntungan dari bisnis kripto mereka. Selain itu, jaksa agung negara bagian akan mendapat kewenangan lebih besar untuk menegakkan pembatasan tersebut.
Namun, perubahan ini belum sepenuhnya memuaskan Demokrat. Ian Katz dari Capital Alpha Partners menilai revisi CLARITY Act memang bergerak ke arah yang mereka inginkan, tetapi belum menyentuh tuntutan paling keras.
Katz menyoroti bahwa pejabat politik masih tidak diwajibkan melepas seluruh investasinya. Staf Senator Elizabeth Warren juga menyebut ketentuan baru itu “empty” dan berpotensi dilemahkan lewat jalur eksekutif.
Bank Pasang Badan, Stablecoin Jadi Persoalan
Di luar isu etika, industri perbankan muncul sebagai lawan kuat. Kekhawatiran utama mereka terletak pada stablecoin, terutama ketika perusahaan kripto bisa menawarkan imbalan kepada para pemegang aset.
Bank menilai mekanisme reward dapat membuat stablecoin mirip produk simpanan. Jika dana berpindah dari rekening bank menuju aset digital, kemampuan lembaga keuangan menyalurkan kredit dikhawatirkan ikut tertekan.
Sejumlah kelompok perbankan kemudian mengirim surat kepada pemimpin Senat John Thune dan Chuck Schumer. Mereka meminta perubahan terarah sebelum RUU dilanjutkan menuju tahap voting yang lebih menentukan.
“Kemampuan payment stablecoin untuk menawarkan insentif yang menyerupai deposito dan produk penyimpan nilai lainnya dapat memicu perpindahan dana dari bank-bank di negara kami,” tulis kelompok perbankan tersebut.
Perang Bank vs Kripto Memanas Jelang Voting CLARITY Act 15 September
Sementara itu, industri kripto justru terus menekan agar CLARITY Act segera maju. Ratusan juta dolar telah digelontorkan untuk kampanye dan lobi demi menciptakan pijakan hukum yang lebih jelas.
Kini, semua perhatian mengarah pada voting di Senat. Jika 60 suara tercapai, CLARITY Act mendapat napas baru. Jika gagal, upaya panjang membangun kerangka regulasi kripto AS bisa kembali tersendat.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita Bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [dp]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.