Senat AS gagal memajukan CLARITY Act setelah voting prosedural yang berlangsung pada Selasa (15/9/2026) waktu setempat atau Rabu dini hari WIB. Namun, kegagalan tersebut belum sepenuhnya menutup jalan bagi salah satu RUU kripto paling penting di AS itu.
Berdasarkan catatan resmi Senat AS, voting cloture on the motion to proceed terhadap H.R. 3633 berakhir dengan 49 suara setuju dan 50 menolak. Untuk membuka jalan menuju pembahasan berikutnya, dibutuhkan dukungan tiga perlima senator atau 60 suara. Hasil akhirnya pun tercatat sebagai “Rejected,” alias ditolak.
Poin pentingnya, ini bukan voting final untuk mengesahkan atau menolak CLARITY Act menjadi undang-undang. Yang gagal adalah upaya prosedural untuk membawa RUU tersebut maju ke tahap pembahasan di lantai Senat.
Dengan kata lain, CLARITY Act saat ini tertahan. Pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar apakah voting gagal, melainkan apakah para senator masih mempunyai cukup waktu dan ruang kompromi untuk mencoba lagi sebelum kalender politik AS semakin padat menjelang pemilu paruh waktu November.
CLARITY Act Gagal Maju, Tetapi Pintu Belum Tertutup
Kegagalan tersebut menjadi pukulan bagi upaya industri kripto memperoleh kerangka regulasi nasional setelah negosiasi berlangsung selama lebih dari satu tahun.
Berdasarkan laporan Reuters pada Selasa (15/9/2026), empat senator Republik ikut menolak bersama senator Demokrat. Namun, ada detail prosedural penting, yakni Senator Republik Thom Tillis mengubah suaranya menjadi “no” sehingga pihak yang kalah masih memiliki jalur untuk meminta reconsideration atau pertimbangan kembali atas voting tersebut.
Artinya, voting ulang secara prosedural masih mungkin terjadi, tetapi sejauh ini belum ada jadwal resmi untuk melakukannya.
Kegagalan itu terjadi meski pendukung RUU sebelumnya sudah melakukan perubahan besar. Sehari sebelum voting, Senator Cynthia Lummis, John Boozman dan Tim Scott merilis draf final CLARITY Act yang disebut telah memasukkan 126 perubahan substantif berdasarkan permintaan Demokrat.
Perubahan tersebut mencakup ketentuan etika baru, peran jaksa agung negara bagian dalam penegakan aturan, serta kewenangan tambahan bagi Departemen Keuangan AS untuk merespons risiko keluarnya simpanan bank yang berkaitan dengan stablecoin.
Tetapi kompromi itu belum cukup.
Senator Elizabeth Warren, salah satu tokoh Demokrat yang menolak RUU tersebut, mengatakan melalui pernyataannya sebelum voting bahwa AS memang membutuhkan regulasi kripto. Namun, ia menilai versi CLARITY yang dibawa ke lantai Senat belum cukup menjawab persoalan keamanan nasional, stabilitas ekonomi dan konflik kepentingan.
Ini menjadi perubahan besar dibandingkan perjalanan CLARITY Act di DPR AS. Pada Juli 2025, RUU tersebut lolos dengan dukungan bipartisan. Data resmi House of Representatives menunjukkan 294 anggota memilih setuju dan 134 menolak, termasuk 78 anggota Demokrat yang mendukungnya.
Kalau Kongres Buntu, SEC dan CFTC Bisa Jadi Plan B
Kegagalan di Senat juga membuka kemungkinan bahwa regulasi kripto AS sementara akan lebih banyak bergerak melalui regulator, bukan Kongres. Ketua Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Michael Selig sebelumnya sudah menyiapkan skenario tersebut.
“Jika CLARITY terus mengulur waktu, CFTC akan menggunakan wewenang yang dimilikinya,” ujar Selig dalam sebuah pidato pada Agustus lalu.
Selig mengatakan staf CFTC telah diminta mengeksplorasi aturan yang memungkinkan lembaganya membangun kerangka pasar aset kripto menggunakan kewenangan yang sudah dimiliki.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS juga tengah bergerak membuat aturan khusus aset kripto. Namun, Ketua SEC Paul Atkins sebelumnya menegaskan dalam pernyataan resmi SEC bahwa legislasi dari Kongres tetap penting untuk menciptakan aturan yang lebih permanen dan tidak mudah berubah ketika kepemimpinan regulator berganti.
CEO Coinbase Brian Armstrong bahkan telah mengantisipasi dua skenario tersebut sebelum voting berlangsung.
“Sepertinya kejelasan akan segera didapat, apa pun yang terjadi,” ungkap Armstrong pada 21 Agustus dalam postingan di sosial media.
Ia merujuk pada dua kemungkinan, yakni CLARITY memperoleh 60 suara di Senat atau SEC dan CFTC bergerak menggunakan kewenangan regulator masing-masing.
Pasar sendiri langsung bereaksi setelah peluang RUU tersebut maju menghilang. Dalam perdagangan setelah voting, Bitcoin turun sekitar 4 persen ke US$75.908, sedangkan saham Coinbase dan Circle melemah sekitar 9 persen.
CLARITY Act dirancang untuk memperjelas bagaimana aset digital dikategorikan dan membagi kewenangan pengawasan antara SEC dan CFTC, sebuah persoalan yang selama bertahun-tahun menjadi sumber ketidakpastian regulasi industri kripto AS.
Untuk saat ini, hasilnya jelas, CLARITY Act gagal maju dengan 49 suara setuju berbanding 50 menolak. Namun, RUU itu belum mati secara prosedural.
Fokus berikutnya kini bergeser pada apakah Senat akan menggunakan jalur reconsideration dan kembali mencari 60 suara, atau kebuntuan di Kongres justru membuat SEC dan CFTC mengambil peran lebih besar dalam menentukan arah aturan kripto AS.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.