Kasus dugaan penipuan yang menyeret nama influencer kripto Timothy Ronald dan Kalimasada dari Akademi Crypto kembali memantik perdebatan publik terkait peran influencer dalam ekosistem aset kripto Indonesia.
Sejumlah laporan polisi telah masuk, dengan klaim kerugian yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah. Di tengah polemik tersebut, Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) sekaligus Co-Founder Reku, Robby Bun, memberikan pandangannya dalam wawancara bersama Blockchainmedia.id beberapa waktu lalu di Medan.
Robby menilai, polemik ini tidak bisa dilihat secara hitam-putih dengan menempatkan influencer sebagai satu-satunya pihak yang harus disalahkan. Menurutnya, dunia investasi, termasuk kripto, memiliki karakter risiko yang inheren dan tidak pernah menjanjikan keuntungan mutlak.
“Tidak ada satu pun instrumen investasi yang selalu untung. Pasti ada untung dan rugi. Ketika seseorang membeli di harga murah, dia untung, tapi yang menjual di harga murah itu yang rugi. Sebaliknya juga begitu,” kata Robby.
Ia menekankan bahwa pemahaman risiko dan mekanisme pasar seharusnya menjadi fondasi utama sebelum seseorang memutuskan untuk berinvestasi, bukan sekadar mengikuti narasi keuntungan cepat yang beredar di media sosial.
Pengaruh Influencer Kripto: Besar, Tapi Bukan Tanpa Konteks
Robby mengakui bahwa influencer kripto memang memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pengguna, terutama generasi muda atau Gen Z. Dengan jangkauan jutaan penonton di YouTube, Instagram, TikTok, hingga Telegram, pesan yang disampaikan influencer bisa langsung memengaruhi keputusan beli atau jual aset kripto.
“Bisa saja orang hanya menonton video, lalu langsung memutuskan beli atau jual. Itu realitasnya,” ujar Robby.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa influencer hadir karena adanya kebutuhan literasi yang sebelumnya sulit dijangkau oleh pendekatan edukasi konvensional. Edukasi kripto yang terlalu teknis, kaku, dan formal kerap gagal menarik minat generasi muda.
“Kita ini sering pakai gaya kebapak-bapakan, terlalu teknikal. Akhirnya yang datang edukasi paling 50 orang. Tapi influencer dengan bahasa sehari-hari, bahasa teman, bisa menjangkau jauh lebih banyak,” jelasnya.
Dalam pandangannya, gaya bahasa yang santai, bahkan terkesan “slang”, justru membuat pesan lebih mudah diterima. Tantangannya bukan pada gaya komunikasi, melainkan pada substansi dan etika pesan yang disampaikan.
Edukasi, Bukan Janji Untung
Menanggapi tudingan bahwa edukasi kripto sering menjanjikan keuntungan berlebihan, Robby menilai bahwa inti persoalan bukan pada keberadaan kelas edukasi atau influencer, melainkan ekspektasi pengguna.
“Semua kelas itu baik untuk diikuti. Tidak ada influencer yang mengajarkan hal aneh-aneh. Tapi jangan masuk kelas dengan mindset ‘habis ini langsung beli mobil’,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar publik tidak hanya melihat hasil akhir berupa mobil mewah atau gaya hidup sukses yang ditampilkan influencer, tetapi memahami proses panjang di baliknya.
Robby lalu mencontohkan perjalanan Timothy Ronald yang disebutnya telah melalui fase jatuh bangun usaha bertahun-tahun sebelum dikenal di dunia kripto.
“Proses itu yang harus dipahami. Jangan bermimpi hari ini langsung naik McLaren, padahal sebelumnya tidak pernah naik Innova atau bahkan angkutan umum,” ujarnya.
Menurut Robby, edukasi kripto seharusnya berfokus pada manajemen risiko, pemahaman pasar, dan cara membaca data, bukan sekadar mengikuti sinyal beli atau jual tanpa dasar analisis.
OJK Dinilai Terbuka, Aturan Influencer Sedang Digodok
Di tengah kasus yang mencuat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun aturan khusus terkait influencer dan edukasi kripto, yang disebut-sebut mengadopsi sebagian pendekatan regulasi di pasar saham. Robby menyambut positif langkah tersebut dan menilai OJK sangat terbuka terhadap masukan industri.
“Selama satu tahun ini, hampir setiap minggu kami bertemu OJK, bahkan bisa dua sampai tiga kali. Setiap peraturan lahir dari diskusi panjang,” ungkapnya.
OJK Bersih-bersih Influencer Finansial, Fokus Lindungi Masyarakat
Ia menyebut hadirnya POJK 27 dan kemudian POJK 23 sebagai bukti bahwa regulator tidak bekerja sepihak, melainkan melibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam proses perumusan kebijakan.
Terkait wacana sertifikasi influencer kripto, Robby mengatakan hal tersebut masih dalam tahap pembahasan lanjutan. Aturan payungnya sudah ada, yakni larangan mempromosikan aset kripto yang tidak sesuai ketentuan.
Namun detail teknis seperti bentuk sertifikasi, modul edukasi, hingga standar kompetensi masih akan terus didiskusikan.
“Pertanyaannya bukan perlu atau tidak sertifikasi, tapi sertifikasi seperti apa yang mendukung influencer, KOL, dan media, sekaligus melindungi pengguna,” jelasnya.
Bulan Literasi Kripto dan Peran Media
ABI bersama OJK juga mendorong program Bulan Literasi Kripto yang menyasar daerah-daerah dengan tingkat kasus investasi bodong dan penipuan yang tinggi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena menyentuh langsung akar permasalahan.
“Kita harus tahu sumber masalahnya di mana, lalu edukasinya diarahkan ke sana,” kata Robby.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan media dan Dewan Pers agar informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan multitafsir. Menurutnya, regulasi tanpa pemahaman yang utuh justru bisa menciptakan kebingungan baru di masyarakat.
Kasus Timothy Ronald, menurut Robby, seharusnya menjadi momentum refleksi bersama, bagi pengguna, influencer, industri, hingga regulator, untuk memperkuat literasi, memperjelas regulasi, dan membangun ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. [ps]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
