Amerika Serikat (AS) memberi tanggapan lain atas undang-undang pengesahan Bitcoin di El Salvador. Departemen Luar Negeri AS kini telah angkat bicara perihal UU tersebut.
UU Bitcoin El Salvador Harus Jelas
Victoria Nuland, Wakil Menteri Luar Negeri AS, mengharapkan tanggung jawab lebih dari Presiden El Salvador, Nayib Bukele, agar UU Bitcoin-nya diatur dengan jelas dan baik.
Dalam pertemuannya dengan sang presiden, Victoria mengungkapkan bahwa AS kini memiliki pandangan yang keras terhadap Bitcoin, pasca kasus ransomware Colonial Pipeline AS.
“Saya memang menyarankan kepada presiden bahwa apa pun yang El Salvador pilih untuk dilakukan, Anda memastikan bahwa itu diatur dengan baik, transparan dan bertanggung jawab, dan Anda melindungi diri Anda dari pihak-pihak tak bertanggung jawab,” kata Victoria, dilansir dari News Bitcoin, Sabtu (3/7/2021).
Diketahui, El Salvador tengah memiliki masalah untuk membuat para pemimpin dunia setuju dengan manfaat undang-undang tender Bitcoin-nya.
Seperti yang kita ketahui di awal, Bank Dunia telah menolak permintaan bantuan dari negara tersebut, dan presiden Bank Sentral Eropa (ECB), Christine Lagarde, juga telah membahas masalah tersebut dan memilih untuk meremehkan.
Pertentangan
Pada saat itu, Lagarde menegaskan kembali bahwa kebijakan ECB terhadap BTC tidak berubah.
Benoit Coeure, kepala Innovation Hub di Bank for International Settlements (BIS) juga mengkritik undang-undang legal tender Bitcoin El Salvador.
Menanggapi hal ini, ekonom Steve Hanke mengatakan bahwa adopsi Bitcoin Salvador dapat menyebabkan kehancuran total ekonomi.
Selain itu, Hanke dan dua penulis lain yang menerbitkan makalah tentang ekonomi terapan di Universitas Johns Hopkins telah menulis makalah yang mengatakan: “Hukum Bitcoin El Salvador ditakdirkan untuk ditangkap di web peraturan FATF.”
“Di bawah Undang-Undang Bitcoin, El Salvador tidak diragukan lagi akan terjerat dalam jaringan peraturan Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF).. Dalam makalah ini, saya mengidentifikasi 27 perilaku ‘bendera merah’ FATF yang tidak mungkin dipatuhi oleh warga El Salvador,” kata Hanke.
Sepertinya, negara maju seperti AS masih berupaya untuk membatalkan keberadaan UU tersebut karena dalam pandangan para pendukung, ini bisa menyebabkan kemerdekaan finansial bagi El Salvador, sehingga bisa saja, nantinya mereka akan tidak bergantung lagi dengan negeri Paman Sam ini dan juga IMF.
Dan juga, dikhawatirkan langkah ini akan turut diadopsi oleh negara-negara lain di sekitarnya yang tentu akan menjadi “ancaman” serius bagi sang negara adidaya. [st]