“Saya percaya kita (bank sentral dan IMF-red) harus mempertimbangkan kemungkinan untuk membuat mata uang digital. Nantinya akan ada peran negara untuk mengedarkan uang itu bagi ekonomi digital. Uang itu mampu mencapai tujuan kebijakan publik, di antaranya soal inklusi keuangan, keamanan dan perlindungan konsumen dan untuk menyediakan apa yang tidak dapat disuguhkan oleh sektor swasta: privasi dalam pembayaran,” tegas Direktur IMF Christine Lagarde dalam sebuah artikel di situs web IMF, hari ini, Rabu (14/11).
Soal inklusi keuangan, Lagarde mengungkapkan, mata uang digital menawarkan banyak janji memukau, karena kemampuannya menjangkau banyak orang dan entitas bisnis di wilayah pelosok dan serba terbatas.
“Kami tahu bahwa bank kurang mampu melayani orang-orang miskin yang hidup di pelosok,” kata Lagarde membandingkan keandalan mata uang digital dengan layanan bank tradisional.
Lebih lanjut Lagarde menyoroti pentingnya perubahan itu, bahwa uang tradisional (uang fiat-red) bukanlah pilihan dalam konteks mata uang digital. Katanya, jika mayoritas orang mengadopsi uang berwujud digital, maka infrastruktur uang tradisional akan menurun dan tertinggal di belakang.
Peran negara dalam hal ini kata Lagarde adalah melahirkan dan memelihara trust melalui sejumlah peraturan yang ada, termasuk mengatur soal mata uang digital ini. Regulasi, katanya, didorong agar mata uang digital menawarkan beragam kelebihan, seperti sebagai alat pembayaran.
“Dan uang digital sekiranya dapat memicu kompetisi soal biaya yang murah dan efisiensi, sesuatu yang dulu pernah disuguhkan oleh uang kertas kepada kita,” katanya.
Sejatinya apa yang disampaikan Lagarde atas nama lembaga besar yang dipimpinnya bukanlah hal baru. Pada tahun 2016, ia mengatakan kepada media bahwa di masa depan bank akan memiliki uang berwujud digital sendiri.
“Pada akhirnya, saya pikir itu akan menjadi kepentingan dari lembaga keuangan untuk mengadopsi teknologi tersebut (mata uang digital) karena, seperti pemain ekonomi di bidang itu, mereka ingin menjangkau pasar yang baru. Mereka tidak hanya menjaga basis pasar, namun mereka ingin mengembangkannya. Dan cara untuk memperluas hal tersebut adalah untuk menjangkau wilayah-wilayah yang baru. Saya akan merasa terkejut jika, dalam waktu 5 tahun nanti, banyak dari lembaga keuangan yang ada belum mengadopsi teknologi (blockhain-red) tersebut. Sejauh ini mata uang digital dan Blockchain… Bagaimana mereka akan mengamankan kerahasiaan transaksi, bagaimana mereka akan membentuk komunitas, saya pikir kami berada di titik puncak untuk melihat perkembangan yang signifikan ini,” kata Lagarde.
Senada dengan itu, pada medio Maret 2018, ia kembali menegaskan hal serupa. Lagarde menegaskan akan meruntuhkan kedigdayaan Bitcoin dengan teknologi asasnya, yakni blockchain. Ibarat cara memadamkan kebakaran hutan, Lagarde merasa api yang buas harus dipadamkan dengan api. Tak cukup dengan air segunung memadamkannya. “Fight fire with fire”.
Lagarde bilang caranya begini: semua otoritas negara di dunia disarankan memanfaatkan keandalan teknologi Bitcoin untuk meregulasi dan mengendalikan hal-hal terkait kripto. Kendali yang dimaksud adalah mencegah perkembangannya menjadi surga bagi aktivitas ilegal, seperti pendanaan terorisme dan aksi pencucian uang.
Tetapi hari ini, melalui artikel tersebut, Lagarde tak menabuh genderang perang sekeras “fight fire with fire“. Entahlah mungkin berbeda lagi di lain hari. [vins]