Kelompok serikat pekerja terbesar di AS, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), mengajukan gugatan terkait sistem D.O.G.E Elon Musk terhadap Kementerian Keuangan AS di pengadilan federal Washington, DC.
Gugatan tersebut diajukan pada 3 Februari 2025, mengklaim bahwa Kementerian Keuangan telah melanggar hukum federal dengan memberikan akses kepada bos Tesla dan program Department of Government Efficiency terhadap informasi pribadi dan finansial sensitif.
AFL-CIO menuduh adanya pengungkapan data yang tidak sah dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Keuangan AS kepada sistem D.O.G.E Elon Musk. Mereka menyebutkan bahwa skala intrusi terhadap privasi individu sangat besar.
“Orang-orang yang harus membagikan informasi dengan pemerintah federal seharusnya tidak dipaksa untuk memberikan informasi dengan Elon Musk atau D.O.G.E,” sebagaimana tercantum pada gugatan AFL-CIO.
Gugatan ini semakin memperburuk isu yang berawal dari janji Presiden Donald Trump untuk memangkas anggaran federal. Trump memercayakan Musk untuk memimpin upaya tersebut dengan diluncurkannya Department of Government Efficiency.
Penyalahgunaan Sistem D.O.G.E Elon Musk
Kekhawatiran atas upaya akses yang dilakukan oleh individu terkait sistem D.O.G.E Elon Musk mulai memanas setelah Senator Ron Wyden dari Komite Keuangan Senat AS mengungkapkan kekhawatirannya pada 31 Januari 2025.
Dilansir dari laporan sebelumnya, Wyden menyoroti potensi penyalahgunaan sistem pembayaran Kementerian Keuangan AS yang menangani lebih dari US$6 triliun pembayaran tahunan, termasuk program jaminan sosial dan kredit pajak.
Kongres AS Khawatir D.O.G.E Elon Musk Ancam Keamanan Nasional
Ia memperingatkan bahwa sistem Department of Government Efficiency sangat vital bagi perekonomian dan tidak boleh terganggu oleh campur tangan bermotif politik.
“Sistem ini tidak boleh gagal, dan setiap campur tangan bermotif politik berisiko menimbulkan kerusakan ekonomi yang serius,” ujar Wyden dalam surat kepada Menteri Keuangan Scott Bessent.
Wyden juga mengaitkan dugaan upaya akses ini dengan kebijakan pemerintahan Trump yang membekukan hibah dan pinjaman federal, yang berdampak pada berbagai program penting di AS.
Dampak Kekhawatiran Keamanan Nasional
Selain potensi penyalahgunaan sistem D.O.G.E Elon Musk, Wyden juga menyoroti ancaman terhadap keamanan nasional yang muncul akibat hubungan bisnis Musk dengan Tiongkok.
Musk, yang memiliki Tesla dengan pabrik besar di Shanghai, menerima berbagai kemudahan dari pemerintah Tiongkok. Hal ini menambah kekhawatiran atas potensi konflik kepentingan terkait akses yang diberikan kepada Musk terhadap data sensitif pemerintah AS.
Bagaimana Krisis Ekonomi Tiongkok Bisa Mengguncang Dunia Kripto
Senator AS tersebut menekankan bahwa memberikan akses kepada individu yang memiliki kepentingan bisnis besar di Tiongkok terhadap sistem pembayaran pemerintah AS bisa menjadi risiko keamanan yang tidak bisa diterima.
Topik ini semakin mendapat perhatian dari para politisi, termasuk pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer, dan Senator Elizabeth Warren, yang mengadakan konferensi pers pada 3 Februari 2025.
Schumer mengumumkan rencananya untuk mengajukan legislasi guna menghentikan campur tangan yang tidak sah terhadap sistem pembayaran Department of Government Efficiency yang dipimpin oleh Elon Musk.
“D.O.G.E bukan lembaga pemerintah yang sah. Itu tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan pengeluaran atau menghentikan program pemerintah,” tegas Schumer.
Elizabeth Warren juga mengungkapkan bahwa kini sistem pembayaran yang sangat vital bagi ekonomi AS tersebut dikontrol oleh satu pihak untuk kepentingan pribadi.
“Sistem ini kini berada di bawah kekuasaan Elon Musk. Ia memiliki kekuatan untuk menyedot semua informasi itu untuk kepentingan pribadinya,” kata Warren.
Isu terkait D.O.G.E Elon Musk semakin memperburuk kondisi pemerintah AS, yang sebelumnya sempat menerapkan kebijakan tarif baru sebelum akhirnya dicabut, dan berdampak pada seluruh sektor, termasuk pasar kripto. [dp]