Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina telah resmi menerima pengajuan House Bill No. 421 atau Strategic Bitcoin Reserve Act.
Rancangan undang-undang ini diajukan oleh Congressman Miguel Luis “Migz” Villafuerte, Ketua Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi DPR, dengan tujuan menjadikan Bitcoin sebagai bagian dari cadangan devisa nasional.
Dalam draf RUU, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) diwajibkan membeli 2.000 BTC per tahun selama lima tahun hingga total mencapai 10.000 BTC.
Seluruh aset tersebut akan ditempatkan di dalam cold storage yang tersebar secara geografis guna mengurangi risiko keamanan. Aturan ini juga menetapkan bahwa Bitcoin yang terkumpul tidak boleh dipindahtangankan atau dijual selama minimal 20 tahun, kecuali digunakan untuk melunasi utang pemerintah.
Setahun sebelum periode penguncian berakhir, BSP diwajibkan menyampaikan laporan resmi kepada Kongres untuk menentukan langkah selanjutnya, apakah memperpanjang masa simpan atau mulai melakukan pelepasan cadangan. Jika pelepasan dilakukan, batas maksimal penjualan ditetapkan sebesar 10 persen setiap dua tahun.
“Langkah ini dimaksudkan untuk mendiversifikasi cadangan negara dan melindungi ekonomi dari ketergantungan pada aset tradisional seperti emas dan dolar AS,” ujar Villafuerte dalam penjelasan tertulisnya.
Filipina Incar Status Pelopor Cadangan Bitcoin Regional
Latar belakang pengajuan RUU ini tidak terlepas dari posisi utang nasional Filipina yang terus meningkat. Villafuerte menilai Bitcoin dapat berfungsi sebagai “emas digital” yang mampu memperkuat stabilitas ekonomi jangka panjang, sekaligus melindungi cadangan negara dari gejolak global.
Jika disahkan, Filipina akan menjadi negara Asia pertama yang secara legislasi mengintegrasikan Bitcoin ke dalam cadangan devisa. Hal ini berpotensi menjadikan Filipina pionir di kawasan dalam memanfaatkan aset digital sebagai instrumen keuangan negara.
Model cadangan strategis Bitcoin ini juga sejalan dengan langkah sejumlah negara lain. El Salvador, misalnya, sudah lebih dulu mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender sekaligus menyimpan BTC dalam cadangan nasional.
Negara lain seperti Brazil, Swiss dan Polandia juga telah menunjukkan minat pada integrasi Bitcoin, sementara di AS dan Tiongkok terdapat inisiatif lokal terkait aset kripto ini.
Selain itu, periode penguncian selama 20 tahun dengan ketentuan pelepasan terbatas dinilai sebagai strategi untuk mencegah manipulasi jangka pendek. Dengan mekanisme tersebut, cadangan Bitcoin diposisikan sebagai aset strategis jangka panjang, bukan instrumen perdagangan spekulatif.
Proses Legislasi dan Respons Publik
RUU 421 saat ini masih dalam tahap pembahasan awal di DPR. Proses legislasi diperkirakan akan melibatkan kajian mendalam mengenai dampak fiskal, mekanisme penyimpanan, serta potensi risiko volatilitas harga Bitcoin.
Sejumlah pihak di sektor keuangan tradisional dan komunitas kripto domestik menyoroti rancangan ini sebagai langkah berani yang bisa memicu diskusi regional lebih luas tentang peran aset digital dalam perekonomian negara.
Strategi ini bukan sekadar uji coba, melainkan bentuk kebijakan serius untuk mengurangi ketergantungan Filipina pada cadangan berbasis dolar AS.
Meski demikian, pengesahan RUU ini akan sangat bergantung pada perdebatan di parlemen dan evaluasi risiko dari pihak eksekutif.
Jika mendapat persetujuan, Filipina diperkirakan akan memulai akumulasi cadangan Bitcoin pertamanya pada tahun fiskal mendatang, dengan pengawasan ketat dari BSP dan pemantauan reguler oleh Kongres.
Dengan latar belakang global yang semakin mengarah pada penerimaan aset digital, RUU ini bisa menjadi titik balik bagi kebijakan moneter Filipina.
Keputusan ini berpotensi tidak hanya memengaruhi stabilitas ekonomi domestik, tetapi juga citra Filipina di panggung internasional sebagai negara yang siap mengadopsi teknologi keuangan modern. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.