Rencana “Great Trust” yang melibatkan tokenisasi tanah Gaza memicu perdebatan tentang pembangunan pasca-perang. Proyek yang diduga melibatkan pebisnis Israel, Tony Blair Institute (TBI), dan Boston Consulting Group (BCG) ini menawarkan visi baru untuk Gaza, namun dengan usulan pemindahan setengah juta warga Palestina.
Rencana Ambisius di Balik “Great Trust“
Dilansir dari The Financial Times pada Minggu (06/07), “Great Trust” bertujuan mengubah Gaza menjadi pusat perdagangan dan industri maju. Rencana ini mencakup pendirian zona ekonomi khusus, pelabuhan laut dalam, dan jalan tol internasional.
Inisiatif ini diprakarsai oleh sekelompok pebisnis Israel yang berencana untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam mengelola tanah publik Gaza, menjadikannya aset yang dapat diperdagangkan melalui token digital.Â
Namun, di balik ambisi tersebut, terdapat rencana kontroversial yang melibatkan pemindahan warga Palestina. Mereka menawarkan insentif finansial sebesar US$9.000 per orang kepada warga Gaza untuk meninggalkan tanah mereka.
Inisiatif yang terinspirasi oleh ide Trump untuk menjadikan Gaza sebagai “Riviera of the Middle East” diperkenalkan melalui presentasi slide deck oleh para pebisnis tersebut. Rencana ini menuai kecaman karena dianggap sebagai bentuk pemindahan yang melanggar hak asasi manusia.
Kontroversi Terkait Peran Tony Blair Institute
Tony Blair Institute (TBI) akhirnya angkat bicara mengenai rumor yang beredar terkait keterlibatannya dalam proyek “Great Trust.” Dalam klarifikasinya, mereka dengan tegas membantah berperan dalam penyusunan slide deck tersebut.Â
“Cerita Anda jelas salah… TBI tidak terlibat dalam pembuatan slide deck ini, yang merupakan hasil kerja BCG, dan kami tidak memberikan kontribusi apa pun terhadap isinya,” ujar perwakilan TBI kepada Financial Times.
Namun, keterlibatan staf TBI dalam diskusi proyek ini menimbulkan keraguan. Pihak FT mengungkapkan adanya grup pesan yang terdiri dari 12 orang, termasuk dua staf TBI, konsultan BCG, dan juga pebisnis Israel.Â
Dalam grup tersebut, ditemukan dokumen internal TBI berjudul “Gaza Economic Blueprint,” yang membahas usulan masa depan Gaza. Meski mereka membantah terlibat dalam penyusunan rencana ini, keberadaan dokumen tersebut memperumit situasi.
TBI mengklaim bahwa mereka hanya berada dalam posisi mendengarkan selama diskusi, dan dokumen terkait tokenisasi tanah Gaza tersebut hanya salah satu dari banyak materi yang dipertimbangkan. Mereka juga menegaskan bahwa mereka tidak mendukung pemindahan massal warga Palestina.
Dampak Ekonomi dan Geopolitik dari “Great Trust“
Rencana pemindahan penduduk ini, meskipun dilihat sebagian pihak sebagai solusi untuk konflik Gaza, justru memperburuk ketegangan antara Israel, Palestina, dan komunitas internasional.Â
Proyek ini bertujuan mengubah Gaza menjadi pusat perdagangan dengan menggandeng perusahaan besar seperti Ikea, Tesla dan Amazon Web Services untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan.
Namun, proyek ini menimbulkan pertanyaan serius tentang hak asasi manusia dan masa depan warga Gaza, yang telah terperangkap dalam perang dan kemiskinan selama bertahun-tahun. Pemindahan paksa dianggap sebagai ancaman besar bagi mereka demi kepentingan ekonomi.
Proyek ini juga menarik perhatian pemerintah AS, yang sebelumnya mengusulkan konsep serupa, termasuk ide “Gaza Riviera” sebagai kawasan wisata. Rencana perumahan di pulau buatan di pesisir semakin memperburuk pandangan ini, karena dinilai lebih mengutamakan kepentingan investor daripada kesejahteraan warga Gaza.
Antara Teknologi, Ekonomi, dan Kemanusiaan
“Great Trust” lebih dari sekadar proyek; ini adalah pertemuan antara ambisi ekonomi, teknologi canggih, dan isu politik yang kompleks. Proyek ini berusaha menawarkan perspektif baru bagi Gaza, tetapi kontroversi pemindahan warga Palestina menyoroti tantangan etika yang besar.
Dengan dukungan dari berbagai pihak internasional, termasuk perusahaan konsultan besar seperti BCG, rencana ini berpotensi mengubah struktur politik dan sosial Gaza secara drastis. Namun, dampaknya bisa lebih besar dari sekadar pembangunan infrastruktur.
Ketegangan yang sudah lama ada di Gaza semakin diperburuk oleh proyek ini. Jika diterapkan, rencana ini bisa memperburuk ketidakstabilan, mengguncang keseimbangan sosial, dan memperparah konflik yang sudah berlarut-larut di wilayah tersebut. [dp]