Sumber anonim Quartz India mengungkapkan, Pemerintah India sedang mengulas kemungkinan penerbitan mata uang kripto resmi dari negara. Walaupun sekadar pilihan untuk dicoba, menurut sumber tersebut, pemerintah memang berencana mendorong lebih dalam penelitian tentang blockchain.
Sumber itu mengatakan, ulasan itu dibuat oleh sebuah panel khusus, yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan India dibawah Subhash Chandra Garg, Sekretaris Departemen Urusan Ekonomi. Selain itu tugas panel tersebut adalah membahas amandemen baru terhadap rancangan undang-undang tentang uang kripto.
“Salah satu proposal menyebutkan, kepemilikan kripto apapun tanpa persetujuan pemerintah akan dihukum,” jelas sumber itu.
Panel tersebut disusun pada Desember tahun lalu untuk membahas regulasi kripto di India. Laporan panel itu seharusnya diserahkan Juli lalu, tetapi belakangan digeser hingga akhir 2018.
Pada April, Reserve Bank of India (RBI) pertama kali mengumumkan pelarangan penyediaan jasa perbankan kepada pengguna uang kripto. Sehari setelahnya, RBI mengungkapkan rencananya menjajaki cara untuk penerbitan mata uang digital resmi milik negara. Walau ada niat dari pemerintah India untuk meluncurkan kriptonya sendiri, pelarangan tersebut tetap berlaku mulai Juli.
RBI menyusun panelnya sendiri untuk menjajaki kelayakan uang digital terbitan negara. Mahkamah Agung India menerima beragam petisi dari pelaku industri kripto yang melawan keputusan RBI tersebut. Petisi-petisi tersebut diperiksa paling lambat September.
Keputusan pelarangan kripto oleh RBI berdampak buruk bagi bisnis-bisnis kripto di India. Sebagai contoh, setahun yang lalu bursa-bursa kripto mendapatkan 300 ribu pelanggan baru setiap bulannya. Kini, angka tersebut turun drastis ke 1.500 hingga 3.000 pelanggan baru per bulan.
India bukan satu-satunya negara yang berniat menerbitkan uang kripto nasional. Venezuela adalah negara pertama di dunia yang meluncurkan kripto didukung negara. Adalah Petro, aset digital yang disebut disokong oleh minyak, emas, besi dan berlian, pertama kali diumumkan Presiden Nicolas Maduro pada Desember tahun lalu.
Namun, penyelidikan oleh Reuters mengklaim bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan Petro di Venezuela. Selain itu, Wired, majalah budaya Amerika, menyebut kripto nasional Venezuela sekadar “akrobat.”
Iran dan Tiongkok juga mempertimbangkan penerbitan uang digital resmi negaranya. Menteri Teknologi Informasi dan Komunikasi Iran menyampaikan ide tersebut pada Februari, sekaligus menekankan pelarangan Iran terhadap kripto tidak berlaku untuk kripto terbitan negara. Sementara itu, pakar bank sentral Tiongkok mendesak pemerintahnya untuk meluncurkan stablecoin (uang kripto dengan nilai yang stabil) sendiri.
RBI berencana menyebut kripto nasional India dengan nama Lakshmi, dewi kemakmuran menurut agama Hindu. Wakil Gubernur RBI BP Kanungo berkata dalam sebuah konferensi di bulan April, “Kripto ini merupakan tambahan selain uang fiat yang sudah ada. Uang kripto juga berpotensi mengurangi biaya pencetakan uang kertas.” [ed]
