Dana Moneter International (IMF) merisaukan keputusan El Salvador yang menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi alias legal tender. IMF juga terkenal merugikan sejumlah negara kecil terkait pinjaman berbunga besar.
IMF, melalui juru bicaranya, Gerry Rice mengatakan pada Kamis bahwa pihaknya risau terhadap ekonomi dan hukum setelah El Salvador menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah.
El Salvador kini menjadi negara pertama di dunia yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran, setelah parlemen negara Amerika Tengah itu mensahkan undang-undangnya.
Itulah ujung dari suksesnya “kampanye” sang presiden, Nayib Bukele di ajang internasional “Bitcoin Miami 2021” lalu.
Patut dicatat, bahwa parlemen dikuasai oleh Partai Nuevas Ideas, yang didirikan oleh Bukele.
Bukele yakin, dengan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, setara dolar AS, akan banyak membantu warga El Salvador yang bekerja di luar negeri untuk mengirimkan uang ke sanak saudara dengan biaya yang murah tanpa melalui layanan perbankan atau sejenis.
Lewat undang-undang itu pula, setiap gerai di negeri itu diwajibkan menerakan harga produk dan jasa menggunakan satuan Bitcoin dengan patokan nilai dengan dolar AS.
Perlu Kajian Cermat
“Adopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah menimbulkan sejumlah masalah ekonomi makro, keuangan dan hukum yang memerlukan kajian yang sangat cermat,” kata Rice.
Ia mengatakan IMF terus mengikuti perkembangan lebih lanjut dan akan berbicara dengan presiden Bukele.
Baru saja Bukele merespons pernyataan IMF itu. Dilansir dari Reuters, ia mengatakan bahwa kebijakan Bitcoin itu tidak akan mengubah kebijakan makro ekonomi negaranya.
Dia pun mengakui akan berbincang serius dengan pihak IMF.
El Salvador sendiri dalam proses mendapatkan program pinjaman dari IMF senilai hampir US$1 milyar demi penanganan masalah sosial di negeri itu.
Bahkan pada awal Mei 2021, USAID berkeinginan menarik program bantuan sosial mereka, karena Bukele dianggap melanggar hukum terkait pemecatan sejumlah hakim dan jaksa.
Kepada media Bukele kala itu menilai langkah pemecatan itu sesuai hukum yang berlaku dan menjadi kebijakan dalam negerinya.
Menjadikan Bitcoin sebagai legal tender, artinya uang elektronik itu berstatus sama dengan dolar AS.
Sejak tahun 2001, El Salvador mengakui dolar AS sebagai legal tender (mata uang resmi), sehingga bisa digunakan sebagai pembayaran barang dan jasa.
Mengkomodir Tambang Bitcoin
Bukele melalui Twitter juga bersemangat menawarkan listrik yang murah dan ramah lingkungan kepada para penambang Bitcoin di seluruh dunia.
Bukele seolah-olah membuka gerbang selebar-lebarnya bagi penambang Bitcoin asal Tiongkok yang hendak “minggat” akibat pelarangan besar-besaran di Negeri Tirai Bambu itu.
Ada Perusahaan Zap dan Blockstream
Belakangan diketahui, bahwa satu perusahaan, yakni Zap dan Blockstream membantu pemerintah mewujudkan itu.
Zap memiliki aplikasi Strike. Salah satu fitur di aplikasi itu melayani transaksi Bitcoin menggunakan fitur Lightning Network (LN).
Satu jenis LN dikebut oleh Blockstream yang didirikan oleh Adam Back, yang karyanya tentang “Hash Cash” menjadi bagian terpenting di karya agung Satoshi Nakamoto.
LN memang memungkinkan menekan biaya transaksi Bitcoin menjadi lebih murah dan cepat, karena transaksi tidak dicatatkan langsung ke blockchain Bitcoin.
Hanya saja, dengan kemampuan LN saat ini belum memungkinkan menampung nominal transaksi yang besar.
IMF dan Negara Kecil
IMF sendiri sebagai lembaga internasional bukannya tanpa cacat. Lihatlah Indonesia pada tahun 1996, setelah menerima nasihat dan dana bantuan dari IMF, justru terpuruk.
Ekonomi jadi carut marut dan nilai tukar rupiah terhadap dolar melambung.
Saurlin Siagian Pendiri Hutan Rakyat Instute (HARI) di Medan mengatakan, intervensi IMF pada dasarnya seperti lingkaran setan.
“Yang paling diuntungkan dari perputaran uang oleh IMF adalah negara maju pemberi modal paling besar. IMF harus memutar uang itu ke negara-negara miskin dengan bunga yang tinggi. Berhenti meminjamkan uang adalah kerugian,” kata Saurlin melalui WhatsApp kepada Redaksi Blockchainmedia.id, Jumat (11/6/2021).
“Nah, IMF harus memutar uang itu ke negara-negara miskin dengan bunga yang tinggi,” imbuh Saurlin. [vins]