Dana Moneter Internasional (IMF) dan G20 telah merampungkan roadmap lengkap untuk menekan efek negatif crypto.
Kantor berita Reuters melaporkan, IMF dan G20 menetapkan rencana untuk mengkoordinasikan langkah-langkah yang menghentikan crypto sebagai ancaman stabilitas makro ekonomi dan keuangan.
Risiko seperti itu diperparah oleh ketidakpatuhan terhadap hukum yang ada dalam beberapa kasus terkait crypto, demikian disampaikan oleh Dewan Stabilitas Keuangan G20, lembaga pengawas risiko G20, dan IMF dalam sebuah makalah.
“Pengadopsian luas kriptoaset dapat mengancam efektivitas kebijakan moneter, menghindari tindakan pengaturan aliran modal, memperburuk risiko fiskal, mengalihkan sumber daya yang tersedia untuk pembiayaan ekonomi nyata, dan mengancam stabilitas keuangan global,” demikian dikutip dari makalah tersebut.
Meskipun industri crypto telah mengklaim berbagai manfaat, seperti pembayaran lintas batas yang lebih murah dan cepat serta peningkatan inklusi keuangan, keuntungan-keuntungan ini belum sepenuhnya terwujud, menurut dokumen tersebut.
Salah satu aspek yang mencolok dari rencana kerja adalah pembentukan jadwal waktu yang jelas untuk implementasi rekomendasi terbaru untuk regulasi crypto baik dari FSB maupun International Organization of Securities Commissions (IOSCO).
Ini menandakan pergeseran besar dalam sentimen regulasi, yang sebelumnya relatif lunak terhadap sektor crypto.
Perubahan sikap ini sebagian dipicu oleh runtuhnya bursa crypto FTX pada November lalu, yang mengguncang pasar dan meninggalkan investor dengan kerugian besar.
Dokumen bersama ini berargumen bahwa respons kebijakan dan regulasi yang komprehensif adalah suatu keharusan untuk mengatasi risiko stabilitas makroekonomi dan keuangan yang terkait dengan aset crypto.
Dokumen ini diharapkan akan disampaikan kepada pemimpin G20 dalam pertemuan puncak yang akan datang di New Delhi pada akhir bulan ini.
Sementara Uni Eropa telah menyetujui kumpulan peraturan pertama di dunia untuk aset crypto, lanskap regulasi tetap bervariasi di bagian lain dunia.
Dokumen tersebut menekankan perlunya pendekatan yang seragam terhadap sektor tanpa batas ini, di mana penipuan dan manipulasi masih marak.
Salah satu aspek tambahan yang ditekankan dalam dokumen ini adalah pentingnya pemerintah menghindari defisit besar yang dapat menyebabkan inflasi, yang mungkin mendorong individu untuk mencari alternatif seperti cryptocurrency.
Selain itu, dokumen tersebut menyarankan bahwa perlakuan pajak terhadap aset crypto harus dijelaskan, dan hukum yang ada harus disesuaikan untuk mengatasi sektor crypto yang terus berkembang.
G20 Memulai Diskusi Kerangka Kerja Global Aset Crypto
Dalam pengembangan terkait, India, yang saat ini memegang kepresidenan G20, telah memulai diskusi tentang kerangka kerja global untuk mengatur aset crypto.
Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, menekankan perlunya kerjasama internasional dalam mengatur cryptocurrency, mengakui bahwa regulasi yang efektif hanya dapat dicapai melalui kerjasama semua negara.
Pertemuan puncak G20 yang akan datang di New Delhi akan menjadi momen penting untuk diskusi lebih lanjut dan tindakan potensial untuk mengatur industri crypto secara internasional. [ab]
