Tobias Adrian, Penasihat Finansial dan Direktur Departemen Pasar Modal dan Moneter IMF, berkata IMF mulai memerhatikan India dan mengidentifikasi regulasi kripto sebagai isu prioritas dalam jangka menengah bagi negara tersebut.
Seiring kripto menjadi kian populer dan meluas sebagai alternatif bagi bentuk pembayaran tradisional, pemerintah dan organisasi di seluruh dunia berusaha menerapkan kendali ketat atas bentuk aset baru tersebut. Salah satunya adalah IMF.
Finbold melaporkan, pada acara pertemuan tahunan IMF, Adrian berkata pandangan IMF terhadap India termasuk positif secara keseluruhan.
Ia menjelaskan, “Saya pikir ada banyak peluang dan pertumbuhan dalam ekonomi India yang mulai bergairah. Ada pemulihan dan minat tinggi terhadap peluang pertumbuhan dan perkembangan baru.”
Soal agenda IMF bagi India, Adrian menekankan regulasi kripto adalah prioritas tinggi ketika terkait isu struktural jangka menengah yang harus diselesaikan oleh India dalam waktu dekat.
Menurut Adrian, hal tersebut sedang dilaksanakan secara global.
“Di dalam dewan stabilitas keuangan, kami mencoba membuat standar global bagi regulasi aset kripto. Saya pikir hal itu penting untuk diadopsi oleh India,” kata Adrian.
Ia menambahkan, India telah mengubah pajak terhadap aset kripto belum lama ini dan mengenakan pajak 30 persen terhadap keuntungan penjualan kripto. Menurutnya, kebijakan itu adalah langkah yang bagus.
Sementara itu, Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman mendesak kesepakatan terkait penanganan kripto. Ia menyoroti potensi penyalahgunaan uang digital bagi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
“Regulasi memakai teknologi adalah satu-satunya solusi. Regulasi itu harus canggih dan tidak tertinggal teknologi serta harus berada di atasnya,” kata Sitharaman.
Menurutnya, tidak mungkin satu negara menyelesaikannya sendiri. Semua negara harus bekerjasama menangani regulasi bagi aset kripto.
Menjawab kekhawatiran Sitharaman, Direktur Manajemen IMF Kristalina Georgieva berkata pihaknya akan meningkatkan usaha terkait kripto di India.
IMF akan fokus kepada resiko keamanan siber, regulasi uang digital privat, dan interoperabilitas bagi uang digital bank sentral (CBDC).
Laporan terbaru dari IMF memberikan peringatan terhadap aset kripto. IMF menyebut, penggunaan kripto lebih tinggi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi dan pengendalian keuangan yang ketat.
Kendati demikian, IMF tidak setuju terhadap pelarangan kripto dan menginginkan regulasi lebih ketat. [ed]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.