Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, menyatakan bahwa negara-negara harus bersiap menghadapi perkembangan stablecoin, terlepas dari kesiapan masing-masing.
Berdasarkan laporan LegacyIas, pernyataan ini disampaikan dalam forum Kautilya Economic Conclave dan dipandang sebagai sinyal perubahan kebijakan dari sikap India yang sebelumnya cenderung berhati-hati terhadap aset kripto swasta.
“Negara-negara harus bersiap untuk terlibat dengan stablecoin, bahkan jika belum merasa siap,” ujar Sitharaman dalam sambutannya.
Ucapan tersebut menandai pergeseran sikap India yang selama ini mengedepankan pendekatan ketat dan penuh kewaspadaan dalam menghadapi teknologi finansial baru, termasuk stablecoin.
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya diskusi global mengenai regulasi stablecoin, terutama setelah sejumlah negara, termasuk AS, mulai merancang aturan yang lebih jelas untuk mendukung aset digital dengan jaminan cadangan fiat.
India, yang sebelumnya sempat mempertimbangkan pelarangan penuh terhadap kripto, kini membuka ruang untuk dialog baru mengenai keberadaan stablecoin dalam ekosistem keuangan domestik.
Kekhawatiran Risiko Sistemik
Meski mengirimkan sinyal keterbukaan, pemerintah India masih berhati-hati dalam melangkah.
India kemungkinan tidak akan menerapkan kerangka hukum komprehensif untuk aset kripto dalam waktu dekat. Sebagai gantinya, pemerintah mempertimbangkan pengawasan terbatas guna menghindari risiko sistemik yang dapat muncul jika stablecoin diadopsi terlalu luas.
Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi fragmentasi sistem pembayaran nasional. India telah mengembangkan UPI (Unified Payments Interface) sebagai sistem pembayaran digital yang dominan dan meluasnya penggunaan stablecoin berbasis dolar asing dikhawatirkan dapat mengurangi peran sistem domestik tersebut.
Selain itu, Reserve Bank of India (RBI) menyoroti ancaman terhadap kedaulatan moneter, karena adopsi stablecoin asing berpotensi memicu “dolarisasi” terselubung yang melemahkan kontrol kebijakan moneter nasional.
Risiko lain yang turut dipertimbangkan adalah kesulitan regulator dalam mengawasi likuiditas, transparansi cadangan, serta interaksi stablecoin dengan lembaga keuangan tradisional.
Pemerintah menilai bahwa regulasi penuh dapat memberikan legitimasi berlebihan kepada stablecoin, yang justru berpotensi memperluas ketergantungan pasar pada aset tersebut.
Posisi CBDC dan Arah Kebijakan
Di sisi lain, India telah meluncurkan uji coba mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam bentuk digital rupee. Pemerintah berupaya memastikan bahwa kehadiran stablecoin tidak akan melemahkan peran CBDC, melainkan berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem pembayaran.
Dengan demikian, keterbukaan terhadap stablecoin harus diimbangi dengan kerangka pengawasan yang kuat agar tidak mengganggu stabilitas finansial.
Sejauh ini, India masih menahan diri untuk tidak mengadopsi regulasi penuh seperti yang dilakukan beberapa negara lain. Namun, pernyataan Sitharaman menjadi tanda bahwa pemerintah tidak ingin ketinggalan dalam mengikuti perkembangan global.
Dokumen pemerintah bahkan menegaskan bahwa India akan mengamati secara cermat regulasi stablecoin di AS, mengingat dampaknya dapat memengaruhi pasar internasional, termasuk di Asia Selatan.
Para analis menilai bahwa India mungkin akan memperkenalkan model supervisi terbatas, dengan syarat-syarat tertentu seperti cadangan yang diaudit secara transparan, batasan penggunaan, serta kolaborasi dengan bank yang diawasi regulator.
Model ini dipandang sebagai jalan tengah antara menjaga stabilitas sistem keuangan dan membuka ruang bagi inovasi finansial.
Dengan langkah tersebut, India berupaya menyeimbangkan kepentingan domestik dan tekanan global. Di satu sisi, pemerintah ingin melindungi kedaulatan moneter dan integritas sistem pembayaran.
Di sisi lain, India juga tidak dapat mengabaikan pertumbuhan ekosistem stablecoin yang semakin luas dan potensinya dalam perdagangan internasional.
Pernyataan terbaru ini menegaskan bahwa meskipun penuh kehati-hatian, India mulai menyiapkan langkah untuk beradaptasi dengan perkembangan stablecoin. Sikap tersebut menunjukkan upaya negara dalam mencari keseimbangan antara inovasi teknologi finansial dan perlindungan terhadap stabilitas ekonomi nasional. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.