Pemerintah Inggris menargetkan penyelesaian regulasi stablecoin secara menyeluruh pada akhir 2026 untuk menyelaraskan kebijakan dengan standar AS.
Berdasarkan laporan Bloomberg, langkah ini dipimpin oleh Bank of England (BoE) dan Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) sebagai bagian dari upaya menjadikan Inggris pusat keuangan digital global yang aman dan kompetitif.
Konsultasi publik atas rancangan regulasi dijadwalkan dimulai pada 10 November 2025 guna mengumpulkan masukan dari pelaku industri dan lembaga keuangan.
BoE menyatakan bahwa rancangan kebijakan ini akan mengatur mekanisme penerbitan dan pengawasan stablecoin, termasuk persyaratan cadangan aset, hak penebusan, serta batasan kepemilikan individu.
Dalam rencana tersebut, setiap penerbit stablecoin wajib memegang cadangan berupa aset yang sangat likuid dan aman, mayoritas dalam bentuk obligasi pemerintah jangka pendek dengan jatuh tempo di bawah tiga bulan.
Kebijakan ini mengikuti pendekatan yang sedang dikembangkan di AS untuk memperkuat kepercayaan pasar terhadap aset digital yang stabil nilainya.
Batasan Kepemilikan Stablecoin dan Pengawasan Ketat
Salah satu poin yang paling disorot dalam rancangan tersebut adalah rencana pembatasan kepemilikan stablecoin bagi masyarakat umum dan perusahaan.
Inggris mempertimbangkan batas maksimum kepemilikan stablecoin antara £10.000 hingga £20.000 guna menghindari potensi risiko sistemik akibat penarikan dana besar-besaran dalam waktu singkat. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menjaga likuiditas dan kestabilan sistem pembayaran nasional.
Namun, pihak bank sentral menegaskan bahwa batasan tersebut bersifat sementara dan dapat dicabut setelah sistem keuangan dinilai cukup kuat menghadapi risiko volatilitas aset digital.
“Kami akan mempertahankan kebijakan ini selama dianggap perlu untuk menjaga stabilitas keuangan, dan akan meninjau ulang ketika risikonya berkurang,” ujar salah satu pejabat BoE.
Selain itu, BoE dan FCA akan berbagi tanggung jawab pengawasan. Bank sentral akan mengawasi penerbit stablecoin yang dikategorikan sebagai sistemik karena berpotensi memengaruhi sistem pembayaran nasional, sementara FCA akan bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan perlindungan konsumen.
Transparansi dan Sinkronisasi Global
Rancangan regulasi juga menekankan aspek transparansi dan hak pengguna. Penerbit stablecoin diwajibkan memberikan hak penebusan 1:1 terhadap mata uang dasar tanpa biaya tambahan yang berlebihan.
Selain itu, mereka harus secara rutin mempublikasikan laporan cadangan untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Langkah Inggris ini dinilai sebagai bagian dari strategi lebih luas untuk menyamakan arah kebijakan dengan AS dan Uni Eropa.
Dengan sinkronisasi tersebut, regulator berharap dapat mencegah arbitrase hukum dan menciptakan standar global yang lebih konsisten bagi industri aset digital.
Pengamat menilai kebijakan ini juga akan menarik lebih banyak perusahaan Web3, lembaga keuangan, dan startup blockchain untuk beroperasi di Inggris.
Meskipun target implementasi ditetapkan pada 2026, sejumlah analis memperingatkan bahwa proses legislasi dan adaptasi teknis bisa memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan, terutama bila terjadi perubahan politik domestik.
Namun, pemerintah Inggris optimistis bahwa arah kebijakan ini akan memberikan kejelasan hukum sekaligus memperkuat posisi negara tersebut dalam persaingan global sektor keuangan digital.
Dengan regulasi yang lebih jelas, Inggris berharap dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi sekaligus memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan tetap terjaga.
Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, kerangka regulasi stablecoin versi Inggris berpotensi menjadi salah satu yang paling komprehensif dan berpengaruh di dunia. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
