Pemerintah Inggris tengah menyiapkan kerangka baru untuk menata industri kripto melalui pendekatan regulasi yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.
Berdasarkan laporan The Guardian, langkah ini dipimpin oleh Kementerian Keuangan Inggris, dengan target penerapan penuh secara bertahap hingga tahun 2027.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian bagi pelaku industri aset digital yang beroperasi di Inggris, seiring meningkatnya peran kripto dalam aktivitas keuangan global.
Langkah ini diambil di tengah pertumbuhan pesat industri kripto yang mencakup perdagangan aset digital, layanan kustodi, hingga pengembangan teknologi berbasis blockchain.
Pemerintah Inggris menilai bahwa tanpa kerangka yang jelas, perkembangan industri tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan maupun masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mulai merumuskan arah kebijakan yang menempatkan kripto sebagai bagian dari sistem keuangan yang lebih luas.
Menteri Keuangan Inggris, Rachel Reeves, menegaskan bahwa pendekatan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menghadapi transformasi digital di sektor keuangan.
“Membawa kripto ke dalam lingkup regulasi adalah langkah penting dalam mengamankan posisi Inggris sebagai pusat keuangan terkemuka dunia di era digital,” ujar Reeves.
Pemerintah menilai bahwa kejelasan arah kebijakan menjadi kunci agar inovasi dapat berkembang sejalan dengan stabilitas sistem keuangan.
Melalui kerangka baru ini, Inggris ingin memastikan bahwa industri kripto dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kepercayaan publik dan reputasi pasar keuangannya.
Arah Penataan Industri Kripto Nasional
Kerangka yang tengah disusun pemerintah bertujuan memasukkan aktivitas kripto ke dalam sistem pengawasan keuangan nasional yang sudah ada.
Pendekatan regulasi ini dirancang agar sejalan dengan standar yang selama ini diterapkan pada produk keuangan arus utama, sehingga pelaku usaha memiliki panduan operasional yang jelas dan dapat diprediksi.
Selama beberapa tahun terakhir, industri kripto di Inggris berkembang dengan cepat, namun sering kali berada di wilayah kebijakan yang belum sepenuhnya terdefinisi.
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan perusahaan dalam menyusun rencana bisnis jangka panjang, sekaligus menimbulkan risiko bagi pengguna. Pemerintah berharap kerangka baru ini dapat mengatasi tantangan tersebut dengan menciptakan struktur yang lebih tertib dan konsisten.
Menurut pemerintah, penataan ini bukan dimaksudkan untuk menekan inovasi, melainkan untuk menyediakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan industri. Dengan adanya regulasi yang jelas, perusahaan kripto diharapkan dapat beroperasi dengan kepastian yang lebih tinggi, sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap layanan berbasis aset digital.
Langkah ini juga mencerminkan perubahan sikap pemerintah Inggris terhadap kripto. Jika sebelumnya aset digital kerap dipandang sebagai sektor eksperimental, kini kripto diposisikan sebagai bagian dari ekosistem keuangan yang memiliki peran jangka panjang dalam perekonomian nasional.
Fokus Daya Saing dan Kepastian Usaha
Selain menjaga stabilitas sistem keuangan, kebijakan ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing Inggris di tingkat global.
Pemerintah ingin memastikan bahwa Inggris tetap menjadi destinasi utama bagi perusahaan aset digital yang mencari kepastian hukum dan lingkungan usaha yang kondusif. Kepastian regulasi dinilai menjadi faktor penting dalam menarik investasi dan mendorong ekspansi bisnis.
Menteri untuk kota London, Lucy Rigby, menyatakan bahwa pemerintah ingin menjadikan Inggris sebagai pilihan utama bagi perusahaan kripto global.
“Kami ingin Inggris berada di urutan teratas bagi perusahaan aset kripto yang ingin berkembang dan peraturan baru ini akan memberikan perusahaan kejelasan dan konsistensi yang mereka butuhkan untuk merencanakan jangka panjang,” ujar Rigby.
Pemerintah meyakini bahwa kerangka regulasi yang konsisten akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategis, mulai dari investasi hingga pengembangan produk. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan memperoleh rasa aman yang lebih besar ketika menggunakan layanan berbasis kripto.
Proses penyusunan kerangka ini akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk otoritas keuangan dan pelaku industri.
Pemerintah menargetkan seluruh sistem penataan industri kripto tersebut dapat beroperasi penuh pada 2027, seiring dengan kesiapan infrastruktur dan perangkat kebijakan pendukung.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
