Presiden Biden menerbitkan perintah eksekutif terhadap pengaturan aset kripto di Amerika Serikat. Dilansir dari situs perusahaan analisa blockchain Chainalysis, berikut adalah inti dari perintah eksekutif tersebut.
Pertama, memperluas posisi AS sebagai pemimpin global di industri aset digital.
Presiden Biden mengakui AS merupakan pemimpin global dalam hal pengembangan dan adopsi aset digital. AS ingin berusaha memperluas posisi tersebut dan mewujudkan manfaat teknologi aset digital dengan menerapkan beragam kebijakan.
Kebijakan tersebut mencakup membuka akses terhadap layanan keuangan aman dan murah, mengurangi biaya pembayaran dan transfer domestik serta antar negara, dan mendorong inovasi bertanggungjawab serta memodernisasi pembayaran.
Kedua, menjamin kestabilan finansial, mencegah aktivitas ilegal dan menjaga keamanan nasional.
Perintah eksekutif Biden menghimbau Menteri Keuangan untuk memanggil Dewan Pengawas Kestabilan Finansial (FSOC) dan menulis laporan dalam waktu 210 hari mendatang.
Laporan tersebut menjelaskan resiko kestabilan finansial dan celah regulasi yang berada di sektor aset digital. Laporan ini juga diharapkan memberikan rekomendasi solusi terhadap resiko tersebut.
Bocor Dokumen: Presiden AS Dukung Penuh Kripto, Ini Kali Pertama
Soal aktivitas ilegal dan keamanan nasional, Biden meminta Menteri Keuangan bersama dengan lembaga pemerintah lain mengembangkan rencana terpadu demi mengurangi kegiatan ilegal dan resiko keamanan nasional terkait aset digital.
Ketiga, memimpin riset dan pengembangan uang digital bank sentral (CBDC).
“Pemerintah saya mengutamakan usaha riset dan pengembangan bagi rancangan dan opsi penerapan CBDC AS,” jelas Presiden Biden.
Ia menambahkan, usaha tersebut sebaiknya mencakup pengkajian manfaat dan resiko bagi konsumen, investor dan bisnis.
Pengkajian itu juga meliputi resiko sistemik bagi kestabilan keuangan, sistem pembayaran, keamanan nasional, penegakan hak asasi manusia, inklusi finansial serta tindakan untuk meluncurkan CBDC AS bila hal tersebut mendukung kepentingan negara.
Chainalysis melihat perintah eksekutif itu memiliki pendekatan seimbang terhadap peluang serta resiko teknologi digital yang menghambat adopsi. Peran pemerintah penting untuk mencegah kegiatan ilegal dan menjaga keamanan nasional.
Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dapat memberikan jalan yang jelas bagi inovator aset digital sehingga dapat melahirkan produk dan layanan inovasi finansial yang dinikmati semua warga AS. [ed]