Pemerintah Thailand resmi meluncurkan skema TouristDigiPay pada pertengahan Agustus 2025 untuk memfasilitasi wisatawan asing sementara dalam melakukan pembayaran menggunakan baht Thailand hasil konversi aset kripto.
Berdasarkan laporan The Nation Thailand, program ini merupakan bagian dari regulatory sandbox yang dijalankan bersama Bank of Thailand (BOT) dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) negara tersebut.
Peluncuran disampaikan melalui konferensi pers yang dipimpin Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, Pichai Chunhavajira, didampingi pejabat dari Kementerian Keuangan, SEC, Anti-Money Laundering Office (AMLO), serta Kementerian Pariwisata dan Olahraga.
TouristDigiPay dirancang untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan dalam bertransaksi sekaligus memperkuat pemulihan sektor pariwisata nasional.
Skema ini memungkinkan turis mengonversi kripto mereka menjadi baht melalui penyedia aset digital yang terdaftar di SEC, kemudian menyimpannya dalam dompet elektronik khusus. Pembayaran dilakukan menggunakan QR code, sistem yang telah umum digunakan di Thailand.
“Layanan ini akan memudahkan pembayaran kode QR, terutama bagi wisatawan dari negara-negara yang belum memiliki perjanjian pembayaran QR lintas batas,” ujar Direktur Senior di Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran dan Teknologi Keuangan BOT, Naphongthawat Phothikit.
Regulasi Thailand Pastikan Kripto Hanya Jadi Baht Digital
Dalam praktiknya, wisatawan asing yang ingin menggunakan TouristDigiPay wajib membuka akun dengan dua pihak, yaitu perusahaan aset digital di bawah pengawasan SEC serta penyedia e-money yang diawasi BOT.
Proses ini harus memenuhi standar KYC (Know Your Customer), CDD (Customer Due Diligence) dan aturan pencegahan pencucian uang (AML) sesuai pedoman AMLO.
Aset kripto tidak dapat digunakan langsung untuk membayar. Seluruh saldo dikonversi menjadi baht sebelum transaksi dilakukan. Dana tersebut disimpan dalam Tourist Wallet, sebuah dompet elektronik khusus yang terhubung dengan sistem pembayaran QR nasional.
Wisatawan dapat menggunakan saldo tersebut di berbagai merchant yang menerima QR code. Dalam rencana jangka panjang, otoritas juga membuka peluang integrasi dengan kartu debit maupun kredit asing agar akses pembayaran semakin luas.
Untuk menjaga stabilitas sistem, ditetapkan batas pengeluaran bulanan. Wisatawan hanya dapat membelanjakan hingga 500.000 baht per bulan di merchant besar dengan terminal kartu, sementara di merchant kecil batas maksimal ditetapkan 50.000 baht.
Transaksi di sektor yang dikategorikan berisiko tinggi terhadap pencucian uang, berdasarkan daftar AMLO, dilarang sepenuhnya.
Wisatawan juga tidak bisa menarik dana dalam bentuk tunai dari saldo top-up. Penarikan hanya diperbolehkan saat akun ditutup, dengan pengembalian dana dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dan menjaga transparansi arus dana.
Inovasi Pembayaran Digital Perkuat Pariwisata Thailand
Program TouristDigiPay dijalankan selama 18 bulan dalam kerangka regulatory sandbox, dengan kemungkinan perpanjangan jika terbukti efektif dan aman.
Menurut pemerintah, langkah ini bertujuan mempercepat pemulihan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian Thailand, sekaligus memperluas pemanfaatan teknologi keuangan digital.
Selain memberi kemudahan bagi wisatawan, program ini diharapkan dapat memperkuat reputasi Thailand sebagai pusat fintech yang progresif.
Otoritas menekankan bahwa sistem ini bukan bentuk legalisasi kripto sebagai alat pembayaran langsung, melainkan inovasi untuk mengonversi aset digital ke mata uang resmi negara dengan mekanisme pengawasan ketat.
Peluncuran TouristDigiPay juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mencari keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen.
Dengan kombinasi regulasi ketat dan kemudahan teknologi, Thailand berupaya memastikan bahwa kehadiran wisatawan asing dapat memberi manfaat ekonomi sekaligus menjaga integritas sistem keuangan domestik. [st]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.