Pusat Informasi dan Humas Wakil Presiden untuk bidang sains dan teknologi Iran menunjukkan minat di industri blockchain. Lembaga tersebut menganjurkan perbaikan terhadap infrastruktur teknologi blockchain dengan bantuan pemerintah dan sektor swasta, CryptoSlate melansir.
Langkah teranyar tersebut mengindikasikan Iran berniat bergabung dengan negara-negara lain yang sudah terlebih dulu terjun ke industri blockchain dan meraup manfaat dari teknologi itu.
Pada 16 Desember, Tehran Times melaporkan, Kepala Departemen Pengembangan Manajemen untuk Wakil Presiden Iran, Alireza Daliri, menekankan pentingnya penggunaan dan pengembangan pencatatan berdasarkan kriptografi yang kuat beserta manfaatnya. Daliri merupakan pendukung perusahaan berbasis teknologi dan pengembangan pasar modal serta penerapan perusahaan-perusahaan tersebut dengan tujuan akhir menumbuhkan ekonomi informasi.
Di situs resmi Daliri memberikan garis besar objektifnya, bahwa memberi dukungan keuangan bagi perusahaan berbasis informasi, menyumbang kepada evaluasi pengetahuan teknis serta membantu di bidang analisa resiko bagi produk-produk baru bisa membantu masuknya perusahaan berbasis informasi ke pasar modal.
Kendati kekhawatiran yang sering menyertai teknologi baru, Daliri berpendapat potensi manfaat teknologi blockchain melampaui resikonya. Contohnya, teknologi tersebut bisa digunakan untuk memangkas ketidakefisienan birokrasi dalam lembaga pemerintah.
Daliri juga menunjukkan minat bekerjasama dengan pemerintah lain. “Iran sebaiknya berkoordinasi dengan negara lain di dunia dalam bidang teknologi baru, dengan penekanan di kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi aktivitas sektor swasta,” jelas Daliri.
Laporan Tehran Times menyoroti negara lain yang telah melangkah lebih maju perihal adopsi dan pengembangan blockchain. Salah satu contoh khususnya yaitu forum blockchain Uni Eropa yang menekankan pentingnya pengembangan dan penerapan mata uang nasional versi digital serta sifat inheren keamanan blockchain. Kendati kripto terbitan pemerintah adalah persoalan lain, minat di bidang penggunaan blockchain adalah langkah maju menuju adopsi mainstream.
Pada Agustus, Forbes melaporkan rezim Iran mengumumkan rencana untuk menerbitkan kripto nasional demi mengakali sanksi AS yang diterapkan oleh administrasi Trump awal tahun ini.
Hal tersebut kontras dengan manfaat yang disebut Daliri. Sebab, bila benar Iran berniat menghindari sanksi AS dengan cara memanfaatkan sifat desentralisasi blockchain, maka hal tersebut bertentangan dengan idealisme libertarian dan anti-sensor yang dipegang oleh komunitas kripto global. Langkah ini justru akan membuat banyak pihak skeptis soal niat Iran mengadopsi teknologi blockchain.
Pejabat Iran, seperti Venezuela, juga telah melarang pertukaran Bitcoin dan kripto lain demi mencegah adopsi mata uang internasional yang terdesentralisasi dengan tujuan memaksa warga memakai kripto terbitan pemerintah. Lagi-lagi, hal ini bertentangan dengan idealisme umum di balik blockchain.
Selain itu, kekhawatiran terhadap pelanggaran sanksi dan campur tangan pemerintah memiliki dampak. Beberapa pihak berpendapat bahwa bursa-bursa kripto mempertimbangkan kemungkinan penyitaan aset, sehingga mereka menghindari berbisnis di Iran.
Iran terus menolak ideologi Barat, sehingga memunculkan ketegangan dan konflik. Kendati demikian, penerapan teknologi blockchain bagi perbaikan sosial dan ekonomi bisa jadi merupakan langkah positif. [ed]