Iran Tutup 1100 Tambang Bitcoin Ilegal

Iran akhirnya menutup lebih dari 1000 tambang Bitcoin ilegal di negeri itu, karena kedapatan menggunakan listrik bersubsidi.

Pemerintah Iran melalui perusahaan listrik negara, Tavanir, telah menutup sekitar 1.100 tambang Bitcoin ilegal di negara itu.

Suksesnya Iran menutup begitu banyaknya tambang Bitcoin, setelah sejak Juli 2020 lalu mereka membuat sayembara, bahwa barang siapa yang memberitahu adanya kegiatan menambang Bitcoin yang tidak sah, maka berhak mendapatkan hadiah 100 juta real (Rp35 juta).

Mostafa Rajabi Mashhadi Wakil Kepala Tavanir mengatakan kepada Fars News Agency bahwa penambangan Bitcoin di Iran sangat dibatasi. Bagi yang menggunakan listrik bersubsidi adalah tindakan melanggar hukum, katanya.

Sejak medio tahun 2020 sejumlah penambang Bitcoin menyambut baik soal dibukanya kemudahan menambang Bitcoin di negeri itu. Tetapi kebanyakan mengeluh soal tarif listrik yang tidak murah. Akhirnya mereka beroperasi tanpa izin dan memutuskan menggunakan listrik bersubsidi.

Menurut Rajabi Mashhadi, beberapa penambang melakukan penambangan di wilayah pertanian yang sudah memiliki jalur listrik yang baik. Tapi, itu yang sekaligus menyulitkan aparat untuk mendeteksinya.

Sejak tahun 2019, Iran telah mengeluarkan sekitar 624 izin pertambangan Bitcoin. Tetapi banyak yang justru berhenti beroperasi.

Bulan lalu, Wakil Presiden Iran Eshaq Jahangiri Kouhshahi mengatakan bahwa semua penambang Bitcoin akan segera diminta untuk mendaftar ke pemerintah.

Daya tarik terbesar Iran adalah listriknya yang murah, menarik para penambang Bitcoin dari Ukraina dan Tiongkok.

Menurut data resmi, penambang Bitcoin di Iran hanya perlu membayar sekitar 4.800 real (Rp146) per kWh. Tetapi tarif naik empat kali lipat menjadi 19.300 real (Rp733) selama puncak musim panas, dari Juni hingga September. Biaya itu sedikit lebih besar daripada biaya listrik untuk menambang Bitcoin di Tiongkok.

Minat pemerintah Iran terhadap Bitcoin adalah motif politik dan ekonomi, karena ingin bebas finansial dari jangkauan sanksi ekonomi pemerintah AS yang berlebihan. [news.bitcoin.com/red]

Terkini

Warta Korporat

Terkait