Pemerintah Italia baru saja mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak keuntungan modal atas investasi Bitcoin dan aset kripto lainnya, dari 26 persen menjadi 42 persen.
Berdasarkan laporan Bloomberg Tax, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya besar untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai layanan publik yang penting.
Rencana tersebut tertuang dalam proposal anggaran tahun 2025 dan kini masih menunggu persetujuan dari parlemen. Jika disetujui, kebijakan ini berpotensi mengubah dinamika pasar kripto di Eropa, terutama bagi investor yang memanfaatkan keuntungan dari aset digital.
Dampak Kenaikan Pajak pada Investor Kripto di Italia
Langkah drastis ini disampaikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Italia, Maurizio Leo, dalam konferensi pers di Palazzo Chigi pada hari Rabu (16/10/2024).
Dalam pernyataannya, Leo mengungkapkan bahwa kebijakan baru ini menyasar keuntungan besar yang diperoleh investor dalam jumlah besar.
“Kenaikan pajak atas keuntungan dari Bitcoin [naik] menjadi 42 persen,” ujar Leo, seraya menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor digital yang sedang tumbuh pesat.
Dengan rencana ini, Italia akan menjadi salah satu negara dengan tarif pajak keuntungan modal kripto tertinggi di Eropa.
Kebijakan ini memicu kekhawatiran di kalangan investor, terutama mereka yang telah lama berinvestasi di aset digital dengan harapan memperoleh keuntungan besar. Sebelumnya, keuntungan dari perdagangan kripto di atas 2.000 euro dikenakan pajak sebesar 26 persen.
Reformasi Pajak yang Lebih Luas
Kenaikan pajak keuntungan kripto bukan satu-satunya perubahan dalam proposal anggaran Italia. Pemerintah juga merencanakan perubahan pada Pajak Layanan Digital (Digital Services Tax atau DST).
Pajak ini awalnya diterapkan pada perusahaan digital dengan pendapatan global minimal 750 juta euro dan pendapatan minimal 5,5 juta euro di Italia. Namun, dengan proposal baru ini, batas pendapatan tersebut akan dihapus, sehingga lebih banyak perusahaan digital yang akan terkena pajak.
Selain itu, pemerintah Italia juga berencana mengumpulkan dana sebesar 3,5 milyar euro dari pajak tambahan pada sektor perbankan dan asuransi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung layanan sosial dan membantu masyarakat yang rentan.
Dalam pernyataan publiknya, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, mengatakan bahwa tidak ada pajak baru yang dibebankan kepada masyarakat umum.
“Seperti yang kami janjikan, tidak ada pajak baru bagi warga,” ungkap Meloni.
Respons Pasar Kripto di Eropa
Rencana kenaikan pajak ini memberikan sinyal yang jelas bahwa pemerintah Italia ingin memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor kripto yang berkembang pesat.
Namun, langkah ini juga dapat berdampak negatif pada pasar kripto di Italia dan negara-negara Eropa lainnya.
Investor kripto besar atau whale, yang sebelumnya menganggap Italia sebagai salah satu pasar potensial di Eropa, kini mungkin akan berpikir dua kali sebelum terus berinvestasi di negara tersebut.
Beberapa analis memprediksi bahwa kenaikan pajak ini bisa mendorong sebagian investor untuk mengalihkan portofolio mereka ke negara-negara Eropa lainnya yang menawarkan tarif pajak lebih rendah.
Hal ini bisa melemahkan daya saing Italia dalam menarik investasi di sektor kripto. Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu reaksi dari komunitas kripto yang selama ini berharap ada dukungan lebih besar dari pemerintah terhadap inovasi digital.
Jika proposal ini disetujui oleh parlemen, kebijakan baru tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2025. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh investor individu, tetapi juga oleh startup dan perusahaan teknologi yang terlibat dalam ekosistem kripto di Italia.
Beberapa pengamat menilai bahwa regulasi yang terlalu ketat dapat membatasi pertumbuhan sektor ini di Italia.
Namun, di sisi lain, pemerintah Italia melihat bahwa regulasi ketat ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sektor digital berkontribusi secara adil terhadap anggaran negara.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil untuk mendanai layanan publik, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta membantu masyarakat yang paling membutuhkan. [st]