Laporan riset terbaru dari JPMorgan Chase & Co. menyebutkan bahwa CLARITY Act berpotensi menjadi katalis utama bagi pasar kripto pada paruh kedua 2026.
Bank investasi tersebut menilai, apabila CLARITY Act disahkan pada pertengahan tahun, dampaknya dapat mendorong gelombang baru adopsi institusional, mempercepat tokenisasi aset, serta memperkuat struktur pasar aset digital di AS.
Berdasarkan laporan The Block, JPMorgan menjelaskan bahwa kejelasan kerangka hukum melalui CLARITY Act dinilai mampu mengakhiri periode ketidakpastian yang selama ini membayangi industri kripto.
Menurut bank tersebut, kepastian aturan dapat mengubah sentimen pasar secara signifikan dan membuka ruang bagi arus modal institusional yang lebih besar pada semester kedua tahun ini.
JPMorgan menekankan bahwa CLARITY Act berpotensi menjadi faktor pendorong struktural, bukan sekadar sentimen jangka pendek.
“Undang-undang ini dapat menjadi katalis utama bagi fase pertumbuhan berikutnya di pasar kripto,” tulis analis JPMorgan dalam laporan tersebut.
CLARITY Act Buka Jalan Tokenisasi RWA
Dalam analisisnya, JPMorgan menyebut bahwa CLARITY Act dapat memberikan klasifikasi token yang lebih jelas, sehingga proyek baru memiliki jalur pendaftaran dan operasional yang lebih terdefinisi. Hal ini dinilai akan menurunkan hambatan masuk bagi inovator serta memberikan kepastian bagi investor besar.
Selain itu, aturan yang lebih rinci terkait peran perantara, termasuk bursa, kustodian dan penyedia layanan, diperkirakan memperkuat fondasi pasar. Dengan struktur yang lebih jelas, institusi keuangan tradisional disebut akan lebih nyaman untuk memperluas eksposur mereka terhadap aset digital.
JPMorgan juga menyoroti potensi percepatan tokenisasi aset dunia nyata (RWA). Tokenisasi obligasi, instrumen pasar uang, hingga deposito bertokenisasi dinilai dapat berkembang lebih cepat apabila CLARITY Act memberikan kepastian kerangka operasional.
Dalam konteks ini, produk berbasis blockchain berpeluang memperoleh legitimasi lebih luas di kalangan institusi.
Isu Stablecoin dan Dampak Pajak
Meski demikian, pembahasan CLARITY Act masih menyisakan sejumlah perdebatan, terutama terkait perlakuan imbal hasil stablecoin dan batasan konflik kepentingan. Isu ini menjadi salah satu titik diskusi utama antara pelaku industri kripto dan sektor perbankan tradisional.
Di sisi lain, JPMorgan menilai bahwa kejelasan terkait perlakuan pajak atas transaksi bernilai kecil dan aktivitas staking dapat menjadi faktor tambahan yang mendorong adopsi. Kepastian tersebut dinilai membantu investor dalam mengelola risiko kepatuhan dan perencanaan keuangan secara lebih terukur.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.
