Tonya Evans profesor di Penn State Dickinson Law, dalam artikelnya di Forbes mengatakan, Kamala Harris memberikan isyarat ingin lebih pro aset kripto demi merebut pemilih muda. Hal ini ditandai dengan penunjukan sejumlah penasihat baru. Siapa sajakah?
Pasar kripto cukup terkejut tatkala Donald Trump secara terang-terangan mengungkapkan dukungan penuhnya terhadap pasar kripto di Amerika Serikat dalam beberapa pidato kampanye pilpresnya, kendati itu mulai kentara sebelumnya, usai beredar kabar sejumlah perusahaan besar kripto memberikan donasi kepadanya. Ini memberikan sinyal kuat, bahwa Trump dikelilingi sejumlah bos-bos besar dunia kripto, siap melanggengkan kuasa presiden kepada Trump.
Pernyataannya pun sangat keras, di mana salah satunya adalah dia mengatakan jika ia terpilih sebagai presiden, maka Ketua SEC AS yang dikenal sangat keras terhadap industri kripto yang baru tumbuh akan langsung dipecat. Ini memberikan pesan yang tajam kepada Jo Biden-Kemala Harris bahwa sikap Donald Trump sangatlah berseberangan. Dan secara kebetulan pula, usai percobaan pembunuhan terhadap Trump gagal, harga Bitcoin dan sejumlah aset kripto lain justru naik. Ini memperkuat spekulasi bahwa pasar benar-benar mendukung Trump yang sangat pro-kripto.
Pesan terakhir yang menarik adalah dia menyarankan AS agar membeli Bitcoin secara rutin dan dijadikan cadangan devisa negara. Belakangan dari kubu Republik di Kongres muncul RUU terkait itu.
Donald Trump Usulkan Bitcoin untuk Atasi Utang Nasional AS, Menarik?
Di sisi lain, Kemala Harris yang ditunjuk Biden menggantikan dirinya sebagai kandidat presiden dari Demokrat justru di awal-awal mengirimkan tetap kritis terhadap kripto, selaras dengan kebijakan pemerintah. Dalam strategi komunikasi, khususnya untuk mendapatkan suara dari generasi muda, pesan ini mungkin dianggap menutup peluang kemenangan di sektor ini.
Namun sekarang ada perubahan besar dari kubu Kemala Harris, bahwa pihaknya ingin lebih pro aset kripto lewat penunjukan sejumlah penasihat baru. Hal itu disampaikan oleh Tonya Evans profesor di Penn State Dickinson Law, dalam artikelnya di Forbes, Rabu (15/8/2024).
“Kepercayaan diarahkan kepada aturan, bukan kepada penguasa, ini adalah prinsip dasar dalam dunia kripto. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan kekuasaan terpusat menjadi inti dari sistem keuangan peer-to-peer terdesentralisasi yang dibayangkan oleh Satoshi Nakamoto, si pencipta Bitcoin. Di bawah pemerintahan Biden, industri kripto menghadapi tindakan regulasi yang semakin agresif, yang kian memperdalam ketidakpercayaan di kalangan pemangku kepentingan. Meskipun banyak yang skeptis bahwa Kamala Harris, jika terpilih sebagai presiden, akan meneruskan sikap anti aset kripto Biden, penunjukan penasihat kampanye baru-baru ini oleh Kamala Harris mungkin menunjukkan sebaliknya,” tulis Tonya.
Tonya menjelaskan, Kamala Harris mulai memberi isyarat kemungkinan perubahan kebijakan dalam pidato-pidato kampanyenya, menekankan gaya kepemimpinannya sendiri, nada, dan visi yang ingin ia bawa ke Gedung Putih.
Harris berusaha menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berbeda dari Biden, dan salah satu cara yang paling jelas adalah dengan pemilihan penasihat utama yang memiliki hubungan positif atau netral terhadap industri kripto. Ini mengisyaratkan bahwa pendekatan yang lebih terbuka terhadap aset digital bukanlah hal yang mustahil dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Kamala Harris.
Salah satu tokoh kunci yang dipilih oleh Kamala Harris adalah Gene Sperling, yang merupakan mantan anggota dewan Ripple Labs. Sperling bergabung dengan Ripple pada Januari 2015 dan sejak itu menjadi pendukung potensial bagi kripto.
Latar belakang Sperling dalam kebijakan ekonomi, termasuk pengalamannya sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional di bawah pemerintahan Presiden Clinton dan Obama, menempatkannya sebagai figur penting dalam tim Kamala Harris.
“Pengalaman Sperling di Ripple menunjukkan dukungannya terhadap integrasi kripto yang bertanggung jawab, yang menekankan perlunya kejelasan regulasi dan inovasi fintech. Ini adalah langkah signifikan bagi Kamala Harris, yang tampaknya ingin menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya inovasi teknologi dalam era digital ini,” imbuhnya.
Tokoh lainnya adalah Brian Nelson sebagai salah satu penasihat ekonomi oleh Kamala Harris juga menarik perhatian. Nelson, yang baru-baru ini meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, kini menjabat sebagai Penasihat Ekonomi Senior di tim kebijakan Kamala Harris.
Pengalaman Nelson dalam regulasi kripto untuk mencegah penggunaannya dalam aktivitas ilegal memberikan sinyal kuat bahwa Kamala Harris mungkin akan mendorong pendekatan yang seimbang terhadap kripto.
“Pemahaman mendalam Nelson tentang regulasi keuangan, dikombinasikan dengan pekerjaannya sebelumnya dengan Kamala Harris selama masa jabatannya sebagai Jaksa Agung California, menunjukkan bahwa ia akan mendorong pendekatan yang mendorong inovasi sambil memastikan pengawasan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa Kamala Harris mungkin tidak hanya akan meninjau ulang kebijakan Biden, tetapi juga mungkin akan mendorong pendekatan yang lebih progresif terhadap regulasi kripto,” tambah Tonya.
Selain itu, Kamala Harris juga melibatkan David Plouffe dalam timnya sebagai Penasihat Senior untuk Strategi dan Negara Bagian. Plouffe, yang merupakan mantan penasihat senior Presiden Obama, memiliki keterlibatan dalam sektor kripto melalui perannya di Dewan Penasihat Global Binance dan sebagai penasihat strategis global untuk Alchemy Pay.
“Plouffe secara terbuka mendukung pembuatan regulasi yang disesuaikan yang melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi,” ungkap Tonya dalam artikel yang sama, menyoroti pentingnya sikap pro-kripto Plouffe dalam membentuk kebijakan Kamala Harris di masa depan. Kamala Harris tampaknya ingin mengirimkan pesan bahwa ia tidak takut untuk mendukung teknologi baru, asalkan teknologi tersebut diatur dengan cara yang melindungi kepentingan publik.
Seiring semakin pentingnya kripto dalam pemilu mendatang, Kamala Harris memiliki peluang untuk menarik demografi pemilih swing yang krusial dengan mengisyaratkan pendekatan yang seimbang dan inklusif terhadap aset digital.
Pergeseran dari sikap anti aset kripto pemerintahan Biden dapat membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi kelas menengah dan komunitas yang secara historis terpinggirkan.
“Dengan mengadopsi sikap pro aset kripto, Kamala Harris dapat mendemokratisasi akses ke layanan keuangan, mendorong inovasi, dan menciptakan peluang kerja baru yang konsisten dengan janji kampanyenya untuk memberdayakan kelas menengah secara ekonomi,” sebutnya.
Tonya pun mencatat, bahwa Seiring berjalannya kampanye, pilihan penasihat yang dilakukan oleh Kamala Harris akan menjadi indikator penting tentang bagaimana ia mungkin mendekati isu-isu krusial seperti kripto. Namun, kehadiran penasihat dengan hubungan positif terhadap industri kripto dalam tim Kamala Harris harus memberikan optimisme yang hati-hati bagi para pemilih pro aset kripto yang berpikiran terbuka.
“Keputusan awal ini menunjukkan bahwa Kamala Harris mungkin sedang memposisikan dirinya untuk merangkul inovasi sambil menyeimbangkan pengawasan regulasi, yang berpotensi mengubah lanskap kripto di AS dan sekitarnya. Kamala Harris tampaknya menyadari bahwa untuk memenangkan hati pemilih muda dan progresif, ia perlu menunjukkan komitmen terhadap masa depan teknologi dan inovasi, yang mencerminkan visi yang lebih modern dan inklusif untuk Amerika,” tulisnya. [ps]