Debat yang sedang berlangsung mengenai kepastian regulasi untuk aset crypto telah menjadi perhatian utama dalam kebijakan terkait crypto.
Para pendukung dan kritikus sama-sama menyerukan adanya kerangka regulasi yang lebih jelas untuk memadai mengkategorikan instrumen keuangan baru ini.
Di antaranya, dengan menyebutkan bahwa kerangka regulasi saat ini di AS yang membedakan antara komoditas dan sekuritas tidak memadai. Namun, dasar dari seruan untuk lebih banyak regulasi ini ternyata kurang benar.
Berpangkal pada kepercayaan yang popular, alat yang ada saat ini untuk menentukan apakah suatu instrumen merupakan sekuritas, yaitu Howey Test dan Securities Act of 1933, masih sangat relevan dan dapat diterapkan pada aset crypto.
Aset crypto pada dasarnya tidak berbeda secara fundamental dari komoditas fisik atau sekuritas tradisional. Mereka hanya diterbitkan dalam bentuk yang berbeda, yaitu secara digital, seringkali menggunakan teknologi blockchain.
Pengenalan teknologi baru dalam melakukan transaksi aset ini telah menimbulkan kesulitan bagi pengadilan dan pembuat kebijakan.
Hal itu terlihat dalam kasus SEC versus Ripple Labs yang terbaru, dan proposal Securities Clarity Act di DPR AS yang bertujuan untuk memberikan interpretasi hukum yang lebih jelas.
Kasus Ripple Labs dan Regulasi Crypto AS
Dalam putusan kasus SEC dan Ripple Labs, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York mengeluarkan keputusan ringkasan sebagai respons terhadap kasus gugatan Komisi tersebut terhadap Ripple Labs yang diduga melakukan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar kepada investor.
Hakim Distrik Analisa Torres menyimpulkan bahwa crypto Ripple, XRP, dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas dalam beberapa konteks, tetapi tidak dalam konteks lainnya.
Mengacu pada preseden yang ditetapkan oleh putusan Mahkamah Agung pada tahun 1946 dalam kasus SEC versus W.J. Howey Co., Hakim Torres memutuskan bahwa XRP merupakan sekuritas ketika dijual langsung oleh perusahaan kepada investor institusional, tetapi bukan sekuritas ketika dijual kepada investor yang melakukan transaksi di bursa.
Torres berargumen bahwa investor institusional membeli XRP langsung dari Ripple dengan harapan bahwa Ripple akan meningkatkan ekosistem XRP dan meningkatkan harga XRP.
Di sisi lain, menurutnya, ketika investor membeli XRP di bursa, itu adalah transaksi tawar-menawar buta di mana pembeli tidak bisa secara wajar mengharapkan hal yang sama.
Bagi Torres, faktor penentu tampaknya adalah apakah investor membeli XRP langsung dari perusahaan yang mengeluarkannya atau dari pihak lain.
Namun, logika ini meragukan dan kemungkinan akan ditantang di pengadilan oleh SEC. Pertama, itu adalah penafsiran yang aneh terhadap Howey, yang mendefinisikan kontrak investasi sebagai investasi uang dalam usaha bersama dengan harapan keuntungan yang wajar yang diperoleh dari upaya orang lain.
Tidak ada bagian dalam Howey yang menyebutkan identitas penjual sekuritas sebagai faktor yang relevan dalam menentukan statusnya sebagai sekuritas.
Selain itu, pembeli XRP di bursa sepenuhnya menyadari bahwa ada perusahaan, Ripple Labs, di balik penerbitannya.
Kedua, logika ini berpotensi mempertanyakan bagaimana seluruh pasar modal sekunder beroperasi.
Di pasar sekunder, investor membeli sekuritas dari investor lain, bukan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan biasanya melalui platform seperti bursa.
Transaksi-transaksi ini dapat berupa tawar-menawar buta, sering dilakukan oleh manajer portofolio yang terampil. Jika transaksi pasar sekunder tidak lagi diakui sebagai sekuritas, itu akan mengguncang cara beroperasi yang sudah diterima dalam pasar modal global.
Securities Clarity Act
Forbes melaporkan bahwa, Hakim Torres menyadari hal itu dan secara eksplisit menyatakan bahwa apakah penjualan di pasar sekunder merupakan penawaran atau penjualan kontrak investasi akan tergantung pada totalitas keadaan dan realitas ekonomi dari kontrak, transaksi, atau skema spesifik tersebut.
Tetapi frasa seperti “totalitas keadaan” dan “realitas ekonomi” justru tidak memberikan kejelasan regulasi yang diharapkan, di mana mereka bersifat samar dan tidak mungkin diartikan dengan presisi.
Meskipun demikian, beberapa anggota parlemen AS bersikeras bahwa keputusan Pengadilan tersebut telah memberikan kejelasan.
Wakil Tom Emmer menyambut keputusan tersebut sebagai dasar untuk membedakan secara hukum antara aset dan kontrak investasi.
Oleh karena itu, Emmer bersama dengan Wakil Darren Soto telah mengusulkan Securities Clarity Act (SCA) untuk mengatur perbedaan ini secara resmi.
SCA memperkenalkan jenis instrumen keuangan baru, yaitu investasi kontrak aset yang didefinisikan sebagai aset berwujud atau tidak berwujud (termasuk aset dalam bentuk digital) yang pada dasarnya bukan sekuritas berdasarkan Undang-Undang, dan tidak menjadi sekuritas karena dijual atau ditransfer melalui kontrak investasi.
RUU ini secara eksplisit menyatakan bahwa pengertian sekuritas tidak mencakup dalam investasi kontrak aset.
Namun, kontrak investasi pada dasarnya dianggap sebagai sekuritas berdasarkan Howey Test dan Securities Act of 1933.
Dengan demikian, SCA menciptakan celah besar dalam definisi ini, sebuah kategori kontrak investasi yang tidak dianggap sebagai sekuritas oleh lembaga pengatur.
Selama perusahaan mengklaim bahwa proyek mereka bermaksud menjadi lebih terdesentralisasi dari waktu ke waktu.
Dengan itu, mereka akan dapat menghindari kewajiban pengungkapan yang saat ini diwajibkan secara hukum bagi perusahaan yang menjual sekuritas, yang sangat penting untuk melindungi investor.
Para anggota parlemen Emmer dan Soto berargumen bahwa kategori baru ini diperlukan untuk mendorong inovasi crypto di AS dengan memungkinkan proyek-proyek untuk memulai secara terpusat dan menjadi semakin terdesentralisasi seiring berjalannya waktu.
Namun, standar hukum apa yang akan digunakan untuk mengukur komitmen ini? SCA tidak memberikan jawaban.
Kita memasuki dunia di mana semakin banyak sekuritas yang akan ditokenisasi dan diperdagangkan menggunakan teknologi blockchain.
Ketika tren ini semakin berkembang dalam beberapa tahun mendatang, SCA akan memberikan perlindungan universal bagi perusahaan yang menawarkan kontrak investasi berbahaya untuk dijual hanya karena mereka diterbitkan sebagai aset crypto.
Howey Test Memberikan Kepastian Regulasi
Banyak regulator dan advokat crypto tampaknya tidak menyukai kejelasan yang diberikan oleh Howey Test untuk aset crypto.
Standar ini telah berlaku sejak akhir Perang Dunia II, dan mengawali periode sejarah di mana ASt menjadi tempat inovasi yang tak tertandingi sebelumnya.
Alih-alih menciptakan pengecualian untuk standar yang jelas ini, AS sebaiknya menerapkannya pada instrumen keuangan baru, dalam bentuk apa pun mereka diterbitkan, menggunakan penalaran yang sudah mapan secara historis.
Meskipun ada contoh-contoh nyata dari campur tangan regulasi yang menghambat inovasi, Howey Test bukanlah salah satunya.
Jika, seperti yang tampaknya diklaim oleh beberapa advokat crypto, adalah satu-satunya cara bagi AS untuk berinovasi adalah dengan menghilangkan perlindungan investor yang krusial, hal itu tidak bermakna baik untuk inovasi di AS.
Namun, klaim tersebut ternyata tidak benar. Ada ekosistem startup yang berkembang pesat yang membangun produk dan layanan yang menggunakan crypto yang benar-benar terdesentralisasi dan bukan kontrak investasi, yaitu Bitcoin.
Tidak ada kekurangan dinamisme dan kewirausahaan dalam ekosistem Bitcoin. Hal ini mencerminkan inovasi terbaik AS dan tidak memerlukan perubahan terhadap standar yang digunakan untuk mendefinisikan sekuritas atau komoditas.
Menariknya, baik regulator maupun perusahaan swasta yang menjual aset kontrak investasi seperti Bitcoin, tidak menyukainya.
Regulator tidak menyukainya karena mereka tidak dapat mengendalikan kebijakan moneter atau cara orang bertransaksi dalam jaringan Bitcoin.
Perusahaan crypto tidak menyukainya karena mereka tidak dapat mengendalikan dan mengambil keuntungan langsung dari distribusi pasokannya. [st]
