Efek dari kebijakan Pemerintah India terhadap kripto, mengakibatkan tenaga kerja, bisnis, dan investasi di sektor blockchain negara tersebut minggat ke luar negeri, sama seperti peristiwa dekade 1990-an ketika terjadi booming teknologi Internet, seperti dilansir CCN, Sabtu (22/09).
Menurut laporan News18, sejumlah besar developer, penyedia layanan dan organisasi lainnya di industri blockchain dan kripto India sudah minggat atau sedang dalam proses pindah ke negara lain dengan regulasi lebih ramah seperti Thailand, Estonia dan Swiss.
Sebelumnya, pemerintah pusat India mengeluarkan beragam regulasi dan larangan demi mengendalikan industri kripto India, dengan dalih memerangi pencucian uang dan penghindaran pajak. CCN melaporkan pada Kamis, (13/09), bahwa Reserve Bank of India (RBI) mengajukan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di bawah konstitusi India atas pertimbangan Klausul Penciptaan Uang (Coinage Act) dan Klausul RBI, serta karena tidak ada kerangka legal yang mengaturnya.
Karena berita ini dan beragam tindakan lainnya yang diumumkan badan pemerintah dan pejabat, ekosistem kripto di India kehilangan talenta dan modal seperti yang pernah terjadi ketika talenta industri teknologi India pindah ke Silicon Valley di Amerika Serikat.
Ekosistem blockchain, termasuk developer, kriptografer, trader, platform bursa kripto, penyedia layanan blockchain serta organisasi terkait lainnya sedang memasuki tahap awal hilangnya tenaga kerja yang bisa berakibat fatal bagi industri yang terbilang baru lahir ini.
Berbicara kepada News 18, sejumlah pemilik platform bursa mengatakan mereka sudah menemukan beberapa lokasi potensial di luar negeri dan sedang dalam proses relokasi.
Seorang narasumber yang minta tak disebutkan namanya berkata, “Banyak orang berbakat dan perusahaan-perusahaan di komunitas blockchain India yang berpotensi tinggi. Tetapi rasa khawatir yang terus menerus tentang kemungkinan adanya pelarangan total memaksa mereka untuk pindah. Selain itu, kenapa tidak? Bisnis selalu berkembang baik di tempat yang ramah terhadap bisnis.”
Estonia misalnya, mendapat peringkat tempat paling mudah untuk berbisnis di dunia, dan dengan iklim regulasi yang sangat ramah blockchain. Estonia juga meluncurkan program status kependudukan elektronik (e-residency) pada Desember 2014 yang semakin mempermudah proses pendaftaran perusahaan baru di negara tersebut. Pemerintah Estonia pun berhasil menarik 200 startup India mendaftar di Estonia.
Sikap “antagonis” Pemerintah India terhadap Bitcoin dan kripto lain semakin tidak terhenti, ketika RBI mengumumkan pelarangan terhadap bank yang memfasilitasi perdagangan kripto. Padahal pelarangan itu tidak didasarkan fakta ilmiah atau tidak melalui studi banding berstandar internasional.
Seorang pengacara di New Delhi berpendapat, pelarangan itu mengindikasikan bahwa posisi pemerintah India terhadap kripto hanya didasarkan sentimen negatif, alih-alih membuat regulasi yang sesungguhya. [ed]