Kepala SFC Hong Kong: Mustahil Melarang Perdagangan Kripto

Carlson Tong Ka-shing, Kepala Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) Hong Kong mengatakan, Hong Kong membutuhkan kerangka aturan yang lebih tangguh bagi perdagangan kripto. Ia meminta perhatian lebih diberikan untuk perlindungan investor di arena perdagangan uang virtual yang volatil, seperti dilansir Bitcoinist, Senin (15/10).

Berbicara kepada South China Morning Post, Tong berpendapat, sia-sia saja menerbitkan pelarangan secara menyeluruh terhadap perdagangan kripto, mengingat sifat global aktivitas tersebut.

“Kami pikir pelarangan menyeluruh terhadap platform-platform ini bukanlah pendekatan yang tepat, dan tidak akan efektif, di dunia internet masa kini, di mana perdagangan bisa dilakukan lintas negara. Kalaupun kami larang, transaksi masih bisa mudah dilakukan melalui platform di luar negeri,” kata Carlson.

Pernyataan Tong bertolak belakang dengan status quo di Tiongkok, di mana Negeri Tirai Bambu itu memilih melarang secara besar-besaran aktivitas perdagangan kripto beserta ICO. Bagi Carlson, solusi kerangka aturan lebih halus, tetapi juga kuat adalah yang terbaik bagi semua pihak.

Carlson akan segera menyerahkan jabatan kepala SFC kepada Tim Lui Tim-leung pada Jumat (19/10). Awal tahun ini, laporan oleh Biro Perbendaharaan dan Layanan Keuangan Hong Kong mengungkap, kripto bukan pilihan yang cocok bagi kegiatan kriminalitas terorganisir.

Bagi Carlson, lingkungan aturan yang efektif membutuhkan perpanjangan mandat SFC agar mencakupi kelas aset digital yang baru itu. Menurut Carlson, bidang badan pengawas hanya meliputi sekuritas. Keterbatasan ini tidak unik bagi Hong Kong, sebab yurisdiksi lain menghadap isu yang sama menerapkan hukuk sekuritas untuk memonitor dan mengendalikan perdagangan aset digital.

“Kami harus mempertimbangkan secara cermat pendekatan regulasi bagi platform-platform ini, sebab bisa jadi mereka adalah teknologi baru dan tidak termasuk sekuritas. Kami harus melihat bagaimana platform tersebut dapat diatur sesuai standar yang sebanding dengan perusahaan perdagangan berlisensi, dan juga memastikan hak-hak investor terlindungi pada saat yang sama,” tegas Carlson. [ed]

 

spot_img

Terkini

Terkait