Sikap Presiden Trump yang cenderung anti Bitcoin, menumbuhkan wacana bahwa ia bisa saja melarang kepemilikan Bitcoin bagi warga Amerika Serikat (AS) di masa depan.
Wacana itu setidaknya berpangkal dari dua akar, yakni cuitan Trump pada tahun 2019, bahwa dia bukanlah pencinta Bitcoin dan kedua adalah pengakuan sikap Trump yang serupa, seperti yang tertuang pada buku karangan John Bolton, mantan penasihat keamanan Gedung Putih.
Dua akar itu lantas dikait-kaitkan dengan pelarangan kepemilikan emas di masa lalu di masa pemerintahan Presiden Rossevelt tahun 1933. Sebagai catatan, pelarangan emas kala itu terkait Depresi Besar yang melanda negeri itu.
Kala itu pemerintah AS melarang penggunaan emas sebagai alat pembayaran. Warga AS pun diwajibkan menyerahkan emas mereka dan diganti menjadi uang kertas yang nilainya setara nilai emas itu.
Selain itu warga tidak bisa lagi menukar uang kertas itu kembali menjadi emas, karena keputusan mematok nilai dolar terhadap emas, hingga munculnya peraturan baru pada tahun 1974.
Menanggapi wacana kemungkinan pelarangan kepemilikan Bitcoin itu, Marshall Hayner CEO Metal Pay mengatakan tindakan yang paling mungkin adalah langkah agresif oleh pemerintah dalam menangani kejahatan pencucian terkait Bitcoin dan aset kripto lainnya.
“Pelarangan secara langsung tampaknya tidak mungkin, karena Bitcoin praktis berada di luar struktur negara,” kata Hayner.
Jikalaupun melakukan pembatasan, pemerintah bisa saja menyensor sejumlah besar akses Internet agar publik tidak bisa mengakses jaringan Bitcoin.
“Sensor seperti ini mungkin mirip seperti program The Great Firewall ala Tiongkok. Tapi, di sana saya tidak mengalami kesulitan mengakses aset kripto,” kata Hayner.
Namun, pendapat berbeda diutarakan oleh Tone Vays. Dia justru mengatakan ada potensi ke arah pelarangan kepemilikan Bitcoin seperti emas di masa lalu.
Namun mungkin ada batasan tertentu katanya, misalnya tidak boleh memiliki Bitcoin yang tersimpan di dompet pribadi, melainkan di dompet di bursa aset kripto yang resmi.
“Katakanlah warga AS menggunakan dompet aset kripto Coinbase dan berinvestasi Bitcoin menggunakan metode ETF (Exchange Traded Fund), maka sangat mungkin bagi pemerintah untuk menyita kepemilikan Bitcoin itu, jikala terjadi satu kasus tertentu,” kata Vays. [Forbes/red]