Sikap Presiden Trump yang cenderung anti Bitcoin, menumbuhkan wacana bahwa ia bisa saja melarang kepemilikan Bitcoin bagi warga Amerika Serikat (AS) di masa depan.
Wacana itu setidaknya berpangkal dari dua akar, yakni cuitan Trump pada tahun 2019, bahwa dia bukanlah pencinta Bitcoin dan kedua adalah pengakuan sikap Trump yang serupa, seperti yang tertuang pada buku karangan John Bolton, mantan penasihat keamanan Gedung Putih.
Dua akar itu lantas dikait-kaitkan dengan pelarangan kepemilikan emas di masa lalu di masa pemerintahan Presiden Rossevelt tahun 1933. Sebagai catatan, pelarangan emas kala itu terkait Depresi Besar yang melanda negeri itu.
Kala itu pemerintah AS melarang penggunaan emas sebagai alat pembayaran. Warga AS pun diwajibkan menyerahkan emas mereka dan diganti menjadi uang kertas yang nilainya setara nilai emas itu.
Selain itu warga tidak bisa lagi menukar uang kertas itu kembali menjadi emas, karena keputusan mematok nilai dolar terhadap emas, hingga munculnya peraturan baru pada tahun 1974.
Menanggapi wacana kemungkinan pelarangan kepemilikan Bitcoin itu, Marshall Hayner CEO Metal Pay mengatakan tindakan yang paling mungkin adalah langkah agresif oleh pemerintah dalam menangani kejahatan pencucian terkait Bitcoin dan aset kripto lainnya.
“Pelarangan secara langsung tampaknya tidak mungkin, karena Bitcoin praktis berada di luar struktur negara,” kata Hayner.
Jikalaupun melakukan pembatasan, pemerintah bisa saja menyensor sejumlah besar akses Internet agar publik tidak bisa mengakses jaringan Bitcoin.
“Sensor seperti ini mungkin mirip seperti program The Great Firewall ala Tiongkok. Tapi, di sana saya tidak mengalami kesulitan mengakses aset kripto,” kata Hayner.
Namun, pendapat berbeda diutarakan oleh Tone Vays. Dia justru mengatakan ada potensi ke arah pelarangan kepemilikan Bitcoin seperti emas di masa lalu.
Namun mungkin ada batasan tertentu katanya, misalnya tidak boleh memiliki Bitcoin yang tersimpan di dompet pribadi, melainkan di dompet di bursa aset kripto yang resmi.
“Katakanlah warga AS menggunakan dompet aset kripto Coinbase dan berinvestasi Bitcoin menggunakan metode ETF (Exchange Traded Fund), maka sangat mungkin bagi pemerintah untuk menyita kepemilikan Bitcoin itu, jikala terjadi satu kasus tertentu,” kata Vays. [Forbes/red]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.