Harga memecoin Official Trump (TRUMP) terjun lebih dari 20 persen setelah Partai Demokrat merebut kendali Kongres AS dalam pemilu sela Selasa (3/11/2026). Namun, persoalan yang kini membayangi bisnis kripto Presiden Donald Trump tampaknya jauh lebih besar daripada kerugian harga sebuah token.
Di tengah tekanan pasar, situs resmi TRUMP Coin Club masih mencantumkan acara gala dinner pada 22 November mendatang di Washington, D.C., dengan kesempatan menghadiri acara tersebut ditentukan melalui pemeringkatan kepemilikan TRUMP.
Sementara itu, sejumlah anggota Demokrat tengah mempersiapkan langkah untuk memeriksa hubungan bisnis kripto keluarga Trump, termasuk sumber pendapatan, struktur kepemilikan dan potensi konflik kepentingan.
Berdasarkan laporan The Street pada Rabu (4/11/2026), harga koin TRUMP sempat menyentuh US$1,22, lalu merosot 22,56 persen dalam 24 jam. Token World Liberty Financial (WLFI), proyek keuangan terdesentralisasi yang didukung keluarga Trump, juga mengalami tekanan.
Menariknya, pelemahan tersebut terjadi ketika Bitcoin dan sejumlah aset kripto utama justru mulai pulih. Perbedaan pergerakan ini mengindikasikan bahwa pasar tidak semata-mata merespons hasil pemilu, tetapi juga mempertimbangkan risiko politik yang lebih spesifik terhadap aset-aset terkait Trump.
Di Balik Kejatuhan TRUMP, Ada 80 Persen Alokasi Token
Ada satu detail penting yang membuat kasus koin TRUMP berbeda dari sekadar memecoin yang harganya merosot.
Berdasarkan informasi situs resmi Official Trump, proyek tersebut memiliki pasokan maksimum satu miliar token. Sebanyak 200 juta token tersedia ketika diluncurkan, sedangkan sisanya dijadwalkan mengikuti mekanisme distribusi selama tiga tahun.
Dari keseluruhan pasokan, 80 persen dialokasikan kepada kelompok kreator dan entitas terkait, termasuk CIC Digital LLC, yang merupakan afiliasi Trump Organization, serta Fight Fight Fight LLC.
Situs tersebut juga mengungkapkan bahwa CIC Digital LLC dan Celebration Cards LLC, pemilik Fight Fight Fight LLC, berhak menerima pendapatan dari aktivitas perdagangan token.
Artinya, struktur ekonomi koin TRUMP tidak hanya bergantung pada perubahan harga yang terlihat di bursa. Ada pula kepemilikan token dalam jumlah besar serta mekanisme penerimaan pendapatan perdagangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan terkait.
Meski demikian, alokasi 80 persen itu tidak boleh langsung diartikan sebagai kepemilikan pribadi Donald Trump. Struktur kepemilikan perusahaan, penerima manfaat ekonomi dan hubungan keuangan di antara entitas-entitas tersebut merupakan persoalan berbeda yang memerlukan pemeriksaan dokumen lebih lanjut.
Hal tersebut menjadi relevan ketika Kongres mulai mempertimbangkan pemeriksaan terhadap aktivitas kripto keluarga Presiden.
Terlebih, situs TRUMP Coin Club juga menawarkan pengalaman eksklusif berdasarkan pemeringkatan kepemilikan token. Untuk gala dinner November, situs itu mencantumkan kesempatan menghadiri acara bagi 185 pemegang teratas, dengan fasilitas VIP tertentu bagi 29 peserta teratas.
Penyelenggara menyatakan bahwa tidak ada pertemuan pribadi dengan Presiden Trump yang diberikan kepada peserta.
Model yang menghubungkan kepemilikan token dengan kesempatan mengikuti acara eksklusif tersebut menambah dimensi pertanyaan mengenai hubungan aset digital, kepentingan bisnis dan akses kepada pejabat publik. Namun, mekanisme tersebut sendiri bukan bukti adanya pelanggaran hukum.
Demokrat Pernah Mengusulkan Pemeriksaan Kepemilikan Kripto sang Presiden
Ancaman pengawasan terhadap bisnis kripto Trump sebenarnya bukan sesuatu yang baru muncul setelah pemilu.
Dokumen resmi House Rules Committee memperlihatkan bahwa pada Juli 2025, sejumlah anggota Demokrat telah mengajukan amendemen terhadap Digital Asset Market Clarity Act atau CLARITY Act.
Salah satu yang paling menarik berasal dari anggota Kongres Stephen Lynch.
Melalui amendemen nomor 7, Lynch mengusulkan agar inspektur jenderal Departemen Keuangan AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menyusun laporan tahunan mengenai kepemilikan kripto sang Presiden.
Cakupannya tidak terbatas pada jumlah aset yang dimiliki.
Usulan itu juga meminta pemeriksaan terhadap kepentingan asing, potensi penipuan atau kerugian investor Amerika, serta kemungkinan pihak tertentu memperoleh pengaruh atas keputusan pemerintah melalui investasi pada bisnis kripto Presiden.
Dalam dokumen yang sama, amendemen nomor 26 yang diajukan Alma Adams bahkan mengusulkan larangan kepemilikan dan penerbitan aset digital oleh Presiden, Wakil Presiden serta anggota keluarga tertentu.
Sementara itu, Maxine Waters bersama sejumlah anggota Demokrat mengajukan Stop TRUMP in Crypto Act, yang bertujuan membatasi keterlibatan pejabat publik dan keluarga dekat mereka dalam aktivitas aset digital yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Berbagai usulan tersebut belum menjadi hukum yang berlaku. Namun, keberadaannya memperlihatkan bahwa langkah pengawasan terhadap bisnis kripto Trump telah memiliki dasar pembahasan legislatif sejak tahun sebelumnya.
Kemenangan Demokrat dalam pemilu sela kini membuka peluang untuk mengangkat kembali persoalan itu dengan kewenangan pengawasan Kongres yang lebih besar.
Kongres Baru Bisa Membawa Pemeriksaan dan Regulasi Sekaligus
Perkembangan ini semakin menarik setelah jurnalis kripto Eleanor Terrett mengungkapkan adanya pembicaraan di kalangan Demokrat mengenai rancangan regulasi baru.
Dalam unggahannya pada Rabu (4/11/2026), Terrett melaporkan bahwa anggota Demokrat di DPR AS sedang mendiskusikan perluasan Crypto Investor and Consumer Bill of Rights, usulan Maxine Waters pada 2025, menjadi rancangan aturan struktur pasar kripto yang lebih luas.
Menurut tiga sumber industri yang telah berkomunikasi dengan staf Demokrat, pembahasan itu mencakup kemungkinan memperbesar peran SEC dalam pengawasan pasar kripto dan membatasi sebagian kewenangan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).
Ketentuan etika yang membatasi aktivitas kripto Trump dan pejabat federal lainnya juga berpotensi dimasukkan.
Usulan perlindungan investor milik Waters sebelumnya mencakup kewajiban layanan pelanggan sepanjang waktu, perlindungan penyimpanan aset, penarikan dalam 24 jam dan laporan cadangan bulanan yang diperiksa auditor. Upaya meloloskan amendemen tersebut melalui House Rules Committee pada Juli 2025 gagal dengan perolehan suara 4 berbanding 8.
Dengan demikian, terdapat dua jalur yang perlu dibedakan, yakni kemungkinan investigasi Kongres terhadap aktivitas bisnis tertentu dan pembentukan aturan baru yang akan berlaku lebih luas bagi industri kripto.
Di sisi investigasi, anggota Kongres Robert Garcia yang diperkirakan akan memimpin House Oversight Committee telah memberikan sinyal mengenai agenda pengawasan pemerintahan Trump.
Dalam pernyataan resminya setelah kemenangan Demokrat, Garcia menyampaikan pesan singkat, “Lawyer up.”
Aktivitas bisnis keluarga Trump, termasuk World Liberty Financial, menjadi salah satu sasaran pengawasan yang dipertimbangkan.
Kongres baru dijadwalkan mulai bekerja pada 3 Januari 2027. Setelah pergantian kepemimpinan komite, Demokrat dapat menggunakan mekanisme seperti pemanggilan saksi dan permintaan dokumen untuk menelusuri persoalan tersebut.
Namun, rencana investigasi belum sama dengan temuan pelanggaran. Gedung Putih sebelumnya juga menolak tuduhan Demokrat terhadap bisnis keluarga Trump dan menggambarkan rencana penyelidikan sebagai tindakan bermotif politik.
Di sisi legislatif, kubu Republik menyebut rancangan yang sedang dibicarakan Demokrat sebagai messaging bill, yakni proposal yang lebih ditujukan untuk menyampaikan posisi politik. Hingga laporan Terrett diterbitkan, belum ada teks final rancangan aturan baru tersebut.
Harga Koin TRUMP Melorot, Persoalan Kepemilikan Belum Selesai
Penurunan harga koin TRUMP memberikan gambaran awal tentang bagaimana pasar bereaksi terhadap perubahan keseimbangan kekuasaan di Washington.
Namun, persoalan yang mungkin dihadapi proyek-proyek kripto terkait Trump tidak berhenti pada grafik harga.
Struktur alokasi token, penerimaan pendapatan perdagangan, hubungan kepemilikan perusahaan dan kemungkinan manfaat ekonomi yang diterima keluarga presiden dapat menjadi bagian dari pembahasan pengawasan mendatang.
Di sisi lain, kewenangan investigasi Kongres tidak otomatis menjamin semua dokumen dapat diperoleh. Pemerintah maupun pihak swasta yang menerima panggilan dapat mengajukan keberatan hukum, sementara rancangan regulasi baru tetap harus melewati proses legislatif sebelum berlaku.
Untuk sementara, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penurunan harga TRUMP disebabkan oleh satu faktor tunggal, ataupun bahwa bisnis kripto terkait Trump telah terbukti melanggar hukum.
Yang jelas, perubahan kendali Kongres membuat persoalan kepemilikan dan aliran pendapatan aset digital keluarga presiden berpotensi mendapatkan pemeriksaan yang lebih mendalam.
Bagi pemegang koin TRUMP, pertanyaan berikutnya bukan hanya seberapa jauh harga token akan jatuh, melainkan informasi apa yang nantinya dapat terungkap jika Kongres benar-benar menelusuri struktur bisnis di belakangnya.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [st]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.