Adopsi kripto yang agresif kembali memicu ketegangan antara negara berkembang dan lembaga keuangan global. Setelah El Salvador jadi perhatian dunia karena menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, kini giliran Pakistan yang disorot—bukan karena legalisasi kripto, tapi karena rencana besar mengalokasikan ribuan megawatt listrik untuk crypto mining.
Ambisi Pakistan yang Bikin IMF Gerah
Pakistan tengah mendorong inisiatif dengan mengalokasikan 2.000 megawatt listrik untuk penambangan kripto dan pusat data kecerdasan buatan (AI). Kebijakan ini dipromosikan sebagai strategi untuk menarik investor global dan memperkuat ekosistem digital.
Namun, langkah tersebut justru memicu kekhawatiran dari International Monetary Fund (IMF), yang saat ini sedang dalam proses negosiasi bantuan dengan Islamabad melalui skema Extended Fund Facility (EFF).
Menurut laporan media lokal Samaa yang dipublikasikan pada 31 Mei, IMF meminta klarifikasi mendesak terkait kebijakan ini, terutama terkait alokasi energi yang besar di tengah krisis listrik yang sedang melanda Pakistan.
Selain mempertanyakan dampak terhadap pasokan energi, IMF juga menyoroti potensi kenaikan tarif listrik dan ketimpangan distribusi energi sebagai konsekuensi dari kebijakan ini. Langkah sepihak pemerintah dinilai bisa memperburuk kondisi ekonomi
Sumber dari Kementerian Keuangan menyebut bahwa pihak IMF kecewa karena tidak dilibatkan dalam keputusan penting ini. Apalagi, hingga kini Pakistan belum memiliki regulasi kripto yang jelas.
Kebijakan Tanpa Konsultasi, Negosiasi Kian Rumit
Ketegangan antara IMF dan pemerintah Pakistan pun meningkat. Pejabat yang terlibat dalam proses negosiasi menyebutkan bahwa keputusan sepihak soal alokasi energi telah memperumit pembicaraan yang selama ini sudah berlangsung alot.
“Tim ekonomi kini menghadapi pertanyaan yang makin tajam, dan ada kekhawatiran bahwa pembahasan dengan IMF bisa berujung pada tuntutan kebijakan tambahan,” ujar salah satu pejabat.
Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran di dalam negeri. Pakistan saat ini menghadapi defisit energi dan tekanan fiskal yang tinggi. Kebijakan pengalihan listrik ke sektor kripto dinilai berpotensi menambah beban masyarakat jika subsidi dikurangi atau tarif dinaikkan untuk menutupi kebutuhan sektor baru ini.
Meski IMF belum mengeluarkan pernyataan resmi, sumber internal menegaskan bahwa setiap kebijakan dalam program EFF harus melalui konsultasi terlebih dahulu. Menanggapi tekanan tersebut, pemerintah Pakistan disebut tengah menyiapkan sesi khusus bersama IMF untuk meninjau ulang kebijakan terkait adopsi kripto. [dp]