Adopsi kripto yang agresif kembali memicu ketegangan antara negara berkembang dan lembaga keuangan global. Setelah El Salvador jadi perhatian dunia karena menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah, kini giliran Pakistan yang disorot—bukan karena legalisasi kripto, tapi karena rencana besar mengalokasikan ribuan megawatt listrik untuk crypto mining.
Ambisi Pakistan yang Bikin IMF Gerah
Pakistan tengah mendorong inisiatif dengan mengalokasikan 2.000 megawatt listrik untuk penambangan kripto dan pusat data kecerdasan buatan (AI). Kebijakan ini dipromosikan sebagai strategi untuk menarik investor global dan memperkuat ekosistem digital.
Namun, langkah tersebut justru memicu kekhawatiran dari International Monetary Fund (IMF), yang saat ini sedang dalam proses negosiasi bantuan dengan Islamabad melalui skema Extended Fund Facility (EFF).
Menurut laporan media lokal Samaa yang dipublikasikan pada 31 Mei, IMF meminta klarifikasi mendesak terkait kebijakan ini, terutama terkait alokasi energi yang besar di tengah krisis listrik yang sedang melanda Pakistan.
Selain mempertanyakan dampak terhadap pasokan energi, IMF juga menyoroti potensi kenaikan tarif listrik dan ketimpangan distribusi energi sebagai konsekuensi dari kebijakan ini. Langkah sepihak pemerintah dinilai bisa memperburuk kondisi ekonomi
Sumber dari Kementerian Keuangan menyebut bahwa pihak IMF kecewa karena tidak dilibatkan dalam keputusan penting ini. Apalagi, hingga kini Pakistan belum memiliki regulasi kripto yang jelas.
Kebijakan Tanpa Konsultasi, Negosiasi Kian Rumit
Ketegangan antara IMF dan pemerintah Pakistan pun meningkat. Pejabat yang terlibat dalam proses negosiasi menyebutkan bahwa keputusan sepihak soal alokasi energi telah memperumit pembicaraan yang selama ini sudah berlangsung alot.
“Tim ekonomi kini menghadapi pertanyaan yang makin tajam, dan ada kekhawatiran bahwa pembahasan dengan IMF bisa berujung pada tuntutan kebijakan tambahan,” ujar salah satu pejabat.
Situasi ini juga menimbulkan kekhawatiran di dalam negeri. Pakistan saat ini menghadapi defisit energi dan tekanan fiskal yang tinggi. Kebijakan pengalihan listrik ke sektor kripto dinilai berpotensi menambah beban masyarakat jika subsidi dikurangi atau tarif dinaikkan untuk menutupi kebutuhan sektor baru ini.
Meski IMF belum mengeluarkan pernyataan resmi, sumber internal menegaskan bahwa setiap kebijakan dalam program EFF harus melalui konsultasi terlebih dahulu. Menanggapi tekanan tersebut, pemerintah Pakistan disebut tengah menyiapkan sesi khusus bersama IMF untuk meninjau ulang kebijakan terkait adopsi kripto. [dp]
Disclaimer: Seluruh konten yang diterbitkan di Blockchainmedia.id, baik berupa artikel berita, analisis, opini, wawancara, liputan khusus, artikel berbayar (paid content), maupun artikel bersponsor (sponsored content), disediakan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik mengenai teknologi blockchain, aset kripto, dan sektor terkait. Meskipun kami berupaya memastikan akurasi dan relevansi setiap konten, kami tidak memberikan jaminan atas kelengkapan, ketepatan waktu, atau keandalan data dan pendapat yang dimuat. Konten bersifat informatif dan tidak dapat dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi perdagangan, atau saran hukum dalam bentuk apa pun. Setiap keputusan finansial yang diambil berdasarkan informasi dari situs ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab pembaca. Blockchainmedia.id tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung, kehilangan data, atau kerusakan lain yang timbul akibat penggunaan informasi di situs ini. Pembaca sangat disarankan untuk melakukan verifikasi mandiri, riset tambahan, dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan yang melibatkan risiko keuangan.