Bank Sentral Iran dikabarkan akan melarang kripto digunakan sebagai alat pembayaran di negara tersebut, menurut rancangan laporan yang diterima CoinDesk. Laporan tersebut berjudul “Kewajiban dan Peraturan Mengenai Kripto” dan menyatakan wallet kripto hanya boleh digunakan untuk menyimpan dan mentransfer kripto. Integrasi layanan apapun menggunakan kripto dalam wallet tersebut dilarang.
Bila rancangan tersebut disetujui, bank sentral akan memblok penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Kendati demikian, laporan tersebut menyiratkan bank sentral Iran tidak akan melarang individu manapun menyimpan atau mentransfer sejumlah kecil kripto yang telah disetujui pemerintah.
Belum jelas kripto mana yang akan diperbolehkan. Seorang sumber anonim yang kenal dengan aturan baru tersebut berkata kepada CoinDesk, bahwa regulator Iran ingin semua transaksi Bitcoin di negara tersebut diselesaikan dengan mata uang rial Iran. Pihak regulator tidak memperbolehkan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi.
Laporan tersebut masih berupa rancangan pertama dan belum menjadi kebijakan resmi di Iran. Laporan ini akan dibahas dalam konferensi Perbankan Elektronik dan Sistem Pembayaran di Teheran yang digelar pada 29 Januari.
Selain itu, laporan tersebut mengindikasikan warga Iran tidak diperbolehkan menyimpan kripto dalam jumlah besar, mirip aturan yang melarang warga Iran menyimpan lebih dari 10 ribu euro di luar rekening bank yang diregulasi pemerintah.
Seorang pengembang dan penyokong kripto anonim yang berbasis di Teheran mengatakan kepada CoinDesk, bahwa komunitas kripto di Iran terkejut dengan berita ini.
“Hal ini lebih parah bagi bisnis kripto di Iran yang menerima Bitcoin dari pelanggan luar negeri, sebab hanya ada sedikit prosedur Know Your Customer (KYC) dengan pelanggan asing dan sekarang bisnis-bisnis itu tidak bisa menerima Bitcoin secara langsung,” katanya.
Beberapa sumber lainnya berpendapat aturan terbaru tersebut adalah langkah pemerintah Iran untuk melindungi rial Iran dari persaingan.
Laporan tersebut menyatakan, token kripto yang dipatok terhadap uang fiat, logam mulia dan komoditas lain juga dilarang sebagai alat pembayaran. Namun, token yang dipatok terhadap rial Iran boleh dipakai untuk pembayaran dengan syarat diterbitkan oleh bank sentral. Dikabarkan informasi lebih lanjut tentang hal ini akan disampaikan dalam konferensi pekan ini.
Menurut laporan tersebut, bursa kripto di Iran kini diwajibkan memiliki lisensi, tetapi belum jelas kapan proses tersebut akan mulai atau langkah apa yang harus ditempuh bursa untuk mendapatkan sebuah lisensi. Selain itu, bank sentral akan membuat daftar kripto yang boleh diperdagangkan di bursa kripto dan diperbarui per tiga bulan.
Saat ini, bursa kripto di Iran mengumpulkan informasi KYC seperti alamat dan identitas nasional. Tetapi bursa-bursa tersebut beroperasi sebagai penjual independen dan bukan sebagai perusahaan seperti yang dilakukan bursa kripto di negara lain.
“Mendapatkan lisensi bursa tidak akan mudah,” kata seorang pengusaha blockchain anonim kepada CoinDesk. Ia berargumen regulasi tersebut bisa mematikan industri kripto di Iran.
Di sisi lain, pengusaha tersebut berkata setidaknya pemerintah Iran mengakui Bitcoin sebagai aset dan tidak melarangnya sama sekali. Masih ada ruang bagi masyarakat untuk menyimpan dan mentransfer kripto dalam jumlah kecil untuk keperluan non-komersial. Kendati demikian, sifat kripto adalah terdesentralisasi dan aturan baru pemerintah yang ingin membatasi sifat tersebut mematikan semangat kripto.
Di sejumlah kabar sebelumnya, awal September 2018 misalnya, Sekretaris HCC (High Council of Cyberspace) Iran, Abolhassan Firouzabadi menegaskan, kripto nasional Iran bisa digunakan sebagai alat transaksi keuangan dengan mitra dagang Iran dan negara teman lainnya di tengah tekanan ekonomi akibat sanksi AS.
Aktifitas perdagangan kripto semakin menggila di Iran selama beberapa bulan terakhir, di mana Kepala Komisi Ekonomi Iran mengklaim bahwa warga Iran telah membelanjakan lebih dari US$2,5 milyar untuk membeli kripto di luar negeri sebagai antisipasi terhadap pengunduran AS dari perjanjian nuklir dengan Iran.
Ada beragam pemicu mengapa Iran mendukung blockchain dan mengeluarkan serangkaian aturan yang dinilai ketat itu. Salah satunya adalah Society For Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) mulai memblokir akses terhadap transfer internasional bagi para anggota bank Iran, sebagai akibat berlakunya sanksi dari Amerika Serikat (AS), Bitcoinist melansir, Senin (12/11).
Dikutip dari Reuters, 10 November menandakan hari pertama di mana langkah-langkah itu dilakukan untuk menendang institusi finansial tertentu dari sistem SWIFT. SWIFT adalah layanan yang memfasilitasi permintaan pembayaran lintas batas bagi lebih dari 200 negara.
Melalui pernyataan pada 7 November di sebuah acara di Paris, ketua eksekutif SWIFT Gottfried Liebbrandt menyesali langkah tersebut, tetapi menjelaskan hal itu perlu demi kepentingan kestabilan dan integritas sistem keuangan global. [coindesk.com/ed]