Pemerintah Pakistan dikabarkan tengah mempertimbangkan skema tarif listrik khusus untuk menarik investasi di sektor penambangan kripto dan data center berbasis blockchain. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan surplus listrik yang ada dengan biaya minimal serta mengurangi beban pembayaran kapasitas energi tersebut.
Surplus Listrik untuk Crypto Mining
Menurut sumber anonim yang dilansir dari laporan Dawn pada 22 Maret 2025, Kementerian Energi Pakistan telah berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menyusun tarif listrik yang kompetitif bagi industri baru ini.
Pemerintah ingin menarik lebih banyak investor tanpa memberikan subsidi langsung, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor Bitcoin mining, sehingga memungkinkan kelebihan pasokan listrik dapat terserap secara efektif.
Crypto mining sendiri dikenal sebagai proses yang membutuhkan energi besar. Diperkirakan aktivitas ini mengonsumsi lebih dari 130 TWh per tahun, lebih besar dari konsumsi listrik tahunan negara seperti Argentina atau Belanda.
Saat ini, sekitar 60–70 persen dari pendapatan penambangan kripto dihabiskan untuk biaya listrik, menjadikan Pakistan sebagai lokasi potensial bagi industri ini dengan sumber daya yang berlebih.
Tak hanya Pakistan, negara lain juga mulai tertarik pada strategi serupa. Berdasarkan laporan sebelumnya, Belarus juga dikabarkan tengah mempertimbangkan pemanfaatan kelebihan energi listrik untuk crypto mining.
Listrik Berlimpah? Belarus Pilih Crypto Mining Sebagai Solusi!
Pakistan Crypto Council: Regulasi dan Masa Depan
Langkah Pakistan dalam mendukung perkembangan cryptocurrency semakin nyata dengan pembentukan Pakistan Crypto Council (PCC).
Dalam sebuah pertemuan yang dihadiri Menteri Keuangan Muhammad Aurangzeb dan CEO PCC Bilal Bin Saqib, dibahas potensi besar pemanfaatan surplus listrik untuk Bitcoin mining.
“Konsep ini dapat mengubah liabilitas yang dimiliki negara menjadi aset,” ujar Saqib dalam pertemuan tersebut.
Tak hanya itu, pertemuan terkait pembahasan penambangan kripto ini juga dihadiri oleh Gubernur Bank Sentral Jameel Ahmad, Ketua Komisi Sekuritas Pakistan Akif Saeed, serta pejabat dari Kementerian Teknologi dan Hukum.
Fokus utama pada diskusi yang dibahas oleh Pakistan Crypto Council saat ini adalah memperjelas kebijakan kripto guna mendukung inovasi dan memaksimalkan potensinya.
Pemerintah mereka juga berencana menerapkan regulasi kripto secara bertahap, menjalankan proyek percontohan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.
“Ini adalah awal babak baru bagi ekonomi digital Pakistan. Kami berkomitmen membangun ekosistem keuangan yang transparan dan siap menghadapi masa depan, menarik investasi, serta memberdayakan generasi muda,” ungkapnya.
Pakistan kini dihadapkan pada tantangan besar dalam menyeimbangkan peluang ekonomi dari crypto mining dengan kebutuhan akan regulasi kripto yang kuat dan transparan.
Keputusan yang diambil nantinya akan menentukan apakah negara ini mampu menjadi pemain utama dalam industri digital atau justru menghadapi hambatan baru. [dp]