Perkembangan kripto di Indonesia kini mendapat perhatian dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di balik pertumbuhannya, aset digital dinilai menyimpan risiko yang dapat mengancam stabilitas perbankan nasional.
LPS Soroti Keterkaitan Kripto dan Perbankan
Berdasarkan laporan MUI Digital pada Rabu (18/11/2026), peringatan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, dalam sebuah diskusi mengenai kripto syariah yang berlangsung di Jakarta Timur.
Dalam forum yang digelar DSN MUI bersama LPS di Hotel Novotel, Pulomas, Farid menyoroti satu persoalan penting, yakni semakin eratnya hubungan antara aset digital dan sistem perbankan konvensional.
Menurutnya, menjaga stabilitas keuangan kini tidak hanya memantau penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit. Perkembangan ekosistem aset digital juga perlu mendapat perhatian karena keterkaitannya dengan perbankan.
“Kripto ini kan bentuknya banyak, ada Bitcoin, ada stablecoin, ada tokenisasi dan segala macam. Pasti mereka itu akan terelasi dengan perbankan, karena orang kalau mau beli kripto pasti transfer uang lewat bank,” ujar Farid.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meski beroperasi di luar perbankan, aktivitas kripto memiliki keterkaitan dengan bank. Salah satunya adalah penggunaan layanan perbankan untuk membiayai transaksi pembelian aset digital.
Keterhubungan inilah yang menjadi perhatian LPS. Seiring berkembangnya Bitcoin, stablecoin, hingga tokenisasi aset, potensi risiko yang muncul tidak terbatas pada industri kripto, tetapi juga bisa merembet ke sektor perbankan.
LPS Ungkap Risiko Kripto terhadap Perbankan RI
Persoalannya, hubungan antar sektor keuangan tidak selalu membawa dampak positif. Farid mengingatkan bahwa bank kini terhubung dengan berbagai bisnis, termasuk asuransi, pasar modal , dan juga aset digital.
Ketika salah satu sektor mengalami kegagalan atau gejolak, dampaknya bisa merambat melalui sentimen pasar. Nasabah dapat kehilangan kepercayaan terhadap bank yang sebenarnya tidak mengalami masalah langsung.
“Begitu salah satunya mengalami kegagalan, entah pasar modalnya, asuransinya, atau aset digitalnya, paling tidak akan berpengaruh secara persepsi terhadap banknya,” ujar Farid, menjelaskan risiko penularan sentimen tersebut.
Lebih jauh, Farid memperingatkan bahwa hilangnya kepercayaan nasabah bisa memicu bank run. Kondisi ini bahkan berpotensi menyeret bank yang sebenarnya tidak mengalami masalah keuangan.
Untuk mengantisipasi skenario tersebut, LPS menilai regulasi dan pengawasan perlu diperkuat sejak awal. Termasuk melalui pedoman yang jelas untuk perkembangan produk kripto agar risiko tidak meluas ke sistem perbankan.
Pembahasan mengenai aspek syariah kripto sendiri bukan hal baru. Pada Februari 2026, Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, juga menyoroti belum adanya fatwa syariah yang secara khusus mengatur aset kripto di Indonesia.
Kini, kajian dan draf fatwa kripto syariah dari DSN MUI turut dipandang penting. Selain membantu memperjelas panduan transaksi bagi masyarakat Muslim, langkah tersebut diharapkan mendukung pengelolaan risiko aset digital.
Itulah rangkuman berita kripto hari ini yang bisa kamu simak untuk mengikuti perkembangan dunia aset digital dan teknologi blockchain. Tetap pantau Blockchain Media Indonesia untuk update terbaru seputar pasar kripto, berita Bitcoin, hingga panduan belajar crypto untuk kamu yang masih pemula. [dp]
Disclaimer: Konten di Blockchainmedia.id hanya bersifat informatif, bukan nasihat investasi atau hukum. Segala keputusan finansial sepenuhnya tanggung jawab pembaca.


