Organisasi nirlaba hak asasi manusia di El Salvador, Cristosal, mengajukan tiga tuntutan hukum berbeda terhadap Presiden Nayib Bukele, pada Kamis (17/11/2022). LSM tersebut menuntut keterbukaan informasi perihal pemberdayaan dana publik yang digunakan untuk membeli Bitcoin.
Bitcoin.com mengutip juru bicara Cristosal, Ruth Lopez bahwa salah satu tuntutan hukum tersebut berkenaan reformasi ilegal pemerintahan Bukele dalam langkah pembelian aset kripto wahid tersebut.
Ruth Lopez, juru bicara antikorupsi kelompok tersebut, menyatakan bahwa salah satu tuntutan hukum berkaitan dengan reformasi ilegalita yang telah dibuat Bukele terhadap undang-undang terkait pengeluaran ini.
“US$750 juta yang dikelola oleh Bukele untuk dana pembelian bitcoin diambil dari bank sentral negara dengan cara yang tidak konstitusional (tidak berdasarkan Undang-undang) di El Salvador,” tutur Lopez yang membidangi anti rasuah di organisasi nirlaba itu.
Dalam tuntutan kedua, Cristosal mengkritisi lemahnya upaya investigasi dari lembaga hukum negara, organisasi pengawas pemerintahan atas biaya penerapan Undang-undang Bitcoin, termasuk pembangunan stand, akuisisi ATM, pemasangan platform, dan aplikasi untuk konversi dan pengelolaan BTC.
“Tidak ada kontrol pada platform atas identitas yang membeli dan menjual Bitcoin. Hingga saat ini, semua orang Salvador hanya menduga-duga cara kerjanya dan berapa banyak (dana) yang telah dihabiskan,” ujar Lopez.
Sementara untuk tuntutan hukum ketiga, pihak Cristosal telah mengajukannya ke Pengadilan Hak Asasi Manusia antar-Amerika, yang terkait dengan pencurian identitas lebih dari 200 warga Salvador saat mengirimkan data mereka ke sistem dompet Chivo.
Bukele Bergeming Meski Publik Skeptis
Terlepas dari popularitas sosok Bukele di negerinya sendiri, namun jajak pendapat publik setempat perihal bitcoin menunjukkan hal sebaliknya.
Survei dari Universitas Amerika Tengah José Simeón Cañas pada bulan Juni lalu, mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen warga Salvador menganggap bahwa bitcoin tidak membawa manfaat bagi mereka.
Lopez yakin penduduk masih skeptis tentang kripto besutan Satoshi Nakamoto. Menurutnya, pengeluaran negara untuk bitcoin termasuk berlebihan, dan tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat.
Pemerintahan Bukele sendiri bergeming meski diterpa pandangan skeptis atas kebijakan investasi Bitcoin di Salvador. Terkini diberitakan, Pemerintah El Salvador mendirikan Kantor Bitcoin Nasional (ONBTC).
Dalam keterangan yang disampaikan oleh Konsultan Bisnis Torres Legal di LinkedIn, pada Jumat (25/11/2022), tujuan dari kantor ini adalah untuk mengelola semua proyek yang terkait dengan mata uang kripto, termasuk Bitcoin, di negara tersebut.
Stacy Herbert, pembawa acara Russian Today yang juga istri Max Keiser si pendukung BTC, ditunjuk sebagai direktur.
Dilansir dari CryptoPotato, Torres Legal menyampaikan bahwa badan baru tersebut akan bekerja sebagai unit administrasi khusus, dengan otonomi fungsional dan teknis dalam Kepresidenan Republik.
“Kantor baru ini didirikan dalam Dekrit No. 49 oleh Presiden Salvador Nayib Bukele. Dekrit ini dirangkum dalam Pasal dua,” jelas Torres.
Melansir TheCoinRepulic, Pemerintah El Salvador mengajukan RUU awal pekan ini yang bertujuan untuk menetapkan peraturan tentang industri crypto lokal dengan membentuk komisi yang ditunjuk. Fokus utama El Salvador sendiri adalah pada aset bitcoin.
El Salvador membuat sejarah tahun lalu dengan menjadi yang pertama menerima koin itu sebagai alat pembayaran yang sah di dalam perbatasannya.
Data terbaru mengungkapkan bahwa negara Amerika Tengah itu memiliki 2.381 BTC, setara dengan hampir US$40 juta (dihitung dengan harga saat ini).
Namun, Presiden Bukele mengungkapkan bahwa pihaknya akan mulai membeli satu bitcoin sehari dimulai dari 18 November lalu, yang berarti kepemilikannya bisa bertambah sekarang.[ab]