Tudingan perihal kelompok militan di Palestina disokong aset digital ilegal belum mereda. Terkini, ratusan politisi Amerika Serikat (AS) mendesak rezim Biden mengambil sikap atas peran crypto dalam gerakan Hamas.
Sebagaimana dilaporkan Forbes, di mana 100 anggota Kongres AS untuk meminta Pemerintahan Biden untuk menindak aktivitas crypto ilegal.
“Departemen Keuangan AS mengatakan Hamas memiliki sekitar setengah miliar dolar uang tunai pada Mei 2022, sementara Matthew Levitt, direktur program kontra-terorisme di Washington Institute, memperkirakan anggaran tahunan Hamas lebih dari US$300 juta,” demikian dikutip media finansial dalam artikel baru-baru ini.
Forbes melanjutkan, sebagian besar dana crypto tersebut berasal dari sekutu Hamas, termasuk lebih dari US$100 juta dari Iran dan Qatar, dan peran bantuan internasional yang disalahgunakan.
“Sejak tahun 2019, Hamas dan sekutunya Jihad Islam Palestina telah menerima hampir US$135 juta sumbangan crypto, berkat alamat dompet Bitcoin yang diposting oleh grup di situs web dan akun media sosialnya.”
Media finansial lalu merujuk kritikan Menteri Keuangan Janet Yellen terhadap aset crypto, yang melihatnya sebagai alat untuk membiayai terorisme.
Mengekang Pendanaan Crypto untuk Aksi Teror
Namun seperti semua transaksi crypto, donasi terhadap kelompok militan tersebut juga meninggalkan jejak digital.
Data ini yang menuntun pihak berwenang Israel melacak Bitcoin yang disumbangkan ke akun di Binance, bursa mata uang kripto terkemuka, yang menyita dana tersebut pada bulan Mei.
Hamas kemudian menghapus alamat dompetnya dari media sosial dan situs webnya, karena khawatir akan tuntutan donor. Akibatnya, donasi crypto ke kelompok Jihad Islam Palestina (PIJ) segera turun lebih dari 90 persen.
Pada bulan Agustus, otoritas AS memerintahkan Binance untuk menyita hampir 70 akun yang dikelola PIJ, sehingga semakin mengganggu aktivitas ini. Akhirnya, pada bulan Oktober, setelah serangan Hamas, Departemen Keuangan AS menyetujui pertukaran kripto yang berbasis di Gaza.
Meski demikian, kritikus kripto berpendapat bahwa penjahat dapat dengan mudah beralih ke cara yang lebih canggih, seperti menggunakan alamat berputar dan alat yang disebut mixer untuk menutupi jejak mereka.
Hanya saja, tidak ada alasan bagi penegak hukum untuk tidak mempelajari trik mereka dan mengembangkan respons yang kuat. Di mana pengembang perangkat lunak keamanan siber mampu melacaknya seperti Chainalysis, Ciphertrace, dan TRM Labs.
“Sederhananya, reputasi kripto sebagai surga bagi para penjahat selalu mencerminkan penegakan hukum yang tidak memadai, bukan hal yang melekat pada teknologi tersebut,” imbuh Forbes.
Hal ini terlihat pada Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), pengawas pendanaan teror dan pencucian uang terbesar di dunia, baru saja mulai menggali pedoman untuk blockchain.
Sebaliknya, FATF telah kehabisan kemampuan perbankan tradisional untuk mengekang aktivitas ilegal selama 30 tahun sejak didirikan.
Mantan Sekretaris Jenderal Bank for International Settlements (lembaga pengawas bank sentral global), Peter Dittus yang menyatakan bahwa bank sering kali bertindak demi kepentingannya sendiri, namun sistem keuangan tradisional tidak mampu secara bersamaan memantau semua transaksi di dunia untuk mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.
“Kendala utama sistem keuangan tradisional adalah data transaksi hampir mustahil untuk diaudit,” kata Dittus kepada Forbes.
Menurut Forbes, upaya pemerintah untuk memaksakan sistem regulasi yang dirancang untuk perbankan tradisional pada kripto, mungkin tidak bijaksana.
Media finansial melanjutkan, pendekatan yang lebih cerdas adalah dengan merancang rezim peraturan yang memanfaatkan keunggulan kripto.
Di mana, kerangka peraturan abad ke-21 yang terinformasi dan mempersenjatai blockchain dan pandangan tajam penegak hukum untuk mengekang pendanaan crypto untuk aksi teror, berpotensi mengurangi aktivitas terlarang secara signifikan dan berpotensi menyelamatkan banyak nyawa.
“Hal ini memang tidak mudah, namun memerangi kejahatan jarang sekali bisa dilakukan dengan mudah.” [ab]